kantong kemiskinan, identik lokasi dan potensi geografis
Tentu, tanpa dalil banding-sanding-tanding dengan asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (salus populi suprema lex esto). Langsung ke pendekatan pembangunan antar pemerintah. Repelita maupun RPJMN, dengan bebas mengartikulsikan apa itu masyarakat miskin, kemiskinan, daerah kurang beruntung.
Masyarakat marginal plus kaum terpinggirkan menjadi komoditas politik. Ironis binti miris, jika ada fakta tanpa data, kabupaten miskin di pulau Jawa. Namun punya atau milik dinasti politik, trah politik lokasl peninggalan rezim militer-politik Orde Baru.Pihak luar sulit mengalahkan suara otoritas politik lokal.
Lain pasal kejadian di luar pulau Jawa. Aglomerasi kabupaten/kota yang kaya sumber daya alam, bisa di bawah satu kendali orang kuat lokal. Provinsi mengalami nasib lebih runyam. Terjadi berkat pilkada serentak. Aksi rakyat sadar politik kian nyata. Dominasi otoritas politik daerah bisa terpatahkan. “Kemiskinan politik” seolah kotak suara saja sulit menjangkau ke TPS setempat. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar