polusi sampah politik orde baru semakin semerbak

polusi sampah politik orde baru semakin semerbak

Begitu bangsa Indonesia dengan gemilang melengserkeprabonkan presiden RI ke-2, Jenderal Besar/Bapak Pembangunan/Penguasa Tunggal Orde Baru, Suharto, 21 Mei 1998, dampak politisnya yang luput dari kalkulasi akal politik kawanan Reformis, semakin menyeruak.

Pengalaman tempur Golongan Karya (golkar) yang bukan partai politik, ternyata nyatanya tidak bisa mengendalikan naluri dan nafsu syahwat politik anggotanya. Golkar diterpa perubahan bentuk, terjadi face mritili, mrutuli, mreteli mrotoli. Yang tidak terjadi yaitu mratali, sesuai huruf hidup : a, i, u, e, o.

Singkat cerita, di periode 2014-2019, Golkar yang sudah jadi partai politik, semakin membuktikan siapa saja pentolan yang gemar nangkring dan betah nongkrong di pucuk dan puncak pimpinan. Rekam jejak pengurus yang justru akrab dengan hukum, malah dianggap sebagai nilai jual. Karena didaulat sebagai daya surpise, daya survive mampu mengatasi masalah hukum tanpa hukum. Kondisi ini yang akan menyemarakan pengundian calo ketua umum PG.

Sekedar pengingat, kita simak kabar berikut :

Golkar Akrab dengan Isu Politik Uang

http://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/16/02/23/o2zko916-golkar-akrab-dengan-isu-politik-uang

Selasa, 23 Februari 2016, 13:00 WIB

JAKARTA-Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menyebut isu politik uang (money politics) bukan hal baru di internal partainya. Setiap kali pemilihan ketua umum, isu ini memang selalu ada. Namun, yang paling penting adalah bagaimana membuktikan adanya politik uang untuk membeli suara dalam pemilihan ketua umum Golkar.

"Kalau ada isu money politics, itu bukan hal baru di Golkar," tutur Bambang, di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (22/2). Menurut dia, harus ada pembuktian tentang yang disebut politik uang itu. Selama ini, isu tersebut diembuskan tanpa disertai bukti. Terlebih, kadang tidak bisa dibedakan money politics atau cost politics. Sebab, politik juga membutuhkan biaya. 

Biaya politik ini, imbuh Bamsoet, misalnya terjadi untuk biaya akomodasi peserta yang diundang dalam acara silaturahim. Peserta sangat mungkin tinggal di tempat yang sangat jauh dari lokasi acara, untuk itu, dibutuhkan biaya akomodasi seperti makan dan penginapan. 

Kalau memang dalam acara silaturahim tersebut peserta membuat surat pernyataan dukungan, juga tidak bisa disalahkan. Meski tanpa diberi imbalan uang, surat pernyataan dukungan ini juga dapat dilakukan. Namun, kalau dalam mendapat surat pernyataan dukungan tersebut terjadi transaksi dan dibayar atas tanda tangan dukungannya, itu sudah masuk jual-beli suara.

"Yang tidak boleh ini jual-beli suara, sekarang kan proses penggalangan silaturahim, jadi tidak perlu dipersoalkan," ujar dia.

Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, tidak masalah aturan politik uang diperketat untuk pelaksanaan munas nanti. Bahkan, kalau itu menjadi aturan tertulis, hal itu menjadi masalah untuk salah satu calon. Yang tidak boleh adalah adanya pembatasan pemberian biaya akomodasi bagi peserta. 

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Ketua Umum Golkar mendatang tidak membawa kepentingan politik penyumbang dana (cukong). Hal ini ditegaskan Doli setelah beredar kabar adanya praktik politik uang yang dilakukan oknum untuk kepentingan munaslub mendatang. "Yang sangat berbahaya adalah apabila uang yang diberikan berasal dari bokhir atau cukong yang pasti akan menitipkan kepentingannya kepada para calon Ketua Umum," kata Doli.

Menurut Doli, jika praktik transaksional itu benar maka patut dicurigai uang tersebut berasal dari para cukong penyandang dana yang kelak menitipkan kepentingan kepada calon ketua umum Golkar. Dia mengingatkan, praktik politik uang jika benar dilakukan menunjukkan mental politik para kader sudah pada titik nadir. Situasi itu, kata dia, tidak menguntungkan bagi perbaikan dan kebaikan partai ke depan. 

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical), di DPP Partai Golkar akan memperketat pemilihan ketua umum di munaslub tahun ini. Praktik-praktik money politics atau politik uang akan dihapuskan dalam pemilihan ketua umum Golkar ke depan. 

Untuk itu, Golkar akan merumuskan aturan pelaksanaan munas yang melarang soal politik uang itu sebagai traksaksi memperoleh suara dukungan. "Saya mengimbau pada calon ketua umum kalau ada yang melakukan atau ingin memberikan sesuatu kepada daerah untuk mendapatkan suaranya sebaiknya dihentikan," ujar Ical.

Sementara itu, KPK menangkap indikasi potensi beredarnya aksi suap-menyuap dalam kaitan rencana pelaksanaan Munaslub Partai Golkar. "Mencegah memang lebih bagus, kita menangkap sinyal-sinyal (peredaran uang) itu ada, bahkan kita menangkap jumlah yang bakal beredar itu berapa, tapi data intelijen tidak bisa di-share," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang .

rep: Agus Raharjo/ antara, ed:Muhammad Hafil

***
infografis

Temuan Jelang Munaslub 

* Temuan Internal Golkar

-    DPP Golkar memiliki bukti caketum Golkar memberikan uang kepada pengurus DPD II Golkar 

-    Nilai politik uang mencapai  1.000 dolar Singapura dan 100 juta rupiah per DPD II Golkar

-    Caketum Golkar menjanjikan uang transportasi, uang saku, dan uang penginapan lebih dari Rp 25 juta kepada DPD II Golkar pada munaslub

-    Pengurus DPD Golkar Sulawesi Utara menyebut akan diberikan uang 10 ribu dolar AS jika memberikan surat pernyataan dukungan kepada salah seorang caketum 

* Temuan KPK:

-    Kajian KPK menemukan setiap kader partai berpotensi menjadi penyelenggara negara

-    KPK menemukan sinyal kuat adanya peredaran uang jelang Munaslub Golkar
-    KPK menyebut nilai politik uang jelang munaslub besar

-    KPK siap menangkap politikus Golkar yang melakukan politik uang dalam munaslub

Sumber: Pusat Data Republika

JADI . . .

Jarang terjadi, maling malah terang-terangan buka kedoknya. Itu saja. [HaeN]