tax amnesty vs pangkas anggaran

tax amnesty vs pangkas anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai bahwa dana tebusan dari tax amnesty masih sangat minim. Baik wajib pajak yang ikut melalui repatriasi maupun deklarasi, nilainya masih jauh dari harapan pemerintah. (Republika, Jumat, 26 Agustus 2016).

Pemerintah melakukan penghematan dengan cara memangkas anggaran hingga seratus triliun rupiah lebih. Kondisi ini dilakukan karena selama ini penggunaan anggaran dianggap boros.

"Kita melakukan penghematan dengan pertanyaan apakah selama ini kita boros. Saya mengatakan nampaknya iya, perjalanan dinas dan lain-lain itulah yang kita potong. Namun ada dengan berat hati mungkin kita harus potong untuk pemeliharaan gedung, belanja modal untuk infrastruktur kita coba untuk tidak potong," papar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa malam (30/8/2016).

Sri Mulyani mengatakan, dia akan mengecek bila ada proyek infrastruktur kementerian yang berhenti. Karena memang pemangkasan anggaran infrastruktur tidak dilakukan. (http://finance.detik.com  Rabu, 31/08/2016 12:50 WIB)

- - - - -

 Jadi, bukan kebetulan atau kebenaran, frasa tax amnesty tidak diterjemahbebaskan ke dalam bahasa Indonesia. Bukan ada udang di balik batu. Cuma jaga emosi dan opini rakyat tidak terusik. Secara awam, takut ada kaitannya dengan remisi napi. Apakah itu oknum koruptor, teroris, atau terpidana pasal lainnya. Bukan dimaksud agar rakyat semangkin tidak tahu, apa itu tax amnesty. Apakah manfaat nyata bisa menjadikan rakyat sejahtera.

Sama-sama berbasis Rp, namun karena beda pemanfaatan, bisa menjadi bumerang, senjata makan tuan bagi pemerintah. Seolah ada beda, ada Rp yang sudah di tangan pemerintah dengan Rp di genggaman pihak tertentu atau bisa disebut sebagai dana tebusan. Begitu perkasa si wajib pajak, yang mungkin jumlahnya tak seberapa, namun mampu membuat pemerintah serba salah tingkah. Pemerintah bukannya tak punya nyali.

Senjata pamungkas revolusi mentai, dibarengi pengalaman menghadapi lawan politik, keperkasaan melibas pihak yang ingin membuat onar tanah air, kedigdayaan menegakkan hukum agar modus operandi korupsi dengan semangat korps, tidak diotak-atik KPK sampai pernik-pernik berbangsa dan bernegara menyambut kedatangan TKA bak pahlawan.

Jangan-jangan, rakyat tak boleh curiga, ujung-ujungnya pemerintah malah akan cari utangan ke renternir ala IMF, Bank Donya, atau ke kamrad Tiongkok.

Jangan diwacakan betapa K/L yang tidak ada bangun infrastruktur, dampak pangkas anggaran program/kegiatan 2016 langsung “selesai”. Memasuki bulan mber-mberan, ada beberapa K/L yang ngebut pekerjaan. Kalau perlu menggunakan aji Bandung Bondowoso. Disibuki dengan pelaksaan lelang pengadaan barang/jasa untuk 2017.

Tak dapat disangkal, jika pembangunan infratsruktur yang memakai model tahun jamak, kemanfaatan dan keberlangsungannya terasa berdaya guna, berhasil guna tidak dalam satu periode. Dua periode SBY, 2004-2009 dan 2009-2019 oleh relawan Jokowi-JK disebut masih banyak pembangunan infrastrukur yang mangkrak. Berkat tangan dingin Jokowi, dalam setahun kerja mampu melebihi dua periode SBY. Hebat bukan.

Jadi, pembangunan infrastruktur se-Indonesia, mempunyai nilai jual politik bagi Jokowi. Tak heran Jokowi mengandalkan menteri profesional ketimbang menteri orang partai untuk mensukseskan pembangunan infratruktur. [HaeN]