disparitas revolusi mental, lubang berjalan vs evolusi mukiyo

disparitas revolusi mental, lubang berjalan vs evolusi mukiyo

Konon, Indonesia mempunyai proyek abadi jalan/jalur mudik abadi, khususnya di pulau Jawa. Pemerintah maupun pemerintah daerah bukannya tak peka, peduli dan tanggap atas nasib pemudik atau pihak yang memanfaatkan libur panjang. Kita wajib bersyukur, selama periode 2014-2019 berkat tol laut, angkutan mudik no problem.

Jangan lupa, terjadi disparitas utawa kesenjangan akibat pembangunan nasional yang merata. Menghasilkan atau efek samping atau produk sampingan berupa provinsi kaya dengan penduduk miskin. Di pulau Jawa, ada gubernur dan dinasti politiknya tidak mendadak kaya, diimbangi rakyatnya yang mempunyai/menghuni Rutilahu, RTLH alias Rumah Tidak Layak Huni.

Kita bersyukur lagi, proyek Sejuta Rumah Jokowi-JK yang diformulasikan lewat revolusi mental, diharapkan tidak ada RTLH maupun kota kumuh. Secara umum masih terdapat kepala daerah rupiahnya melimpah ruah, apakah gubernur atau bupati/walikota, di kutub lain kepala keluarga bekerja 24 jam sehari, banting tulang, peras keringat, adu otot, mati-matian bahkan ada yang mati betulan, berdarah-darah, hanya untuk makan sehari.

Rakyat berbasis ekonomi sehari, sedangkan yang bukan rakyat menerapkan dan mempraktikkan asas ekonomi tujuh turunan. Jika titian serabut dibelah tujuh, maka di Nusantara terdapat aliran kekuasaan negara sebagai warisan untuk tujuh turunan.

Otonomi daerah sejalan dengan klasifikasi jalan : jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/jalan kota. Jakarta sebagai ibu kota negara, dengan jargon kota BMKG, menjadi semangat untuk mewujudkan jalan layang dengan berbagai manfaat. Jakarta menghadirkan jalur pesepeda, pedestrian atau jalur pejalan kaki, serta trotoar yang selama ini menjadi multifungsi.

Konon, salah satu provinsi di NKRI, dengan gaya hidup, gengsi, gaul dan perilaku serba modern, malah melahirkan fenomena bukannya banyak jalan berlubang, khususnya jalan antar pelabuhan. Opo tumon. [HaeN]