jurus maut
NKRI : musuh di belakang gitok, tangan kiri menohok Pancasila, kaki kiri
membungkam suara rakyat
Menulispun
terkontaminasi menu cepat saji dan menu gado-gado atau kombinasi semua menu
yang ada di panggung politik. Struktur atau kerangka besar tulisan bisa diisi
dan dimuati aneka tema. Menu goyang lidah dioplos dengan menu silat lidah,
dikemas dalam cerpen silat jurus bebas.
Mirip
postur hukum nasional, semua pasal seolah pas atau dipas-paskan. Kasus nasional
bisa dieliminasi dengan pasal yang patut atau dipatut-patutkan. Pihak tertentu
karena masuk kategori Pancasilais sejati, jika dipidanakan maka pasal apapun
yang diterjangnya, layak mendapatkan vonis yang ringan atau diringan-ringankan.
Di
era keterbukaan dan pasar bebas periode 2014-2019, de jure bahwa
gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah. Efek domino politik
transaksional dengan aroma irama politik balas jasa, politik balas budi vs
politik balas dendam., terasa menyengat dan sebagai tantangan tersendiri bagi
adanya dan kenyataan adanya demokrasi.
Pejabat
publik, penyelenggara negara atau pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif, pada
sistem pemerintahan petugas partai, seolah hanya mengakar ke atas. Khususnya pihak
yang mendapat kepercayaan dari presiden dan wakil presiden untuk menduduki
kursi jabatan di pemerintahan.
Banyak
cara yang dilakukan oknum kepercayaan presiden atau pembantu presiden untuk
menunjukkan loyalitasnya. Untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pihak yang
memang patut dipercaya. Tak kurang yang berwajah ganda, agen ganda atau dengan
standar ganda. Berlindung di balik bayang-bayang presiden untuk modus manuver politik
bukan nasional. Bagian integral daro konspirasi dan skenario permibtaan pasar
dunia.
Ada yang
siap jadi pagar hidup, pasang badan, siap berjibaku mengamankan jalannya
revolusi mental. Total jenderal mereka jauh di atas gaya “atas petunjuk bapak
presiden” di zaman Orde Baru. Bahkan ada pihak yang mampu “memberi petunjuk bapak persiden”. [HaèN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar