dilema revolusi mental, tertolak mentah-mentah vs tertelan mentah-mentah

dilema revolusi mental, tertolak mentah-mentah vs tertelan mentah-mentah

Ramuan ajaib revolusi mental menjadikan sang pengelola merasa aman-aman, nyaman tenteram, duduk manis, bebas dari perombakan. Kinerja kemenko PMK menjadi sebanding dengan kinerja kementerian teknis.

Bukan itu masalahnya. Memang ciri periode 2014-2019 bahwa penguasa yang didominasi cita rasa bisa milang tatu : ngétung lan nggetuni kapitunané. Terlebih menghadapi akhir paruh waktu banyak pihak sudah siaga satu.

Tata niaga politik semakin marak berkat tindak turun tangan ahli pengatur lalu lintas. Pemerintah bayangan dari bentuk lain dinasti politik, atau sisi nyata sirkulasi, mata rantai crime birokrasi.

Biaya politik tingkat nasional tak lepas dari intervensi investor politik mancanegara, khususnya dari negara terbanyak populasinya. Negara adidaya yang memang sudah jadi langganan, tentu tak akan berpangku tangan.

Seperti di dunia olah raga, untuk merebut gelar juara bisa dirintis dari bawah. Yang susah, sulit justru adalah mempertahankan gelar jawara.

Di pentas, panggung, industri, syahwat politik Nusantara,  seseorang bisa saja mendadak jadi juara. Tanpa perlu berkeringat, berpeluh. Tidak perlu berjibaku. Modal biaya politik telah menghantarkannya ke kursi kekuasaan.

Indonesia nyaris terhipnotis pencitraan pada kandidat – dengan pola investasi politik – yang  terpilih, khususnya pada pilkada, seolah sebagai pejabat publik bebas KKN. APBD bagi ybs hanya uang receh yang tak akan dicuwil. Karena sang investor klas dunia, sudah menyediakan bonus dalam standar M.

Uang bukan segala-galanya. Tetapi karena uang bisa untuk segala-galanya. Jargon ini manjur di industri politik. Dari hasil survei tanpa survei oleh lembaga survei tarif rekanan, karakteristik inflasi biaya politik di Indonesia pasang surutnya sulit diprediksi. Fakta ini disebabkan oleh persaingan antar kader yang masih di bawah standar normal. Faktor lain, .akibat macetnya kaderisasi dikarenakan atau kebijakan partai yang tebang pilih.

Cerdas ideologi anak bangsa, putera asli daerah, orang dan/atau manusia Nusantara sedang dipertaruhkan hidup-hidup. Sepertinya pengkaderan identik dengan mewariskan kekuasaan ke anak cucu. Ditambah sistem feodal yang masih menjiwai semangat berideologi atau berpartai politik, mengikat atau menjadi ikatan moral. Tak salah kalau sistem ideologi yang berbasis Pancasila terurai mengikuti sub-sub sesuai silanya. Setiap parpol menjelma menjadi spesialis, khususnya spesialis mengejar kekuasaan secara konstitusional.

Stereotip politik uang atau apa saja modus operandi parpol dalam memikat hati rakyat,  tidak menjadikan rakyat, khususnya yang sudah mempunyai hak pilih, menjadi cacat politik. Praktik politik uang di hiilrnya, berkategori recehan, diwujudkan dalam bentuk serangan fajar. Lembaga survei agaknya belum pernah merilis dampak politik uang terhadap calon pemilih dalam menentukan pilihannya.[HaèN]