antisipasi dilema pilkada DKI Jakarta 2017, titik retak negara vs daya rekat bangsa

antisipasi dilema pilkada DKI Jakarta 2017, titik retak negara vs daya rekat bangsa

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, Senin (29/8/2016), di Hotel Aryaduta, Jakarta. IKP 2017 ini adalah salah satu produk hasil penelitian Bawaslu RI terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dari metode tersebut, skoring IKP 2017 dibedakan ke dalam 3 kategori kerawanan, yaitu kategori rawan rendah (0-1,99), kategori rawan sedang (2,00-2,99), dan kategori rawan tinggi (3,00-5,00).

Berdasarkan hasil skoring IKP 2017, daerah yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur yang masuk kedalam kategori kerawanan tinggi adalah provinsi Papua Barat (skor: 3,38), Aceh (skor: 3,32), dan Banten (skor: 3,14) sedangkan 4 provinsi lainnya, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Gorontalo masuk ke dalam kategori kerawanan sedang. Berarti, sisanya masuk dalam kategori kerawanan rendah, dengan skore antara 0 hingga 1,99.

Provinsi DKI Jakarta kerawanannya bukan dari aspek penyelenggara, tapi terkait kontestasi, ada dinamika yang perlu dicermati bersama,  hal tersebut ini berpotensi terjadi konflik horizontal jika tidak diantisipasi dari sekarang.

Pilgub DKI Jakarta 2012 memang telah mematahkan analisa maupun survey untuk melihat peluang calon petahana saat itu. Karakteristik kemajemukan, heterogenitas penduduk Jakarta sulit diprediksi arah arus politiknya. Kekuatan bawah kendali pelaku ekonomi dunia, adanya kasta pribumi dan kasta non-pribumi, Jakarta sebagai gudang Rp Nusantara, serta Jakarta sebagai ibu kota negara, apa pun bisa terjadi.

Sudah bisa disinyalir secara awam, arah kebijakan pemerintah atau tepatnya intervensi Jokowi dengan JK-nya terhadap pilgub DKI Jakarta 2017. Karena akan menentukan “nasib” pesta demokrasi 2019. Bukan sekedar pekerjaan politik yang seolah tergantung kebijakan oknum ketua umum partai juara umum pesta demokrasi 2014. Nasib bangsa dan negara Indonesia selama lima tahun dipertaruhkan. Bukti politis di periode 2014-2019 semakin meneguhkan bahwa politik tega makan anak kandung sendiri. Mengadapi lawan politik melebihi menghadapi penjajah saat itu.

Jika pasangan cagub dan cawagub lebih dari dua pasang, dipastikan cagub petahana atau sejawat, akan melenggang. Bahkan berani ambil ancang-ancang maju di pilpres 2019.

Doa bangsa dan rakyat Indonesia yang tetap lebih cinta Indonesia bersatu, tak akan sia-sia. Amin YRA. [HaeN]