Halaman

Rabu, 13 September 2017

walau cinta setengah hati, jangan dituang



walau cinta setengah hati, jangan dituang

Pasang surut budaya dan rasa kesetiakawanan sosial sampai adanya kesenjangan sosial, kerusuhan sosial, kecemburuan sosial, bahkan konflik sosial, tetap tak akan  menggoyahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa.

Ikhwal “sosial” bangsa Indonesia, sudah dipatenkan dengan sila kelima Pancasila : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya kementerian sosial, semakin meneguhkan bahwa “sosial” bukan barang sembarangan.

Hari Sosial atau Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) diperingati pada setiap tanggal 20 Desember. Ungakapan  rasa syukur dan hormat atas keberhasilan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam menghadapi ancaman bangsa lain yang ingin menjajah kembali bangsa kita. Ingat peristiwa Clash I dan Clash II di Yogyakarta.

Peringatan HKSN merupakan upaya untuk mengenang, menghayati dan meneladani semangat persatuan, kesatuan, kegotongroyongan, kepabuyuban, toleransi karena ikatan emosi sebagai rakyat, dan kekeluargaan rakyat Indonesia yang secara bahu membahu mengatasi permasalahan berbangsa, bernegara, bermasyarakat.

Kekuatan sosial politik, pernah popular di zaman Orda Baru.  Berkembang menjadi idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer utawa ipoleksosbudmil.

Kondisi dinamika bangsa yang aktual dan faktual adalah terjadinya fragmen kekerasan politik. Namun wacana, fenomena kekerasan politik bukan konsumsi umum.

Sebatas laporan agen spion lokal kepada penguasa. Soal kebijakan yang akan ditempuh pemerintah, tergantung stok “kambing hitam”.

Kebijaka pemerinah sudah jelas dan terang benderang, yaitu Yang dimaksud dengan "melakukan kegiatan separatis" adalah kegiatan yang ditqjukan untuk memisahkan bagran dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras.

Perkara terjadi praktik dinasti politik atau kerajaan kecil setingkat minimal kabupaten / kota atau menjadi praktik pemerintah bayangan atau pemerintah dan/atau kerajaan  de facto, itu masalah politik dan konstitusional.

Kendati NKRI bisa ditayangkan peta politiknya. Mana basis partai politik atau mana tambang suara bagi partai politik.

Konon, kata gosip nafas setan, kekerasan politik berawal, bermuasal, bersebab dari karena biaya politik tak sepandan dengan raihan, perolehan, panen atau skore hasil akhir. Terlebih jika biaya politik merupakan pasokan, pinjaman dari investor politik dalam negeri maupun luar negeri. [HaèN]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar