Kamis, 27/02/2003 15:09
PERMASALAHAN BANGSA
DAN AMPERA
Amanat Penderitaan
Rakyat akan dapat tercapai bila para pejabat pemerintah, elit politik, dan
konglomerat, dapat bekerja sama demi untuk Kepentingan Bersama. Dengan kata
lain, para pengusaha baik swasta nasional dan asing menghargai adanya peraturan
atau UU perburuhan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku/demi etika
dalam bisnis maka harus dihilangkan sistim sogok menyogok dengan ketentuan
hukum bahwa keduanya harus mendapatkan suatu sanksi yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Di samping Pemerintah
harus menetapkan Upah Minimum yang sesuai dengan standard hidup yang ada,
dengan menetapkan prosentasi besar kecilnya pajak pendapatan kaum buruh yang
harus dipotong dan disetor oleh para majikan. Jika perlu sistem upah harus
dijadikan sistim upah mingguan. Maksud dan alasannya, pertama, bahwa gajih
buruh itu sebenarnya merupakan koleksi masyarakat untuk meningkatan kemampuan
daya beli rakyat (buying power) hal tersebut yang dapat mempengaruhi
besar kecilnya gelombang permintaan dan penawaran didalam masyarakat. Kedua,
pajak yang dibayarkan oleh buruh kepada pemerintah oleh para majikan itu
merupakan merupakan usaha pemerintah untuk pendorong kegiatan perpajakan.
Kesimpulannya, sistem
tersebut dimaksudkan untuk memperkembangan tingkat ekonomi nasional. Bila semua
aparat pemerintah, kaum pengusaha asing atau domestik, dan elit politik,
pengjawantahannya terhadap pola dasar negara yang menuju pada cita cita bangsa
yaitu Masyarakat Yang Adil dan Makmur, dasarnya tidak lain adalah Kemoralan
yang hakiki.
Maknanya adalah
mengamalkan policy pemerintah sesuai dengan etika dan martabat suatu bangsa.
Dengan kata lain Punya Rasa Malu sedikit begitu lho. Jadi bukan meniru ala
negara maju dengan kehidupan yang mewah hanya untuk segelintir manusia Indonesia,
tapi cita cita dalam citra untuk memperbaiki kepentingan bersama itu adalah
merupakan sarana yang akan menciptakan bahw semua orang, semua penduduk dari
Sabang sampai ke Merauke akan memiliki kemampuan daya beli yang sama didalam
kehidupan bermasyarakat. Jadi sering kita harus memutar kembali bahwa untuk
menciptakan kehidupan yang bermasyarakat demokrasi dengan kehidupan yang
bermoral maka setiap orang akan hidup terhormat, terpimpin, dan teratur dari
segala sudut kehidupan yang menjadi kultur bangsa ini.
Kesimpulannya, bukan
alam main jor-joran kekayaan tapi kita perbaiki sistim ekonomi yang merata.
Sehingga kehidupan di semua pelosok tanah air rakyatnya akan mempunyai
kemampuan yang sama dalam menghadapi tersedianya permintaan atas barang dan
jasa jasa yang terdapat atau tersedia didalam masyarakat. Bila asas pemertaan
tersebut dapat dicapai maka semua rakyat tidak akan gelisah dalam kehidupannya
sehari hari, pekerjaan kepemerintahan juga akan lancar, demikian pula ekonomi
akan berkembang berkat tata tertib yang berlaku bagi para konglomerat yang
senantiasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap perusahaan masing masing
disamping membantu meningkatkan derajad kaum buruh. Ahirnya sistem kerja
pemerintah, sistim berpolitik, dan sistim kaum pengusaha harus berdasarkan pada
segi moral yang menitik beratkan pada rasa kemanusiaan yang mementingkan pada
usah kepentingan rakyat banyak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar