emak-emak antri nomer kursi, nonton balapan karung
Formula modus akal-akalan penguasa kian kehabisan akal, kehilangan akal. Apalagi akal solutif. Bagaimana berbangsa, bernegara secara benar, baik, bagus, betul. Skenario dinamis, berlapis didaur ulang. Mahar politik dan aksi santet oleh wong pinter, tidak bisa masuk pasal hukum. Terduga pelaku aktif saja tidak bisa “main bukti” apalagi formal peradilan.
Malah lain pasal beda perkara. Ujar pemakar dan atau pemikir, pakai asas moral politik lebih simpel, luwes. Tidak menimbulkan polémik, kontroversial. Contoh unggulan, jika manusia politik mau promo unggul, lain dari yang lain, tendensi kelainan diri. Pajang sosok diri dlam bentuk baliho, mental baliho. Sisi sebelah terjadi aksi benih jujur muncul dipermukaan panggung politik. Karena tidak sesuai dengan kebijakan pemilik partai politik, distigma tindak meléncéng, persérongan. Lebih daripada itu naluri kebinatangan terusik, dibilang ada céléng liar membabi buta.
Budaya antri memang bukan milik asli bangsa nusantara. Pribumi totok terlahir mempunyai watak dan rasa sabar, menerima keadaan tanpa keluh-kesah di atas rata-rata nasional. Urusan nikmat dunia tak mau tengadah. Masing-masing sudah punya kontrak nasib. Garis tangan pekerja keras beda dengan pemikir serius.
Tidak ada yang salah, keliru dengan pasal trah politik. Jangan sampai terjadi berulang kali bahwasanya trah agawé bubrah. Fakta sejarah menjadi renungan bersama. >76 tahun merdeka dari penjajahan oleh bangsa asing beralih ke penjajahan oleh bangsa sendiri liwat jalur partai politik. Demokrasi ekonomi hasil penambahan pasal akibat Perubahan Keempat UUD NRI 1945. Menjawab, memperkuat fakta historis penjajahan ekonomi oleh manusia ekonomi non-pribumi. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar