OTT KPK vs pejuang partai

OTT KPK vs pejuang partai

Sesibuk-sibuknya negara, dengan aneka alat kelengkapan dan perlindungan diri, menghadapi agresi pandemi covid-19.  Sebagai peluang, kesempatan bagi pihak pejalan aksi gerilya politik,  manuver politik. Pilkada serentak 2020 bukan contoh klasik. Masa depan bangsa diinvestasikan ke pasar bebas dunia agar cepat naik klas. Masa lalu dimanipulasi untuk menghidupkan paham atheis plus antimonotheisme liwat jalur cepat saji  bersalip konstitusional.

Bukan kehendak sejarah leluhur berbudi luhur, kakek nenek moyang bukan pelaut. Terjadinya generasi yang tak pernah muncul di pentas politik, tak pernah manggung. Fakta reformasi menampilkan sebutan petugas partai jika terkena OTT KPK. Atau rersandung pasal hukum pidana. Ingat, olah kata “barang siapa menghilangkan tersangka, maka”.

Banyak pihak berkepentingan di pangkuan Ibu Pertiwi  menjadi pemacu pemicu daulat hukum di atas hukum. Semakin banyak produk hukum. Lazim karena ratusan juta rakyat yang diatur. Semakin kuat, digdaya  lembaga negara yang menangani hukum berbanding lurus dengan rapuhnya moral aparat hukum, hamba hukum.

Rakyat tak perlu jauh-jauh mencari musuh masyarakat, lawan bangsa, seteru negara. Tak perlu menggerebek, menggegeropyok sarangnya. Setiap saat tak kenal musim, oknum bahkan kawanan selalu ada dan siap sedia. Tampil resmi di media massa arus utama. Menjadi bintang media sosial berbayar, penebar dan penabur berita fasik.

Éfék domino éra mégatéga, gembala penyesat vs gembala penghasut. Di hamparan padang dan rimba belantara ideologi Nusantara, gembala dengan segala keahliannya, semakin mendapat tempat. Dukungan berlimpah dari investor politik lokal, interlokal, regional, nasional, multinasional tak kunjung surut. Efék domino perjanjian dengan setan lama maupun persepakatan, kompromi jalan sama-sama dengan setan di éra mégatéga, tentu tak ada yang gratis. Operasi sigap 24 jam, sebelum anak bangsa Nusantara menjadi pengikut setianya.[HaéN]

indeks syahwat politik nusantara

indeks syahwat politik nusantara

Tentunya batasan politik tidak hanya terkait dengan sebutan partai politik. Jangan sampai terjebak pada apa saja yang layak disebut ‘politik’. Lebih mulai kita saksikan, kita rasakan betapa kemajuan bangsa. Sesuai cita-cita atau rencana. Status statis negara berkembang sebagai indikasi antara keberhasilan dengan ketertinggalan, masih berjarak.

RPJPN 2005-2025 sebagai politik pembangunan nasional yang bersifat dinamis. Bahan kampanye politik pilpres menentukan bentuk dan praktik RPJMN I s.d RPJMN IV. LAKIP K/L/D/I secara formal membawa angin surge bagi rakyat yang sempat baca. Sisi lain, laporan aneka indeks selaku fakta lapangan. Laporan pihak asing, macam Bank Dunia atau badan/negara donor, malah semakin meyakinkan nusantara perlu utang luar negeri berlapis.

Apa saja yang dilakukan kawanan politisi, khususnya yang masuk barisan pembantu presiden. Khususnya pasca tidak menjabat, derajat sejahtera meningkat artinya terjadi kisah sukses. Lain pasal beda kasus, jika terjebak OTT KPK, malah bisa masuk kategori pejuang partai.

Kepercayaan rakyat terhadap partai politik, bisa terbaca pada statisik angka golput. Maupun pada hak sipil dan politik rakyat yang tidak mendapat undangan pada hari-H coblosan. Perolehan kursi di legislatif, wujud nyata konsistensi keberjuangan partai politik. Kemungkinan rakyat membebankan dosa bangsa kepada parpol. Sengaja pilih agar parpol dimaksud semakin gila kuasa, haus kursi. Apalagi terbentuk koalisi pro-penguasa. Memudahkan kikis kanker politik yang sudah akut, kronis.[HaéN]

di bawah tempurung zona politik merah nusantara

di bawah tempurung zona politik merah nusantara

Bukan pamali, atau memang tak pakai aturan dimaksud. Soal tahu tata hidup bersama makhluk hidup. Ada aturan baku yang tak tertulis. Bukan sekedar paham sama paham. Kalau dilanggar tanpa sadar, tanpa sengaja, tanpa rencana ternyata berdampak yang membuat manusia baru tahu. Soalnya, berkehidupan ada dalil dan butuh ilmu.

Tradisi mudun lemah, mudun tanah atau tedhak siten. Mengikuti laju zaman, lebih murah meriah dengan balik nama, ganti nama agar komersial, berwibawa, dan berbobot serta jaminan mutu. Pembanyol suka pakai nama julukan yang sederhana. Tidak mentereng dan  ngejreng. Tidak menunjukkan aliran darah, silisilah dan pemakan bangku sekolah.

Ada nama ada laku. Keberatan nama menjadi petaka. Kewajiban orang tua termasuk memberikan nama anak dengan nama yang mengandung kebaikan. Bukan asal pasang, pajang deretan nama. Nama adalah doa, harapan masa depan. Ketika orang lupa dengan kebaikan masa lalu. Atau berkehidupan sekedar kewajiban, syarat formal, tuntutan peradaban.

Logistik kehidupan membuat orang cari cara praktis, ekonomi dan hasil optimal. hidup tidak membumi, tidak menapak tanah. Rumah tapak nerupakan rumah tanpa halaman. Daya belanja dan dorongan gengsi. Apartemen menjadi pilihan ideal. Soal interaksi sosial memanfaatkan jasa teknologi informasi dan komunikasi.

Pemantapan lokus di tingkat tapak, akar rumput, di masyarakat papan bawah, kelompok masyarakat kurang beruntung, uneducated people, permanent underclass, kalangan pribumi asli keturunan, paguyuban bumiputera, namanya ideologi bebas, tak dikenal. Apalagi ideoogi tiban dari mancanegara, dari pihak ketiga.[HaéN]

suku bangsa miskin vs negara sejahtera

suku bangsa miskin vs negara sejahtera

Bukan pertentangan dengan menggunakan fakta dan angka. Adu konsep pembangunan tanah-air sepanjang 7 (tujuh) presiden. Format sejahtera tergantung pihak penerima secara aktif, nyata, terukur. Terwakili dan menjadi obyek wisata pihak pemberi bantuan bukan hibah. Bukti program global peduli negara berkembang sesuai skenario.

Semangat berkemajuan daerah dengan asas otonomi, otoritas daerah. Kendati terjadi pemerataan kursi pada aktor lokal. Rasanya konsep negara sejahtera belum tampak nyata. Daerah yang memang punya tradisi berkecukupan karena potensi alam dan daya dukung penduduk. Kekayaan alam tak otomatis membuat penduduk sekitar bernikmat kekayaan. Bisa sebaliknya atau berketerbalikan. Politik bicara.

Nusantara sarat dengan aneka tradisi, adat istiadat sampai gaya hidup berketurunan tak kenal intervensi dan merasa aman, nyaman, tenteram di bawah tempurung zona trah darah politik. Skala adil, makmur, sejahtera tetap terjaga dengan konstan, kontinyu. Bahkan jauh di atas rata-rata nasional.[HaéN]

adhyaksa obong vs monumen cacat hukum

adhyaksa obong vs monumen cacat hukum

Memungkinkan berkali-kali jika gedung Kejaksaan Agung diprioritaskan dibangun di lokasi IKN. Gedung lama tak perlu dibangun ulang, sesuai status kondisi terakhir. Sebagai bukti nyata bagaimana perjuangan hukum di negeri sendiri. Sekaligus sebagai pengingat generasi penerus bangsa, bahwa jabatan Jaksa Agung bukan jabatan karier jaksa. Tepatnya selaku jabatan prestise kawanan politisi sipil pendukung penguasa.[HaéN]