dana aspirasi DPR, menghinakan diri sendiri

Dana aspirasi dpr, menghinakan diri sendiri

Kemasan politik sinterklas dalam wujud Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal dengan sebutan dana aspirasi semakin membuktikan bahwa kawanan 565 anggota parlemen Senayan merasa bahwa suara rakyat bisa dibeli. Apapun alasannya, dengan dalih balas jasa bagi pemilih di daerah pemilihannya, kenyataannya uang sebagai alat intimidasi yang ampuh. Minimal berlaku skenario udang di balik batu. Satu-satunya alasan formal yang dihafal, yaitu musrenbangnas tidak optimal. Karena perjuangan wakil rakyat hanya menunggu di hilir, bukan berkeringat sejak di hilir.

Jarang yang menganalisa bahwa dalam Pemilu DPR 2014 terdapat 77 daerah pemilihan (dalam bentuk provinsi atau gabungan beberapa kabupaten/kota) yang menengadahkan tangannya siap menerima dana aspirasi dari 565 wakil rakyat tingkat pusat. Tidak termasuk dapil di luar negeri. Duplikasi atau penerima ganda tidak masalah. Agar dapil cepat merasakan perjuangan wakil rakyat yang hanya kontrak lima tahun di DPR.

Jarang yang menduga fakta yang terjadi, yaitu : Pertama, jika wakil rakyat di periode pertama berarti mereka berharap terpilih kembali di pemilu mendatang. Kedua, wakil rakyat sudah di periode kedua berarti ada harapan bisa  booking atau indent kursi kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) saat pilkada nantinya. Fakta ini sudah terang benderang, tidak perlu kajian akademis, apalagi survei pesanan dari pihak tertentu.

Artinya, bagi rata dana asipirasi oleh wakil rakyat bukan untuk memuliakan rakyat pemilihnya, tapi justru menghinakan diri sendiri. Mereka, kawanan oknum wakil rakyat, menganggap akan terjadi proses bottom-up jika dirangsang dengan fulus. Daftar belanja keinginan dan kemauan rakyat berbasis kebutuhan/kemampuan nyata seolah akan dilayani dengan tulus dan tuntas.   Mereka, kawanan oknum wakil rakyat, merasa jika rakyat dielus-elus, dibuai, dicumbu, dininabobokan dengan uang, akan jadi penurut, peturut, pengikut yang loyal. [HaeN]