kedaulatan berada di tangan rakyat, praktek tergantung kebijakan penguasa
Ciri wanci berkelanjutan terasa pada
gaya rasisme keparpolan. Sistem multpartai sederhana tidak ada korelasi positif dengan memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Malahan tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bak kawasan pasar bebas global.
Paham negara kesejahteraan (welfare state) kian memuncakkan
politik biaya tinggi.
Negara Indonesia adalah negara hukum
oleh karena itu bunyi undang-undang
menentukan nasib kedaulatan rakyat
utawa demokrasi. Semakin dijabarkan akan berbanding lurus dengan daya alérgi-antipati-apriori
penguasa terhadap potensi sumber daya manusia.
Kedaulatan pangan nusantara bersinergi dengan pasokan pakan
ternak. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar