Antisipasi Kesenjangan SDM Antardaerah

Antisipasi Kesenjangan SDM Antardaerah

Momok pembangunan nasional adalah masih terjadinya warisan disparitas atau kesenjangan, ketimpangan antar daerah dari berbagai aspek. Salah satunya atau bahkan yang menentukan adalah sumber daya manusia (SDM).

Bagaimana pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota menterjemahkan  hakikat kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sangat dinamis. Dampak pilkada menjadikan sistem pendidikan nasional menjadi komoditas politik. Menjadi bahan kampanye yang kita kenal dengan jargon “sekolah gratis”.

Elit politik lokal tingkat kabupaten/kota yang berhasil memenangkan pilkada, tidak otomatis siap berkerja membangun daerahnya. Kebijakan untuk menempatkan siapa yang layak pada jabatan di perangkat daerah, selalu menimbulkan polemik berkepanjangan. Kendati sudah ada lelang jabatan, namun terkadang hasilnya sudah bisa diduga.

Jika ditarik mundur, dengan adanya wacana alih kelola SMAN/SMKN ke provinsi, sebagai hal yang kebetulan atau peluang dan kesempatan. Karena gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dapat mengelola dalam arti pemerataan pendidikan antarkabupaten / antarkota.

Pemerintah provinsi dengan hasil perumusan kebutuhan nyata dan kemampuan nyata kabupaten/kota akan pendidikan menengah, dapat memadukan dengan kebijakan nasional.

Memang tidak mudah menembus sekat politik antardaerah di provinsi. Bupati / walikota dengan semangat otonomi daerah dan dipilih langsung oleh rakyat, dalam praktiknya merasa bukan sebagai bawahan gubernur. Apalagi jika sudah terjadi politik dinasti. [HaèN]