pemerintah prihatin jika . . .

pemerintah prihatin jika . . .

Hujan tidak merata melanda bolodupak, tim sukses, tim relawan, oknum penjliat pasangan Jokowi-JK. Masih ada yang kleleran, kaliren dan kapiran. Akhirnya mereka terpaksa minta jatah versi “papa minta saham” sampai blusukan ke pemerintah desa/pemerintah kelurahan menagih janji. Bongkar pasang kabinet kerja menjadi saksi hidup yang monumental.

Ada oknum penyelengara negara dari koalisi pro-pemerintah banget, sudah direstui melakukan operasi senyap untuk membajak uang negara secara konstitusional, malah berakhir dengan operasi tangan tangan oleh KPK. Mereka rangkap jabatan sebagai pejabat elite partai, wakil rakyat atau yang lainnya.

Dana aspirasi masih ada yang mangkrak, karena selain kurang dukungan ahli penyusun program/kegiatan juga langkanya ahli pelaksana dana atau pengguna anggaran sesuai cash flow yang telah ditentukan, disepakati oleh pihak berkepentingan.

Bantuan dana untuk partai politik dihitung jumlah suara, masih tidak signifikan dengan kebutuhan. Partai mencari uang secara mandiri dari berbagai sumber dana yang legal, sesuai peraturan perundang-undangan. Iuran dari anggota, khususnya mereka yang sedang praktik di trias politica. Jangan sampai terjadi orang partai mati di lumbung padi.

Prosesi RUU tidak sesuai target, tidak sesuai skenario, khususnya karena tidak ada pesanan khusus dari pelaku ekonomi, konspirasi asing, atau kekuatan mancanegara. Tersedia pasal komersial terselubung yang bisa diperjualbelikan, diperdagangkan atau ditetapkan sesuai asas sepakat untuk tidak sepakat. Juga tersedia menu pasal siluman, pasal karet atau pasal yang akan dilelang pada injury time.

Harga BBM masih terendah di ASEAN. Upah buruh/pekerja malah menjadi daya tarik masuknya TKA. [HaeN]