pelemahan KPK vs perkuatan separatis ideologi

pelemahan KPK vs perkuatan separatis ideologi

Produk hukum maupun sampai bentuk kebijakan pemerintah, memang serba mengatur, menentukan dan menetapkan. Untuk hirarki tertentu, ada pasal sanksi.

Hukum bauatn manusia tak akan lepas dari unsur kepentingan pihak yang tidak ingin dirugikan. Pelaku ekonomi sudah tahu betul bagaimana tata cara mengusulkan pasal hukum, bahkan di tingkat UU.

Tak salah jika akhirnya produk hukum Indonesia bisa multitafsir, multimakna, multuimanfaat. Tergantung pihak yang berperkara. Perekayasa pasal akan saling bertaruh di persidangan.

Korupsi secara de jure ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa bagi kemanusiaan maupun peningkatan martabat, karakter bangsa dan wibawa negara. Di Indonesia, tindak pidana korupsi (tipikor) atau sang koruptor, bukan perbuatan tercela. Terlebih jika pelakunya adalah orang baik-baik. Minimal dari keluarga terpandang. Dukungan rekam jejak daya juang ideologi semakin meminimkan stigma koruptor merugikan uang negara. Koruptor yang notabene bagian dari penyelenggara negara, tak merasa bersalah jika “memanfaatkan” uang negara yang juga adalah uangnya.

Lebih khusus, tipikor merupakan bagian integral dari sistem demokrasi. tipikor merupakan komponen sprititual pembentuk watak dasar karakter manusia politik. Tipikor sebagai efek domino negara multipartai.

Terbukti dengan korupsi gotong royong, korupsi secara kolektif kolegial bisa menghidupi institusi secara terukur, masif, menerus tanpa ATHG. Modusnya karena lebih mulia daripada melakukan bisnis dengan memanfaatkan jabatan, pengaruh dan kekuasaan.

Agresivitas pelaku koruptor, khususnya institusi semacam K/L, semakin mengikrarkan bahwa korupsi secara konstitusional tidak bisa dipidanakan. Artinya, minimal bukan untuk memperkaya diri sendiri.

Dari  sejumlah kasus persidangan  Pengadilan Tipikor, terdakwa acap berdalih bahwa tindakannya hanya melaksanakan perintah dalam jabatannya, atau melaksanakan perintah atasan. Argumentasi semacam itu menjadi senjata andalan,  sebagai kiat jitu agar terdakwa lolos dari jerat pidana.

Perintah dalam jabatan, perintah jabatan atau perintah pejabat termasuk kebijakan partai. Makanya tak perlu heran, di periode 2014-2019, kepala negara adalah petugas partai pdip.

Disebutkan di atas, efek domino negara multipartai termasuk marak suburnya kerajaan kecil di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah bayangan bukan sekedar dampak otonomi daerah. Berkat dinasti politik yang didominasi partai peninggalan zaman Orde Baru.

Alenia terakhir di atas merupakan perwujudan karakter gerakan dan aksi nyata dari kata lain praktik separatis. [HaèN]