Halaman

Senin, 04 Desember 2017

Dilema Cerdas Ideologi, Parpol Bayaran vs Pemilih Bayaran



Dilema Cerdas Ideologi, Parpol Bayaran vs Pemilih Bayaran

Suatu ketika, ketika itu adalah oknum ketua umum sebuah partai politik yang mempunyai hak prerogatif, mengadakan jumpa loyalis. Awal acara tampak meriah, diselingi teriakan yel-yel “hidup pimpinan, semoga panjang umur”.

Namun begitu sang komandan angkat bicara, langsung hadirin rapat sendiri dalam beberapa kelompok besar. Merasa pidatonya tak disimak, juragan marah berat. Segera memerintahkan punggawanya untuk mengatur peserta rapat.

Selidik punya selidik, ternyata di undangan hanya tertera jumpa dengan yang punya perusahaan politik keluarga. Honor sesuai dengan acara yang tertulis resmi. Daripada dengar ucap dan cuap sang juragan, yang nyaris sama disetiap acara yang tak sama, kebih baik baca fotokopiannya.

Kasus di atas terjadi di dalam ruang yang ber-ac. Jangan bayangkan apa yang terjadi jika dilaksanakan di ruang terbuka, lapangan. Soal elit parpol hadir, tidak menjadi sorotan dalam olahkata ini.

Nyatanya, di periode atau éra mégatéga ini aneka versi gonjang-ganjing politik bisa terjadi.

Lantas kenapa ada parpol bayaran. Sederhanya saja deliknya kawan. Manusia ekonomi Nusantara tapi klas dunia, minimal swasta multinasional, mempunyai berbagai kepentingan. Diharapkan pihak yang dianggap bisa memberi keuntungan adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah identik dengan parpol maupun koalisi parpol pro-banget dengan pemerintah.

Kebetulan jika di tahun pertama periode 2014-2019, ada petinggi parpol loyalis tulen penguasa berurusan dengan KPK. Hukum sepertinya berjalan. Apa tidak ada campur tangan “buaya” atau ada skenario lain. Sepak terjang parpol ini semakin nyata karena sebagai loyalis total penguasa, dengan serta merta mendukung tanpa imbalan agar penguasa lanjut ke babak terakhir.

Lengkap sudahlah tata niaga kepolitikan Nusantara. Lucunya, malah semakin membuktikan bahwasanya manusia ekonomi yang sejatinya mengatur negara ini. Mereka tak perlu kenal atau punya kerabat pejabat. Dengan kekuatan Rp semua urusan bisa diatur. Sesuai tarif dasar atau kompromi. [HaèN]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar