Fakta atau Mitos, JK : Pengusaha Mampu Serap 100 Juta Tenaga Kerja

Fakta atau Mitos, JK : Pengusaha Mampu Serap 100 Juta Tenaga Kerja

Republika - Selasa, 24 November 2015, 14:00 WIB

BANDUNG -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pengusaha adalah mitra penting pemerintah. Sebab, pengusaha mampu menciptakan lapangan kerja jauh lebih banyak daripada pemerintah. 

''Pemerintah hanya bisa memberikan lapangan kerja bagi 4,5 juta pegawai negeri, tetapi pengusaha mampu menyerap 100 juta tenaga kerja yang ada,'' ujar Kalla saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) VII Kadin, di Bandung, Jawa Barat, Senin (23/11).

Dengan demikian, lanjut Kalla, kemampuan dunia usaha adalah 25 kali lipat dibandingkan kemampuan pemerintah dalam membuka lapangan kerja. Bagi dia, lapangan kerja menjadi salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. 

Selama terdapat lapangan kerja yang baik, masyarakat dapat memiliki daya beli yang baik pula. Kekhawatiran pemerintah saat ini, sambung Kalla, adalah terjadinya penurunan jumlah lapangan kerja. Kondisi ini bisa menimbulkan masalah bagi kelangsungan industri. 

Wapres menambahkan, salah satu dukungan pemerintah kepada pengusaha yaitu berupa subsidi kredit usaha rakyat (KUR) untuk pengembangan usaha. Bunga KUR yang semula 22 persen diturunkan menjadi 12 persen. Berapa pun subsidinya, pemerintah akan membayarnya. 

Langkah tersebut ditempuh agar pengusaha kecil dan menengah naik pangkat menjadi pengusaha menengah dan pengusaha besar. Kalla juga meminta pengusaha bersama dengan pemerintah meningkatkan produktivitas di seluruh sektor.

Sebab, ia mengatakan, pemerintah masih banyak mengimpor barang kebutuhan, baik di bidang pertanian maupun industri. Di sisi lain, ia mengingatkan, jumlah penduduk Indonesia yang besar  dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi pengusaha, yakni sebagai pasar produksi. 

Di bagian lain pidatonya di Munas VII Kadin, Wapres juga mengingatkan pengusaha agar tak lupa membayar pajak. Pengusaha tak boleh hanya menuntut dari pemerintah tetapi tak memberi pemasukan kepada pemerintah berupa pajak. 

''Apa pun usaha Anda, 25 persen milik pemerintah karena tiap kali Anda untung, bayar pajak 25 persen kan? Artinya, yang belum bayar pajak, segera bayar supaya kita ada (pemasukan pajak),'' kata Kalla. 

Ia yakin pemerintah mampu membangun infrastruktur yang baik sesuai tuntutan pengusaha jika target penerimaan pajak dapat tercapai. ''Kita harus kerja sama seperti itu. Anda bayar pajak, kita bikin jalan,'' ujarnya di hadapan para pengusaha. 

Pemerintah juga berencana memberi pengampunan pajak. Oleh karena itu, ujar dia, pengusaha mestinya lebih patuh dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Hingga awal November 2015, penerimaan pajak pemerintah masih seret. 

Kementerian Keuangan menyebutkan, realisasi penerimaan pajak hingga awal bulan ini baru Rp 766 triliun dari target 1.924 triliun. Namun, dalam dua bulan terakhir sebelum pergantian tahun, diperkirakan ada penambangan penerimaan pajak Rp 50 triliun.

Sinergi
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto berharap ada sinergi antara pengusaha dan pemerintah. ''Kita harus memperkuat kondisi ekonomi di dalam negeri dengan mempercepat pembangunan infrastruktur," ujarnya seusai pembukaan Munas VII Kadin. 

Menurut dia, dengan percepatan pembangunan infrastruktur, hasil belanja pemerintah bisa cepat dirasakan masyarakat. Ia juga berharap aturan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan ekspektasi dunia usaha. 

Kalau tidak didukung kebijakan yang tepat, lanjut Suryo, sulit bagi pengusaha menghadapi persaingan. ''Diharapkan, dunia usaha ke depan enggak cuma menjadi objek kebijakan tapi ikut merumuskan kebijakan ke depan," kata Suryo.

Suryo menganggap paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejauh ini sudah tepat sasaran dan sesuai keinginan dunia usaha. Namun, hal tersebut tidak cukup karena kunci keberhasilan kebijakan adalah melalui implementasi. 

Oleh karena itu, perlu ada sinergi yang baik antara Kadin Indonesia dan pemerintah sehingga kebijakan ini juga dapat diimplementasikan di daerah. Pasalnya, selama ini hubungan antara dunia usaha di daerah dan pemerintah daerah juga belum sepenuhnya sinkron. 

Wakil Ketua Umum Dewan Penasihat Kadin Sandiaga Uno mengatakan, sinkronisasi antara Kadin dan pemerintah harus berjalan lebih baik. Apalagi, saat ini sedang terjadi perlambatan ekonomi di Indonesia maupun global. 

"Indonesia sebagai pasar yang besar di ASEAN punya tanggung jawab untuk memberdayakan pengusaha nasional agar bisa menjadi raja di negeri sendiri," ujar Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Suryani Motik mengatakan, pelaku usaha ingin menerima ajakan pemerintah dalam memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Apalagi, pelaku usaha sudah diajak untuk merumuskan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. ''Namun, masih ada beberapa hal teknis yang tidak tepat sasaran, seperti pengenaan pajak dan tingginya suku bunga,'' katanya. 

Ia juga menyarankan agar pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan yang telah dibuat, jangan sampai ada revisi. Ia menilai tak elok kalau revisi terjadi karena hal itu tidak hanya akan mengganggu pengusaha dalam negeri, tetapi juga investor asing. rep: Dessy Suciati Saputri, Rizky Jaramaya ed: Ferry Kisihandi

Jadi? Jika RPJMN 2015-2019 fokus pada peningkatan kapasitas pengusaha, maka tak pelak pasca Jokowi-JK sudah tidak ada pengangguran lagi. Serta jumlah pegawai negeri utawa ASN dapat diminimalisir. Keberadaan K/L dapat diciutkan. [HaeN]