Halaman

Minggu, 12 November 2017

Dikotomi Tahun Politik 2018, Komoditas Ekonomi vs Komoditas Politik



Dikotomi Tahun Politik 2018, Komoditas Ekonomi vs Komoditas Politik

Penguasa yang pilihan rakyat maupun hasil kebijakan, penunjukkan dan pengangkatan oleh presiden maupun restu wakil rakyat, sedang menikmati bulan madu politik.

Walhasil, pusat kekuasaan menjelma menjadi pusat, epicentrum gempa politik. Jangan dibilang sebagai pusat, markas komando, sumber inspirasi atau pemacu, pemicu, pematik bencana politik.

Mégakasus penistaan agama oleh gubernur DKI Jakarta, hanya sebagai bagian kecil dari program kerja politik periode 2014-2019. Sejatinya malah sebagai bukti bahwa manusia ekonomilah yang senyatanya mengatur republik ini.

Uang Haram Indonesia No 7 Dunia. Termasuk ekses biaya politik yang diluar jangkauan nalar, akal, logika rakyat. Umumnya karena ulah spekulan, sepak terjang, modus manusia ekonomi.

NKRI sebagai penyandang negara multipartai, memang terlihat pada multiefek, multidampak yang melahirkan mégakasus, mégabencana, mégatéga penguasa.

NKRI sebagai penganut aliran bebas berkembang, sangat rentan, rawan, riskan denga rayuan surga dunia. Hebatnya, fitnah dunia dengan dukungan ala media  klas Nusantara menjadi menu harian penguasa.

NKRI sebagai penggemar atau berkarakter sebagai tuan rumah yang ramah investor, secara politis memang punya bakat jadi budak di negeri sendiri.

Rakyat dengan kandungan otak lokal, sudah terkontaminasi budaya asing. Diperkaya dengan penjajahan oleh bangsa sendiri. Munculnya korporasi yang mengambil keuntungan dari dua pihak yang berseberangan. Bukan mengail di air keruh, mereka yang didominasi manusia ekonomi mampu menentukan derajat kekeruhan suasana kebangsaan, kenegaraan.

Rakyat sudah bisa dan terbiasa melihat mana yang buaya politik yang rakus genetik berhala reformasi 3K (kuasa, kaya, kuat) dan yang menjalankan politik buaya. Akankah akan terjadi bahwa dan memang politik sudah menjadi aliran kepercayaan baru. Asas loyal, taat, tunduk, patuh, setia kepada kebijakan partai. Siap melaksanakan sabda okunum krtum sebuah parpol yang mempunyai hak prerogatif, tanpa perlu pikir.

Jadi, NKRI masih punya tumpuan rakyat yang selalu bela negara, tanpa latihan.  [HaèN]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar