biaya politik mengendalikan praktik demokrasi nusantara

biaya politik mengendalikan praktik demokrasi nusantara

Tak perlu heran bin takjub. Ambisi kawanan politisi sipil sekaliber petugas partai tahu apa itu nikmat kursi, nikmat dunia. Pakai semboyan apapun, ujung-ujungnya biaya politik. Bedanya dengan negara maju sangat terasa. Bukti nyata nusantara mampu mempertahankan diri menjaga posisi sebagai negara berkembang. Maju setahap demi setahap.

Produk unggulan dan atau produk utama berupa laku korup di semua lini pemerintahan. Korporasi atau pihak swasta, pengusaha tak mau kalah. Ada uang negara ada tikus. Modus manusia ekonomi soal gerogoti uang negara lebih cerdas.

Akhirnya, fokus penyelenggara negara menjadi berlapis. Soal janji kampanye seolah merasa sudah dijabarkan. Bahkan cara legal menetapkan anggaran. Menterjemahkan RPJMN menjadi tata cara penggunaan, pemanfaatan anggaran sekaligus lunasi barter politik. Politik transaksional kian menjebak sejalan efek domino negara multipartai.

Parpol dibentuk khusus ikut pemilu dan dapat kursi sudah tahu diri. Tahu harga sebuah kursi. Perjuangan ideologi hanya slogan pepesan kosong.

Perjuang amat sangat jika melihat nikmat periode kedua. Atau mempertahankan di periode kedua jangan sampai turun di tengah jalan. Soal meninggalkan PR, bom waktu, lazim dan wajar binti nalar politik.

Soal ULN atau utang daerah, bisa menentukan daya tarik cikal bakal pemain pengganti. Disinilah letak seni politik nusantara. Uang pengaman pun belum jaminan jalan aman. Politik menjadi alat dipastikan manusia politik akan bermain anggaran. [HaéN]