rakyat lumbung Pancasila vs partai politik lumbung ideologi

rakyat lumbung Pancasila vs partai politik lumbung ideologi

Sepertinya ada yang tak pas. Maka dari itu, coba baca berulang kali dengan seksama, tak perlu tergesa. Renungi dengan leluasa dari aspek bahasa. Cermati dan endapkan rasa substansi yang tersurat maupun materi yang tersirat. Jangan terburu buka kamus politik.

Jika tahap awal, terasa ada yang tidak menyambung, tidak konek. Wajar. Dua judul digabungkan. Model sanding, banding, tanding jelas beda jurusan. Lema ‘lumbung’ memberi kesan ada yang sama atau sebagai alat sambung. Biar meringankan kerja otak saat fungsi pencernaan terpacu daya baca.

Kaca mata awam bisa menyimak, antara rakyat dengan partai politik memang jauh.

Daripada bingung tanpa berusaha memegang tiang terdekat. Jelas saja judul di atas, merupakan kesimpulan sejarah. Kesimpulan utama, harga mati. Memang begitu hasil akhirnya. Tak bisa diintimidasi untuk diubah.

Bersyukur atau cukup mengelus dada sendiri. Untung hanya segitu. Soalnya bisa lebih parah lagi. Kalau kemasukan sentimen negatif dari para pejuang bangsa, penegak negara.

Periode siapa penyumbang terbesar sehingga bisa terjadi kejadian sesuai judul. Tidak dipublikasikan, bukan untuk konsumsi umum. Juga bukan yang sifatnya rahasia. Apakah mewakili daerah sehingga bisa diambil benang merahnya dan diangkat menjadi fakta nasional.

Partai politik yang bagaimana platform-nya yang kontribusinya dominan sebagai pencetak sejarah.  Adakah komponen asing yang melebihi ketentuan rasa nasionalisme. Atau apa kemanfaatan investor politik asing dan sampai kapan. [HaèN]

origami vs seni melibas kepercayaan rakyat

origami vs seni melibas kepercayaan rakyat

Tak begitu salah jika dikatakan pergolakan politik hanya terjadi di permukaan atas. Kinerja manusia politik bak buih, busa di ombak. Dasar kehidupan bermasyarakat selalu terjadi dinamika, romantika yang menjadi karakter rakyat.

Banyaknya populasi disertai sebaran daratan hunian manusia, sangat menentukan sistem pemerintah. Bentuk negara sudah jelas yaitu NKRI. Hubungan eksekutif – legislatif – yudikatif tergantung kekuatan pasar. Ahli, pakar hukum selalu kalah langkah dengan menu politik. Kepastian bentuk pemerintahan dipraktikkan sambil jalan. Sistem tambal sulam.

Moral politik yang semula berbasis Pancasila, terdampak revolusi mental sesuai hukum daya tarik bumi. Harga pasti bagi Pancasila, antara tanggal pendeklarasian sampai uji kesaktian.

Ketika rakyat mempercayakan urusan bangsa dan negara kepada sekelompok manusia politik, dipilih langsung. Hukum ekonomi sangat menentukan pesta demokrasi dan jalannya demokrasi itu sendiri.

Negara maju pun untuk maju, perlu asupan ULN. Apalagi Indonesia. Sampai butuh saja vs butuh banget investor politik. Perang dingin dunia sudah berakhir. Tidak dengan Indonesia.

Kesenjangan, ketimpangan, atau sebutan lainnya, semakin menaikkan klas rakyat, strata penduduk, kasta masyarakat. Peta udara menunjukkan dominasi rakyat papan bawah. Fakta ini akan menyuburkan faham atéis, antimonotéis. Mereka mampu melebur, merasuk ke partai politik.

Jika antar rakyat terjadi gesekan horizontal, friksi, akan menjadi pasal utama agar penguasa menentukan kejadian luar biasa. Situasi darurat yang membahayakan pemerintah. Tak heran jika aneka bebas ujar berbasis kebencian, kebodohan, kebohongan dipelihara oleh negara. [HaèN]

memanusiakan manusia Indonesia seutuhnya

memanusiakan manusia Indonesia seutuhnya

Judul di atas, setengah kejadian pernah terjadi nyata. Bagian vital dari pola pembangunan nasional. Soal memakai APBN dari ULN, tidak jadi masalah. Benar kata wong lugu. Uang utangan kok dipakai membangun manusia, apa jadinya vs jadinya apa. Sudah terlanjur jadi bubur yang gurih, renyah dan mewaraskan.

Mulai dari mana vs mulai dari siapa yang harus dimanusiakan.

Hidup bermasyarakat yang semula adem ayem, mulai bangkit waspada saling curiga. Polisi dengan cerdasnya mengenalkan istilah ujaran kebencian. Lanjut atau merupakan sinyal akan muncul penistaan agama. Secara konstitusional pelaku dipelihara oleh negara.

Mulanya biasa saja. Modal rekam jejak, lajak dan endus tapak, Polri mampu meramu, merakit, mengoplos produk hukum SE Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015  tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech).

Standar apa yang dipakai, tentu berdasarkan pertimbangan kemungkinan kasus yang pernah, sedang, masih, akan selalu terjadi. Kita tidak tahu apakah modus yang akan dilakukan Polri bersifat prévéntif, réprésif, kuratif.  Atau pertimbangan praktis belaka. Atau bukti loyalitas total jenderal kepada penguasa. Atau-atau yang lain.

RPJMN 2015-2019 menyuratkan plus menyiratkan keberadaan peradaban manusia politik, nasib harian manusia sosial, maupun daya cengkeram manusia ekonomi. Diperkuat dengan masyarakat kurang beruntung sampai rentang daerah yang kurung beruntung. Sedot untung oleh pihak luar.

Posisi hak politik rakyat pemilih, sesuai pakem terdapat strata permanent underclass. Agak beruntung karena ada parpol yang katanya pro-rakyat, muncul klas uneducated people.

Pasal tindak pidana korupsi menjadi hak milik kawanan parpolis. Khususnya dari koalisi pro-pemerintah. [HaèN]

Menari Di atas Korban Bencana

Menari Di atas Korban Bencana

Penjarahan (toko, konvoi bantuan) saat bencana tidak hanya menambah duka bangsa. Bisa-bisa sebagai aktualisasi, représéntasi  watak bangsa. Penduduk yang tidak terdampak bencana, alih-alih menjadi relawan, malah memanfaatan kesempatan dalam kesempitan.

Belajar dari bencana alam.  Mulai sigapnya pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) yang pro-rakyat atau sekedar kejar kekuasaan. Sampai bagimana rasa persatuan, persaudaraan (ukhuwah), solidaritas, ikatan teritorial antar umat.

Wajar jika rakyat saat menghadapai kondisi eksternal di luar daya tahan, ambang batas akan bertindak di luar akal, berbuat tanpa nalar, bergerak bebas logika.

Di sisi lain, menyiratkan pembangunan nasional dan atau daerah tidak hanya mengandalkan atau fokus pembangunan fisik. Pencapaian target fisik diimbangi dengan prestasi sasaran fungsional yang berkelanjutan. Jargon lawas: ‘membangun manusia seutuhnya’. [HaèN]

di bawah tempurung demokrasi tong-tong

di bawah tempurung demokrasi tong-tong

Ambiguitas praktik demokrasi, memang tak seindah aslinya. Lebih asyik dengan gudang teorinya. Unsur keteladanan, panutan memang minim. Tapi selalu dibutuhkan oleh manusia politik segala sekte. Mujarab memang mujarab, tapi untuk luka luar yang tidak membahayakan wibawa negara.

Tergantung orangnya yang mau mempraktikkan demokrasi. Mirip dengan siapa saja yang niat merumuskan Pancasila. Praktik demokrasi sesuai kapasitas pelaku. Terkait bentuk pesta demokrasi. Tidak bebas, sudah ada panduan dari partai politik. Bukannya parpol mengambil alih. Efek domino dari negara multipartai.

Jangan diartikan nasib bangsa tergantung kebaikan hati, kemurahan hati kawanan parpolis. Politik feodal menjadikan siapa yang pernah berkuasa, akan merasa betah. Merasa negara sebagai hak milik keluarga. Adonan politik macam ini menjadikan KKN tetap eksis, berkibar, sambung menyambung ke ahli waris.

  Perjalanan sejarah nasional semakin mewujudkan praktik republik monarki tanpa gaya. Pembagian kekuasaan akan menentukan modus pemilihan umum. Sudah kebaca. Model hitung mundur. Seperti menulis sejarah. Bukti lapangan, fakta konstitusional ditentukan di awal, baru disusun narasinya. Koq bisa. Namanya politik yang ahli keahliaan apapun. Koq téga. Namanya politik harus punya rasa serbatéga, anékatega, mégatéga di atas peradaban Nusantara.

Meriah benar pesta demokrasi di babak akhir periode 2014-2019. Membuktikan waktu efektif hanya di paruh pertama. Kebijakan alam ikut bicara. [HaèN]