bolak-balik demokrasi nusantara, melegalkan

bolak-balik demokrasi nusantara, melegalkan

Kata jadian ‘melegalkan’ bisa dari makna kata ‘ilegal’. Karena secara aklamasi, mayoritas animo pengguna, menjadi legal secara fakta. Berlaku resmi di panggung politik nusantara. Terbalik. Justru ihkwal ini menjadi adat di praktik demokrasi. Karakter, perwatakan manusia politik dengan aneka  atribut duniawi, menjadi panutan legal. Proyek percontohan dengan melihat tabiat penguasa.

Asumsi modus operandi manusia politik zaman Orde Lama. Setelah menjadi pejabat publik, penyelenggara negara, khususnya menteri maka ybs menjadi kaya. OKB (orang kaya baru) dan OKM (orang kaya mendadak) sebagai bahan renungan. Menjadi pembeda dengan negara maju, negara barat. Si kaya karena daya beli, daya borong, daya belanja plus nilai tawar, langkah berikutnya masuk jajaran pejabat negara.

Zaman tahun politik berkelanjutan. Nusantara mampu mensejajarkan diri dengan dengara maju. Manusia ekonomi selain mampu mendikte langkah dan kebijakan politik. Tak mau repot bin perot. Sigap mendirikan bentukan partai politik. Agar bisa langsung mengendalikan jalannya negara. Terbukti mulai dari tingkat daerah. Bersaing dengan politik dinasti, pemerintah bayangan. Asal satu kaki bisa menapak sebagai wakil rakyat. Sebagai pintuk masuk kepentingan aktor non-negara.

Sedemikiannya nilai tukar, kurs tengah kursi. Kian dinamis karena birokrasi militer berbaur legal. Tanpa diundang karena merasa punya jasa, punya nyali. [HaéN]