mencerdaskan kehidupan bangsa vs memanusiakan syahwat politik nusantara

mencerdaskan kehidupan bangsa vs memanusiakan syahwat politik nusantara

Betul dan tidak salah, tak keliru. Kalimat kunci pertama judul, merupakan cuplikan alenia terakhir Pembukaan UUD NRI 1945. Hindari salah diri, silahkan cek langsung. Daripada langsung komen dan sudah sebentar, keliru lama.

Kendati rumusan mencerdaskan kehidupan bangsa tergantung asupan gizi nutrisi lokal yang masih alami. Banyak versi sesuai pihak yang mengujarkan secara tertulis. Sebagai landasan kebijakan berbangsa, dihasilkan aneka produk pola berbangsa.

Bagaimana menjabarkan politik nusantara. Asli, orisinal, tulen, murni tumbuh kembang dari pangkuan ibu Pertiwi. Semasih masih sebagai negara berkembang tujuh turunan. Kandungan alam nusantara mampu memproduk apa saja. Ironis binti miris, anak bangsa pribumi nusantara sigap menyerap asupan reginal, global.

Mengapa dinamakan syahwat politik. Apakah karena ada sebuah partai politik yang hidup dari mengatasnamakan rakyat. Kalau pakai potensi diri, jati diri, harga diri kapan dapat kursi.

Jadi jadinya, kalimat kunci kedua judul justru sebagai syarat utama untuk terjadinya proses kalimat kunci pertama. Zona aman, nyaman, tenteram dengan sebutan negara multipartai. [HaèN]

Besar Biaya Operasional Daripada Perolehan Tagihan

Besar Biaya Operasional Daripada Perolehan Tagihan

Bicara kemanfaatan BPJS Kesehatan, bisa menimbulkan antipati. Pemerintah sudah menegaskan bahwa “pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.”  Maksudnya, pelayanan kesehatan yang diperoleh secara berjenjang, pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh FKTP, yaitu Puskesmas, klinik, dan praktik perorangan, termasuk dokter layanan primer (DLP), meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik.

Jangan ditafsirkan bahwa berjenjang dimulai dengan seleksi adminstrasi atas status sosial pasien. Untuk rawat inap, kendati keluarga sudah menjadi anggota JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), bisa-bisa bisa berlaku asas ‘mau sehat bayar di muka’ atau ‘mau pelayanan prima harus ada jaminan biaya’.

Penagihan iuran BPJS Kesehatan secara door to door, bak sensus penduduk nasional. Besar biaya operasional daripada perolehan tagihan. [HaéN]

pejah gesang ndèrèk panguwasa vs jaga kursi ambek pati

pejah gesang ndèrèk panguwasa vs jaga kursi ambek pati

Banyak pihak yang merasa aman, nyaman, tenteram sebagai warga negara sebuah negara yang gemar berkembang. Bak gadis desa, gadis pingitan yang sedang mekar-mekarnya. Kumbang segala kumbang, datang tanpa diundang.

Bumi Pancasila masih melegalkan – dengan dalil teposliro – berhala reformasi 3K (kaya, kuat, kuasa) menjadi modal utama dan andalan politik nusantara. Pihak yang menentukan nasib bangsa, bukan karena perjuangan bersama rakyat. Lebih dicetak oleh mesin politik. Terdapatlah anggaran demokrasi vs biaya politik. Parpol di negara yang kadar adab melebihi kapasitas diri, tetap menjadi pabrik  penguasa negara.

Dedikasi manusia politik nusantara sudah ada formula, rumus maupun hitung-hitungannya. Tidak didominasi oleh politisi sipil. Kalkulasi politik; biaya politik; rekayasa, skenario, konspirasi atas angin menjadi bahan perhitungan. Mental budak politik mendominasi langkah praktis, taktis, strategis.

Produk hukum nusantara sudah tahu diri. [HaèN]

pindahan ibu kota NKRI 2024

pindahan ibu kota NKRI 2024

Menyimak “Isu-Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJMN 2020-2024”, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Konsultasi Pusat RPJMN 2020-2024, Jakarta, 24 Juli 2019”, fokus ke halaman 36 dari 36 halaman. Dengan judul:

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Pemindahan Ibu Kota mendorong pemerataan ke luar Jawa dan mengubah mindset Java Centris.

Keunggulan:

­   Mengurangi beban Jabodetabek dan pulau Jawa

­   Memberikan equal askses bagi seluruh wilayah NKRI

­   Mendorong pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah, Contoh: Brasilia (Brazil); Sejong (Korsel); Naypidyaw (Myanmar); Astana (Kazakhstan);

­   Merubah mindset oroentasi pembangunan dari Java Centris ke Indonesia Centris

­   Ketersediaan lahan luas, dapat membangun ibu kota, dengan konsep wilayah 60% wilayah terbangun dan 40% kawasan hjau kota.

Kelemahan:

­   Membutuhkan biaya yang cukup besar

­   Dalam jangka pendek, kemungkinan sebagian keluarga ASN Pusat akan tetap di Jakarta

Catatan Lain: (tentu daru sumber lain)

Lahan seluas 180.000 ha milik pemerintah yang berada di kabupaten  Penajam Paser Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara (kukar), provinsi Kalimantan Timur, akan dipersiapkan untuk menjadi ibu kota negara pada 2024.

Lokasi di kaltim stategis karena berada di tengah Indonesia.

Minim risiko bencana alam: letusan gunung, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi dan banjir.

Pendanaan Rp 466 triliun:

­   19% dari APBN melalui skema kerja sama pengelolaan asset.

­   Sisanya dari kerja sama pemerintah dam badan-badan usaha (swasta dan BUMN)

Infrastruktur relatif lengkap.

Tinggal tunggu tanggal mainnya . . . .  [HaéN]

adab komen dan debat substansial versi Islam nusantara

adab komen dan debat substansial versi Islam nusantara

Tak sengaja tanpa rekayasa bahwasanya munculnya istilah “debat kusir”, datang dari ranah Minang. Melibatkan tokoh KH Agus Salim. Pihak lain, tentunya tak perlu main tebak adalah sais, kusir, pilot delman.

Lagu anak-anak mempopulerkan “kusir delman” . . . kududuk di muka pak kusir. Diperkuat lagu “abang becak” . . . kereta tak berkuda. Soal salah ketik, maklum sudah liwat dari masa anak-anak.

Betul apa yang dibisikkan angin lalu. Cerdas diri sebut sebutan ‘Islam nusantara’. Pahami bahwa yang disebut tadi berlandaskan asas dinamisme dan animism. Berbasis aliran kepercayaan sebagai paduan kandungan lokal dengan interlokal.

Pasal beda pendapat pada substansi cabang, malah diperdebatkan kian kemari. Agar tampak berilmu dan hasil makan bangku sekolah. Peserta debat dari aneka ragam keber-agama-an, dengan deretan gelar akademis melebih panjang nama diri.

Sejarah peradaban nusantara sekedar buka fakta. Pihak yang heboh justru perang komen antar penggembira. Debat politik bisa mendatangkan ribuan komen. Dari yang bergaya basa-basi sampai yang full basi.

Mempraktikkan Islam nusantara kudu punya ilmu. Bisa berguru ke internet. Atau langsung terjun ke palagan aplikasi media sosial dan bentukan lainnya. Bebas berujar. Umbar ujar bebas.

Selama tahun politik akhir periode 2014-2019, peolok-olok politik naik daun. Mendapat tempat di tempat penampungan sampah sementara. Bak barang bekas berkualitas, bak barang buangan siap pakai.

 Umumnya, yang muncul adalah keberlanjut menggunakan otak diri. Apakah itu otak-kanan atau memanfaatkan daya otak-kiri. Bagaimana dengan otak-besar maupun otak-kecil. Akhirnya karena tekanan pasar global, wajar jika gunakan otak tetangga. Nggebuk nyewa tangan, tidak masuk pasal sengketa atau mencemarkan nama baik orang baik.

Jika pemirsa masuk kategori ‘sumbu pendek’, wajar dan begitulah . . . [HaéN]