Tolikara, membara tanpa tekanan

Tolikara, membara tanpa tekanan

Nilai jual, daya tarik, prospektus, potensi sumber daya  kabupaten/kota di Indonesia tidak bisa disamaratakan. Ironisnya, status terbelakang, miskin, bodoh malah dimanipulasi menjadi komoditas politik. Seiring semangat otonomi daerah, khususnya ditetapkannya provinsi Papua dan provinsi Papua Barat sebagai otonomi khusus, seolah sudah terbaca sejarah masa depannya.

Diakui, dalam hal ekonomi yaitu ketertinggalan daerah/pulau Papua (provinsi Papua dan provinsi Papua Barat) dari daerah lainnya dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan masyarakatnya, sehingga menyebabkan Hak Asasi Manusia (HAM) kurang dihargai.

Diakui, dalam hal politik yaitu upaya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan wilayah Kesatuan Republik Indonesia, hal ini dikarenakan koflik berkepanjangan yang terjadi di Papua dan juga dikarenakan adanya gerakan separatis yang tumbuh dan berkembang di Papua.

Kabupaten Tolikara berasal dari sebagian wilayah kabupaten Jayawijaya, ditetapkan sebagai salah satu kabupaten di provinsi Papua berdasarkan UU 26/2002.

Sejak kasus kekerasan yang terjadi dan menimpa umat Islam yang tengah menunaikan sholat Idul Fitri pada Jumat pagi 17 Juli 2015, sekitar pukul 07.00 WIT.di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, banyak pihak merasa kebakaran jenggot. Ternyata kasus intoleransi masih menjadi menu dan santapan harian. Berbagai pihak di ibukota negara berkomentar tanpa pikir panjang, termasuk oknum wapres yang sedang berkuasa.

Kasus Tolikara bukan sekedar insiden akibat salah faham, bukan sekedar akibat senggolan sesama penikmat panggung dangdut menjadi baku hantam, bukan sekedar bak tawuran antar anak didik tingkat SMA, bukan sekedar baku lempar batu antar bonek pendukung kesebelasan masing-masing, bukan sekedar konflik turun-temurun antar kampung bertetangga.

Tragedi Tolikara sebagai pintu masuk kepentingan internasional, konspirasi internasional untuk membongkar paksa Nusantara. Menjadi alasan masuknya kekuatan asing ke tanah Papua, sambil mengamankan berbagai kepentingannya. Secara historis geografis, pulau Papua bagian dari Republik Indonesia, namun isi kandungan buminya beralih menjadi milik negara asing. [HaeN]