pungutan liar dan korupsi mulai daerah pinggiran

pungutan liar dan korupsi mulai daerah pinggiran

Akhirnya, sinyalemen wong Jawa yaitu “Asu gedhé menang kerahé” (tegesé wong gedhé lan nduwé panguwasa menang kuwasané). Terbukti tanpa perlu dibuktikan secara yuridsi formal. Menjadi menu politik dan ternyata nyata-nyata sekali nyatanya di éra mégatéga yang sarat dengan berbagai mégakasus, mégakonflik semangkin marak, subur dan berkelanjutan. Efek domino sebagai negara multipartai terasa menyesakkan dada rakyat.

Tumbuh kembangnya ideologi Nusantara berbagai versi, menjadikan UU RI 28/1999 tentang “Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme”, menyesuaikan diri dengan kebijakan partai menjadi  “Korupsi Menjadi Hak Paten Penyelenggara Negara”.

Ilmu perang peninggalan neneka moyang : gerilya, selain mengilhami tukang perang dunia menjadi sumber inspirasi bagaimana melakukan tipikor. Jika markas besar susah diserang, ditembus apalagi direbut. Kikis dari pinggiran, cari celah yang paling lemah. Semakin jauh dari pusat gempa, dampaknya masih tidak akan menimbulkan bencana. Jangan lupa, kerusakan walau setitik, bisa sebagai awal titik retak persatuan dan kesatuan bangsa.

Rakyat bersyukur, di periode 2014-2019 masih terdapat sejumlah anak bangsa yang berjuang mengatasnamakan rakyat. Walhasil, mereka terjebak dogma atau stigma menikmati hasil perjuangan politiknya diatas pendertitaan rakyat sekaligus meraup, meraih, menadah untung dibawah kerugian negara.

Kasus atau pasal ‘merugikan negara, ditetapkan menjadi domain khusus untuk penyelenggara negara, lebih khusus lagi dari unsur partai politik. Ruang gerak bagi pihak atau penikmat jerih payahnya di luar panggilan tugas, yang tidak hanya mengandalkan gaji per bulan, masih diberi peluang.

Kebijakan pemerintah memberi peluang terhadap pihak yang tidak bisa melakukan tindakan yang merugikan negara, adalah memberi mereka kesempatan dengan modus operandi yang disebut pungutan liar. Artinya, pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik, memanfaatkan asas percepatan pelayananan. Dengan cara menyingkat atau memotong jalur, mata rantai birokrasi melalui metode memendekkan perjalanan waktu bagi pihak yang memebutuhkan jasa pelayanan  publik.  Jasa pelayanan merupakan fungsi  tarif dan biaya layanan. Ada tariff normal sesuai prosedur, atau yang di luar prosedur.

Cara ini diharapkan rmendongkrak kinerja si pelayan publik, si pengabdi masyarakat, si pengayom masyarakat. Minimal betapa pedulinya pemerintah sampai tingkat paling bawah untuk jangan sampai terjadi “tikus mati di lumbung”.

Memaknai sistem pelayanan satu atap, satu pintu, sebagai bentuk formal, legal, sah, konstitusional untuk untuk mendapatkan remah-remah kue nasional. Sambil menyelam menyedot Rp diluar pasal merugikan negara secara langsung mapun merugikan negara secara tak langsung. Prinsip mereka adalah tidak menggerogoti uang negara. [HaeN]