Mewujudkan
Bangsa dan Rakyat Sehat Dengan Cara Sehat
Masyarakat adil dan
makmur menjadi tujuan pembangunan nasional. Namun karena dinamika bangsa
dan rakyat serta tuntutan dan tantangan zaman, maka pemerintah mengutamakan
terwujudnya bangsa dan rakyat sehat.
Ternyata, Indonesia terkini sedang dan akan mengalami
periode bonus demografi, 2012 hingga
2035, akibat dari lebih besarnya jumlah
penduduk usia produktif dibandingkan dengan usia nonproduktif, Bonus yang sedang
dinikmati oleh NKRI menawarkan peluang
sekaligus membuka tantangan yang sangat besar
Di periode Orde Baru, pemerintah melalaui pola
Pembangunan Lima Tahun (pelita) dirasa cukup peduli dalam mengelola persoalan
kependudukan dengan segala persoalannya. Berbagai kebijakan yang, bersifat terintegrasi antar
instansi, demi mewujudkan kualitas penduduk
yang sejajar dengan negara lain.
Ironis binti miris, rentetan penguasa di era reformasi,
masalah kependudukan justru seolah menjadi beban pembangunan. Pola pendekatan
pembangunan karakter bangsa lebih bersifat politis, populis. Semangat otonomi
daerah sepertinya tidak mengutamakan otonomi pengelolaan penduduk.
Akhirnya, di periode 2014-2019, rakyat hanya diposisikan
sebagai permanent underclass, uneducated people dan/atau
mastarakat kurang beruntung. Pemerintah lebih mengacu pada daya sosial dan
ekonomi kelompok masyarakat menengah ke atas.
Bahasa pembangunan berbasis bangsa dan rakyat adalah mewujudkan
masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Didukung oleh wakil rakyat yang mengutamakan
agar rakyat di daerah pemilihannya bisa sejahtera. Kendati derajat
kesejahteraan diawali, dimulai dari diri wakil rakyat.
Berbagai program/kegiatan berbasis sejahtera terkait
langsung dengan rakyat sehat. Dengan rakyat sehat maka produktivitasnya diharapkan
semakin meningkat. Masalahnya, untuk mewujudkan rakyat sehat perlu dukungan anggaran
dan sistem pelaksanaan yang sehat. Kampanye
politik ‘pendidikan gratis dan kesehatan gratis’ bukan sekedar daya pemikat calon pemilih. [HaèN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar