riwayatan ikn pasca 2024, tanggal kandas vs tinggal landas

riwayatan ikn pasca 2024, tanggal kandas vs tinggal landas 

Tanggung jawab politik lewat pidato kenegaraan. PidatoPresiden RI pada penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2020 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna  DPR  RI. Jakarta, 16 Agustus 2019. Antara lain bernarasikan substansi:

Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah. Untuk itu, rencana pemindahan ibukota ke Pulau  Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

Kita tunggu Pidato Presiden RI 5 (lima) tahun kemudian. Tepatnya Jakarta, 16 Agustus 2024.  Bisa beda jauh dengan muatan politis Pidato 16 Agustus 2023. Sedang dipersiapkan oleh tim relawan  digital.

Kilas balik ke judul ayunan cangkul pertama pembangunan IKN 2020. Tersimpan di personal laptop 12/22/2019 3:09 PM. Rasanya, belum ada lomba usul nama untuk IKN, pasca pindahan dari Jakarta. Sayembara gagasan design kawasan Ibu Kota Negara, sesuai jadwal pelaksanaan. 23 Desember 2019 sebagai penetapan pemenang (pemenang I s.d III dan Harapan I dan II). Kementerian PUPR bersama Dewan Juri sebagai pelaksana sayembara.

Visi Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia yang mempresentasikan kemajuan bangsa yang unggul dan katalis peningkatan peradabang manusia Indonesia, melaui satu desain yang memenuhi 3 (tiga) kriteria umum yaitu: 1) Mencerminkan identitas bangsa; 2) Menjamin keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi; dan 3) Mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan berstandar Internasional.

Terasa aroma cuci gudang politik nusantara, semi koalisi vs koalisi semu. Tersimpan di personal laptop 10/39/2019 5:52 AM. Penyakit bisnis militer plus APBN 2020 bhayangkara masuk 3 besar, bukan jaminan untuk fokus pada tugas dan fungsinya. Larangan untuk tidak masuk partai politik, malah dapat angin surga dari penguasa. Wewenang sistem hankamnas, menjadikan mereka penentu nasib politik nusantara.

Tak akan kunjung habis rasa heran rakyat. Mengapa di periode éra mégatéga, secara politis apapun bisa terjadi. Kapan saja, di mana saja. [HaéN]