prioritas rapbn 2020, biaya politik vs anggaran pengamanan unjuk rasa

prioritas rapbn 2020, biaya politik vs anggaran pengamanan unjuk rasa

Bahasa formal pemerintah, akibat kerusakan lingkungan hidup serta dampak bencana diproyeksi menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4% – 6,0% per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp36.625,9 – 37.225,8 triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 8,6% – 11,0% dan 8,5% – 9,0%, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta.

Belum kokohnya kelembagaan demokrasi ditandai dengan biaya politik tinggi plus partisipasi politik belum optimal. Kendati olok-olok politik menjadi kebanggaan manusia bebal.

Pemindahan Ibu Kota Negara mendorong pemerataan ke luar Jawa dan mengubah mindset Java Centris.

Pembangunan Politik Dalam Negeri Kehidupan demokrasi Indonesia ditandai dengan masih lemahnya kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga legislatif, dan tingginya biaya politik. Kondisi ini tergambar dalam capaian Indeks Demokrasi Indonesia/IDI (2009-2017) bahwa beberapa variabel memiliki nilai konsisten rendah, yaitu: peran partai politik, peran DPRD, peran pemerintah daerah, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Peran DPRD untuk melakukan inisiatif penyusunan Peraturan Daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat belum optimal. Di sisi lain, pemerintah daerah secara umum dinilai belum cukup mampu untuk menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif.

Peningkatan biaya politik menjadi fenomena yang perlu diwaspadai. Kondisi ini berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas partai politik. Tingginya biaya politik menuntut partai untuk mendapatkan sumber pendanaan yang sering kali bersifat ilegal.

Urutan ketiga besar K/L penyandang terbanyak RAPBN 2020, yang mana dimana alokasi prioritasnya antara lain untuk penyelesaian tindak pidana umum, narkoba, korupsi; pengamanan unjuk rasa. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan meningkatnya pelayanan keamanan.

Di tingkat nasional, fokus dan kebijakan pembangunan Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan , yaitu menguatnya intoleransi, demokrasi yang prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, masih adanya perilaku korupsi, dan masih adanya potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara.

Dalam aspek kewilayahaan, Indonesia memiliki sengketa perbatasan, khususnya batas maritim, dengan sembilan negara. Pemerintah secara intensif berdiplomasi untuk menjaga kedaulatan wilayahnya sebagai negara kepulauan. Indonesia juga rentan menerima gangguan keamanan dari aktor non-pemerintah seperti terorisme, penyelundupan narkoba hingga IUU Fishing. Pemerintah terus berupaya memerangi ancaman-ancaman tersebut.

Jadi  . . . [HaéN]