perilaku LGBT, dampak ketidakterpaduan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama

perilaku LGBT, dampak ketidakterpaduan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama

Perilaku LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) di Indonesia bak mendapat angin surga. Arus budaya asing masuk bebas tanpa karantina, kemerdekaan memproklamirkan dan memamerkan jati diri, ditunjang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, semakin memperkuat eksistensinya.

Ketika LGBT menjadi gaya hidup, gaul dan gengsi generasi muda, tak ayal gema, gaungnya – walau tanpa promo – merasuk sampai pojok kota dan sudut desa, menembus sampai ujung kota dan pinggir desa. Justru pemberitaan yang over dosis, tidak proporsional, menjadi promo gratis, menjadi kampanye gratis.

Anak didik setingkat Sekolah Dasar, dengan naluri kesetiakawanan, dipacu dan dipicu tayangan sinetron layar kaca, sudah mempraktikkan apa yang disebut pacaran. Pertumbuhan biologis anak di zaman makanan serba instan, sajian serba cepat, seolah mendahului kodratnya. Puncaknya, saat di dunia kampus, gerakan LGBT bisa-bisa menjadi Dharma keempat.

Pemerintah, khususnya yang peduli pendidikan, baru mengambil tindakan setelah kebakaran jenggot. Organisasi kemasyarakatan, partai politik yang berlabel Islam, ternyata lebih mahir dalam membuat pernyataan. Bahkan menggulirkan fatwa. Sementara pada waktu yang bersamaan, cikal bakal pelaku LGBT sudah antri. Rumah tinggal, keluarga yang digadang-gadang menjadi sekolah pertama, madrasah awal, bagi pendidikan umum maupun pendidikan agama, tidak ampuh. Orang tua membiarkan anaknya tumbuh kembang secara alami.

Ditarik garis ke atas, terdapat ketidakterpaduan antara kebijakan, konsep dan implementasi dalam pendidikan yang berbasis multi-kultural atau yang serba multi. Seolah pendidikan agama diserahkan kepada ahlinya. Bukan kewajiban utama pemerintah. Sedangkan pendidikan formal, pendidikan formal dilaksanakan setinggi mungkin, melalui menara gading, sampai ke negeri Cina. [HaeN]