drakula Rp, produk unggulan atau produk sampingan kebijakan politik dalam negeri

drakula Rp, produk ungulan atau produk sampingan kebijakan politik dalam negeri

“Politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepercayaan diri dan berjuang dengan kemampuan sendiri. Namun begitu, bukan berarti Indonesia tidak mengikuti perkembangan situasi internasional dan memanfaatkannya demi kepentingan nasional”.

~ Mohammad Hatta - Proklamator Indonesia ~

Desain politik luar negeri Indonesia saat ini, harus diakui, bersifat lebih banyak reaktif daripada antisipatif dan visioner. Kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, kerangka politik luar negeri bebas aktif.

Beberapa doktrin yang dipergunakan dalam politik luar negeri Indonesia seperti ‘ribuan teman tanpa musuh’ (thousand friends zero enemy) atau ‘keseimbangan dinamis’ (dynamic equilibrium) perlu dikaji ulang karena membingungkan dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional tersebut. Dengan slogan ‘ribuan teman dan tanpa musuh’ serta ‘keseimbangan dinamis’, Indonesia cenderung mengedepankan harmoni dalam politik luar negerinya. Kebijakan tersebut dihormati oleh negara-negara lain, namun tidak efektif untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia sendiri. Ketidakefektifan tersebut ditambah dengan aspek manajemen serta kapasitas pelaku diplomasi yang masih perlu ditingkatkan lagi untuk dapat berhadapan dengan kepentingan negara-negara lain. Padahal, di sisi lain, ranah hubungan internasional juga telah bergeser dengan melibatkan semakin banyak aktor-aktor non-negara. Pada 2014-2019, para aktor non-negara seperti bisnis trans-nasional, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan penelitian, serta media massa, akan makin aktif berperan dalam hubungan internasional.

Instrumen politik luar negeri Indonesia, baik yang bekerja di Kementerian Luar Negeri, DPR, Kantor Presiden, pemerintah daerah, maupun kantor-kantor kementerian teknis yang diberi tugas Presiden, perlu menopang upaya membangun kepekaan tersebut.

Pelaku politik luar negeri juga perlu menjadi perhatian karena mereka yang menjadi pelaku diplomasi untuk menerjemahkan target-target kepentingan nasional. Setidaknya terdapat empat kepentingan nasional yang perlu diperjuangkan Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Keempatnya adalah kepentingan nasional bidang ekonomi, kepentingan nasional bidang politik, kepentingan nasional bidang sosial budaya, serta kepentingan nasional bidang pertahanan.

Di sini para pucuk pimpinan politik luar negeri Indonesia, juga para pemimpin pasca- Pemilu 2014 perlu sadar bahwa local wisdom punya tempat dan justrumenjadi kekhasan yang tidak diharamkan dalam praktik pergaulan politik ekonomi global masa kini. Orientasi pejabat Indonesia yang semata-mata liberal terbukti belum bisa menyelesaikan masalah tata niaga dan tata produksi di dalam negeri karena komunitas basis di Indonesia tidak dikelola atas dasar ekonomi liberal. Justru Indonesia perlu mengangkat panji-panji model pengentasan kemiskinan dari komunitas basis ke tingkat global sebagai alternatif atas wacana ekonomi yang selama ini sangat liberal. Tokoh-tokoh ekonomi dan sosial, bahkan budayawan, yang selama ini terlibat pada tataran pengembangan ekonomi basis perlu digandeng untuk menambah value dalam usulan inisiatif kebijakan Indonesia dalam tata kelola ekonomi global masa kini.

Dari sisi desain, kelembagaan dan relasi antar-individu yang membuat dan melaksanakan politik luar negeri, tantangan yang perlu diantisipasi adalah monitoring kinerja pimpinan dan staf, baik dari segi akurasi perencanaan maupun ketepatan implementasinya. Selama ini, kantor-kantor perwakilan berjalan dengan sistem yang lebih mirip autopilot daripada terarah. Keluhan staf-staf di kantor perwakilan tentang “informasi apa yang harus saya cari?” dan “kemana informasi yang saya dengar harus saya arahkan?” harus dapat diselesaikan dengan jalur komunikasi dan kelembagaan yang lebih responsif. Ini reformasi yang belum tentu sederhana dan punya tantangan sendiri.

( sumber utama : “MENYONGSONG 2014-2019: Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah”. Badan Intelijen Negara (BIN). Editor: Muhammad AS Hikam. Maret 2014 ).

2014-2019, politik luar negeri akan diprioritaskan untuk tiga hal, yaitu menjaga kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dan badan hukum Indonesia serta meningkatkan diplomasi ekonomi. diplomasi Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh para diplomat. Kemlu akan berhubungan dengan kepentingan rakyat. Diplomasi Indonesia akan terkoneksi dengan kepentingan rakyat, akan bersifat membumi, dan dilakukan secara tegas dan bermartabat.

Simpul sederhana : satu dari empat kepentingan nasional yang perlu diperjuangkan adalah kepentingan nasional bidang politik. Artinya, bangsa dan rakyat Nusantara belum memahami kebijakan politik dalam negeri. Apakah para pelaku politik dibiarkan bebas aktif. Bebas melakukan apa saja.

Contoh sederhana, munculnya istilah kubu dan loyalis di tubuh partai politik, semangkin membuktikan bahwa perilaku politik dalam negeri seolah tak peduli dengan kepentingan rakyat.  Istilah pekerja politik, kurir politik semangkin mengkuatkan bahwa syahwat dan industri politik mendominasi kehidupan berbangsa, bernegera dan bermasyarakat. [Haen]. 30 maret 2015.