ketahanan perut rakyat vs ketahanan mental penyelenggara negara

ketahanan perut rakyat vs ketahanan mental penyelenggara negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kembali revolusi mental saat mengikuti perayaan Waisak di pelataran Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah, Selasa (2/6/2015) malam. Bagi Jokowi, perubahan mental masyarakat lebih baik bermula dari perubahan pada masing-masing individu.

"Perubahan masyarakat harus mulai dari diri sendiri. Revolusi mental tanggung jawab masing-masing," kata Jokowi.

Kondisi ini sebagai isyarat bahwa Jokowi merasakan bahwa ketika revolusi mental yang didengungkan, digaungkan dan dikumandangkan ternyata hanya sebagai pemanis saat kampanye pilpres 2014.

Penyelenggara negara, khususnya hasil politik transaksional 2014-2019 menjadi bumerang dan senjata makan tuan. Fakta utama dimulai dari perseteruan lanjutan antara Buaya vs Cicak. Kondisi terkini, respon pemerintah terhadap maraknya beredarnya beras plastik, semakin membuktikan bahwa tidak ada sinerji antar penelenggara negara. Mereka seolah saling menutupi aroma politik, yang semakin ditutupi semakin tersebar. Bak menutupi bau bangkai. Mereka saling unjuk diri sebagai yang pro-rakyat. Adanya ijazah palsu, ada pihak yang merasa paling berhak untuk memberantasnya, tanpa dikomando.

Jadi, revolusi mental sebagai barang dagangan Jokowi-JK yang tidak bisa dilaksanakan secara top-down, menjadikan diharapkan menjadi tanggung jawab masing-masing masyarakat, menjadi bottom-up. Penyelenggara negara merasa tidak mampu mempraktekkan apalagi menjadi proyek percontohan.

Beras sintetis, beras plastik, beras oplosan (campuran dari kentang, ubi jalar dan resin sintetis) atau sebutan ilmiah lainnya dari RRC/Tiongkok, tiba-tiba tanpa berita dan sosialisasi dari pemerintah liwat corong Menteri ESDM, sudah nangkring dan nongkrong di pasar tradisional, warung rakyat. Rakyat bingung, karena tidak ahli menyalahkan, kurang mahir mencari kambing hitam, belum punya sertifikat untuk tunjuk hidung siapa pelakunya.

Mental penyelenggara negara sedang diuji dengan keberadaan pupuk palsu. [HaeN]