Halaman

Rabu, 31 Juli 2019

utang di mata bukan rakyat


utang di mata bukan rakyat

Bermula dari asas bahwasanya utang bisa menjadi komponen pembiayaan untuk mempercepat pembangunan. Defisit anggaran bukan hanya dijaga pada batas aman, melainkan juga efektif untuk membiayai belanja yang produktif. Dilaporkan, “Mengelola Utang Sebagai Instrumen Pembiayaan”. Lanjut dengan “Utang Produktif Berdampak Positif”.

Untuk pembangunan yang produktif, maka Utang adalah salah satu jawabannya. Dengan berutang, pemerintah dapat melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan, yaitu program jangka menengah dan program tahunan. Tentunya defisit yang terarah mampu mendukung kegiatan produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Hal tersebut juga tak lepas dari pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan, antara lain mengendalikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Terkait penggunaan utang, tentunya utang kita manfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Penggunaannya untuk membiayai belanja-belanja yang dimasukan di Kementerian/Lembaga (K/L), yang sebelumnya ditetapkan bersama dengan DPR.

APBN kita saja telah mengunci belanja untuk pendidikan 20 persen dan kesehatan 5 persen. Selain itu, belanja produktif lainnya digunakan untuk belanja infrastruktur. Ini artinya, kita berinvestasi untuk masa depan.

Pemerintah masih membutuhkan utang untuk pembangunan di dalam negeri. Pemerintahan Presiden Jokowi berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam kebijakan yang ekspansif, kebutuhan belanja pembangunan menjadi prioritas. Saat ini, pendapatan negara belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja, sehingga pemerintah masih mengambil kebijakan utang. Pengelolaan utang sebagai bagian dari pembiayaan di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalam aturan tersebut, defisit anggaran dibatasi tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan rasio utang Indonesia terhadap PDB saat ini, yang berkisar 27,7 persen, telah mengalami penurunan dari 2016 sebesar 32 persen. “Jika dibandingkan penduduk Indonesia perkepala menanggung utang USD997. Sementara Amerika Serikat yang dikatakan negara kuat dan kaya, penduduknya perkepala menanggung utang hingga USD85.000. Jadi kita masih baik,” kata Menkeu dalam kuliah umum bertema Prospek Ekonomi Indonesia 2017 dalam acara HUT Media Indonesia ke-47, Kamis (19/1) di Jakarta.

Dalam teori ilmu ekonomi, utang tidak dilarang. Porsi utang juga harus diperhatikan agar tidak menabrak undang-undang. Di samping itu, pemerintah dipandang perlu secara terarah memperhatikan sumber utang. “Lebih baik utang ke dalam negeri dan mengurangi utang ke lembaga donor. Kedaulatan negara menjadi tidak tergadaikan,” lanjutnya.

Masih berlanjut. Utuhnya silahkan simak Media Keuangan VOLUME XII / NO. 113 / FEBRUARI 2017. [HaéN]

sepertinya, seperti tidak seperti yang diharapkan


sepertinya, seperti tidak seperti yang diharapkan

Rutinisme bangun di sepertiga terakhir malam. Kebutuhan diri sebagai makhluk yang merasakan dirinya ‘tahu diri’. Apa arti diri ini dalam kesendirian. Dengan sendirinya, ikhwal siapa aku ini bisa mendatangkan keakuan.

Beda jika ingin membuka tabir, aku ini dari mana. Manusia berbudaya Jawa langsung komen, itu kan sudah ada pasalnya berupa sangkan paraning dumadi. Alergi khusus akibat perang batin. Beban politik yang merata, menghujam sampai dasar akar rumput. Kian subur agararis.

Menjalarnya aliran radikalisme karena pelambatan indoktrinasi politik. Demokrasi nusantara lebih berwujud feodal dan terbuka buat pemodal makro. Musuh nyata rakyat adalah penguasa merasa tak butuh rakyat. Kewajiban rakyat diukur dengan penggunaan hak politik sebagai pemilih pasif. [HaéN]

jinak-jinak jin nusantara vs anak cucu ideologis jin beranak nusantara


jinak-jinak jin nusantara vs anak cucu ideologis jin beranak nusantara

Namanya saja judul. Suka-suka yang menulis atau yang membuat judul. Melibatkan ‘jadul’ kian atraktif. Bicara soal jin nusantara, cukup pakai ilmu dengar-dengar, ilmu kata-katanya. Sebangsa makhluk halus. Apakah sama dengan iblis, jin, setan di dalam agama Islam. Lepaskan saja tapi jangan abaikan. Jin nusantara gemar disanjung, dipuja-puji, dihormati bak oknum ketua umum seumur hidup sebuah parpol.

Adalah ada pasal tentang animisme, dinamisme atau kursi-isme di nusantara. Bersifat lokal, regional dan nasional. Perkembangan zaman, meningkat ke strata multinasional, semiglobal. Setan jalanan naik takhta menjadi setan istana, setan parlemen. Kebanyakan beratribut partai politik yang sewarna. Warna dasar adalah merah atau ‘belok kiri jalan lurus’.

Wajar jika ada anak bangsa pribumi nusantara mengigau malam, diperkuat bahasa tubuh. Tak ada kaitan dengan episode drama kehidupan mimpi di siang bolong. Bagi yang paham makna ‘Petruk kantong bolong’. Jangan bandingkan dengan kehidupan nyata anak wayang atau manusia politik yang tersisa di nusantara. [HaéN]

Selasa, 30 Juli 2019

ayo Bung!, tebar dan tabur bibit penyakit politik di bumi nusantara


ayo Bung!, tebar dan tabur bibit penyakit politik di bumi nusantara

Bukan asas mégatéga. Demikianlah watak dasar anak bangsa pribumi yang doyan apa saja. Tepatnya, asu mbalèni piringé vs panguwasa mbélani kursiné.

Efek domino revolusi mental mencampuradukkan antara paham animisme, dinamisme dengan paham ‘nasakom, khususnya ‘kom’-nya. Anak cucu ideologis menjadi pelestari, penyubur dan tentunya sebagai penebar dan atau penabur.

Politik menjadi agama baru di bumi nusantara. Hal biasa dan bukan barang baru. Bangga dengan jati diri yang serba merasa. Idola, panutan karena ybs mampu memberi nafkah jangka panjang. Melalui jalur politik, menjadi loyalis paripurna.

Dejure tidak ada penjabaran, apa yang dimaksud dengan ‘penyakit politik’. Praktik yang acap terjadi, mulai penyakit mulut sampai penyakit hati menjadi faktor penggerak syahwat politik manusia politik. [HaéN]

Senin, 29 Juli 2019

ongkos jual beli suara dan biaya politik ditanggung pemilih


ongkos jual beli suara dan biaya politik ditanggung pemilih

Efek domino sebagai negara berkembang menjadikan praktik demokrasi nusantara berada pada tatanan, tataran kembang-kempis. Pasang surut sesuai iklim global, tergantung suhu makro, menanti kebijakan cuaca global.

Petugas demokrasi nusantara, sebatas sibuk di partai politik. Agar tampak peduli, tanggap, acuh terhadap nasib rakyat. Hadir di tengah rakyat yang sedang gotong royong. Merasakan perjuangan penganut ekonomi sehari.

Akhirnya, perjuangan manusia politik mendapatkan hasilnya. Pasal dapat apa naik kasta masuk tahap pasal mendapat seberapa. Kalkulasi ekonomis mendasari pamrih daya juang. Langkah catur politik sedemikian rinci, terukur dan berkelanjutan.

Argo politik nasional kian memanas. Dasar deret ukur, bukan deret hitung. [HaéN]