Memilih
wakil rakyat diawali menyusun data rakyat yang mempunyai hak pilih, membutuhkan
waktu panjang dan biaya tanpa batas serta melibatkan berbagai pihak. Pendataan
dengan memanfaatkan hasil proses pembuatan E-KTP pun ternyata tidak mempercepat
kerja, bahkan menjadi batu sandungan. Memanfaatkan DPT pemilukada tidak
direvisi, tidak dicek ulang, asal comot.
Rakyat
hanya membayangkan, mengurus data penduduk saja kewalahan, kelabakan dan
kalang-kabut. Bagaimana kalau harus menangani, mengurus dan mengelola penduduk
Indonesia yang jauh di atas jumlah DPT. Hanya untuk pesta demokrasi yang
berlangsung 6 jam saja sudah menguras tuntas energi bangsa [Haen].
Tidak ada komentar:
Posting Komentar