semakin berkuasa berbanding lurus dengan pola makan anti-Pancasila

semakin berkuasa berbanding lurus dengan pola makan anti-Pancasila

Memang, secara de jure dan de facto, Pancasila hanya ada di Indonesia saja. Bagaimana nasib Pancasila antar periode pemerintahan nasional, sangat tergantung kebaikan hati sang penguasa.

Di zaman Orde Lama, karena sang penggali Pancasila sebagai presiden, mau tak mau, Pancasila aman-aman saja. Baik-baik saja. Tidak merajuk, bikin olah, apalagi menjadi biang onar.

Nasib berbeda menimpa Pancasila saat di tangan penguasa tunggal Orde Baru. “Pancasila Sakti” menjadikan Bapak Pembangunan, Jenderal Besar Suharto menjadi “betah” sebagai presiden. Kendaraan politik Golkar, dengan atas kehendak rakyat maka 6x pemilu pak Harto mendapat mandat sebagai presiden.

Nasib apes menimpa serta harus diderita lahir batin oleh Pancasila di era reformasi. 21 Mei 1998 sebagai puncak prestasi gerakan reformasi dengan gemilang me-lengserkeprabon-kan penguasa tunggal Orde Baru dari kursi presiden kedua RI.

Kesaktian Pancasila langsung luntur tak berbekas. Entah sebagai nyanyian lagu wajib. Raib atau mengalamai degradasi dari sebagai mata pelajaran, mata kuliah atau bahan indoktrinasi bagi calon abdi negara.

Akhirnya, konon ujar keheranan ki dalang Sobopawon, Pancasila mendadak menjadi senjata yang malah lebih sakti lagi. Jauh sebagai pedang bermata dua. Kepancasilaan sebagai alat legitimasi diri sekaligus sebagai alat intimidasi untuk mengamankan diri. Diri siapa kawan?

Katakan, ujar keluh ki dalang Sobopawon di depan penggemarnya, selama periode 2014-2019 tak ayal Pancasila di dalam genggaman tangan ahlinya.

Pancasila menjadi senjata pamungkas. Di satu sisi sebagai alat legitimasi diri oleh penguasa untuk pencitraan, menjaga wibawa negara dan martabat bangsa di mata dunia internasional.  Sekaligus di sisi lain sebagai alat intimidasi membungkam lawan politik atau pihak-pihak yang berseberangan atau yang dianggap atau patut diduga sebagai penghalang jalannya revolusi mental.

Geliat “akar rumput”, apalagi bangkitnya rasa nasionalisme, rasa kebangsaan yang dicap memakai hukum langit, maka serta merta akan mendapat stigma calon potensial pemakar sekaligus anti-NKRI, anti-Pancasila. Pokoknya anti- “4 pilar” berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, bisik penonton, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Jangan-jangan, bumbuné opo,  sang penguasa sudah mempunyai calon pengganti Pancasila. Yang sudah terbukti ampuh dipraktikkan di negara lain yang populasi penduduknya nomer satu di dunia. Ojo étok-étok kagét mbok dé lan paklik. Dagelané wis ora lucu, nanging digeguyu pitik walik sobo ambèn. [HaèN]