hoaks vs bangun dan bela negara

hoaks vs bangun dan bela negara

Zaman Orde Baru, corong pemerintah bernama menteri penerangan memang tidak sekedar melaksanakan perintah jabatan. Menteri sebagai pembantu presiden, memang tidak sekedar menerima order langsung dari presiden. Daya imajinasi, fantasi, improvisasi akan sangat menunjang keberhasilannya berkoar, berbual atau obral tindak tutur.

Ironis binti miris, di periode 2014-2019, presiden merangkap jabatan sebagai tukang propaganda pro-pemerintah. Bantuan perpanjangan mulut si Kantor Staf Presiden, maka disimpulkan tanpa hasil survei, kajian akademis atau studi banding ke luar negeri. Disebutkan bahwa terdapat tiga hoaks yang menjadi langganan presiden, yaitu anti-Islam, prokomunis, dan pro-Cina.

Rakyat masih ingat betapa bahwa "Blusukan Tematik" Presiden ke tempat-tempat pelayanan publik, daerah terpencil, daerah rawan konflik, daerah potensial, dan pulau terdepan sebagai penguatan efektivitas komunikasi dan dialog langsung/blusukan untuk memberikan efek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa presiden tetap hadir dalam setiap persoalan mereka.

Di tengah buaian arus deras laju kemanfaatn teknologi informasi dan komunikasi, selain adanya OTT KPK, membuat rakyat yang mana bak melebihi supporter kesebelasan daerah kebanggannya.

Rakyat dikondisikan seperti ikut bermain, berhak ikut menentukan jalannya pertandingan, sekaligus secara konstitusional berhal menentukan hasila khir, skore akhir pertandingan. Soal siapa di atas kertas dijagokan akan keluar sebagai pemenang tunggal, bukan masalah besar.

Akhirnya, pemerintah Jokowi plus/minus JK, kejebak, kejerat oleh modus operandi yang dibangun sebagai penyeimbang kinerja atau pengalih isu atas negara dengan multipilot.

Yang paling diuntungkan  adalah pihak yang ahli membuat keruh suasana. Dengan modal sebagai korporasi penabur, penebar gosip nasfa setan, sambil mencitrakan diri. Seolah ybs prihatin dengan nasib bangsa yan selalu muncul “musuh negara” vs “musuh rakyat” dalam satu selimut.

Hebatnya lagi, telinga pengendusan pemerintah selalu tak sinkron dengan mulut propaganda pemerintah. Semua saling berlomba seolah bukan dalam satu kesatuan NKRI. [HaèN]