dari rumahku ini, belum pernah melepas anak kuliah
Nyaris tendensius. Masalah bahasa dan kebahasaan. Tidak tepat bulat dengan fakta. Antar aspek saling bagi info bagi pemirsa. PTN pilihan anak berada di provinsi tetangga. Harus nge-kos. Sewaktu di MTs, pakai metode belajar pagi lanjut siang/sore. Malam pun ada kegiatan. Diasramakan. Kemandirian terbentuk.
Sehingga sewaktu kuliah nge-kos, kami selaku kedua orang tua, tidak begitu kuatir. [HaéN]
kalau sudah demikian, apa (tipu) daya sampéyan
Bingkai waktu bergulirnya pola demokrasi multipatai. Seolah kalkulasi politik, hanya hitung mundur kontrak politik lima tahun. Formal anggaran dipatok léwat RPJMN. RI-1 kaping wolu, finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
Momentum Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019 dan disusul dengan Pengumuman Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara.
Secara resmi Pansus RUU IKN start bahas RUU IKN pada masa persidangan II tahun sidang 2021–2022, tepatnya pada 7 Desember 2021. Pengesahan RUU IKN menjadi UU dilakukan pada 18 Januari 2022. Artinya, pembahasan RUU IKN menjadi UU IKN hanya butuh waktu 42 hari!!! Tidak pakai molor.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, tahapan pembangunan dan pemindahan terdiri atas lima tahapan. Asumsi tahapan yang paling kritis sesudah undang-undang dibuat yakni tahap pertama pada tahun 2022 hingga tahun 2024 lanjut tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap akhir 5 yaitu dari tahun 2025 hingga tahun 2045.
Paribasan Jawa. Tiap etnisitas puya yang serupa tapi tak sewajah. Adalah bedol negara menjadi program mercusuar sambut Indonesia Emas 2045. Mirip jauh dengan mburu uceng kelangan dheleg (berburu ikan kecil kehilangan ikan besar). Sekedar senasib dengan ungkapan bahasa Jawa kebo ilang tombok kandhang.
Generasi yang belum lahir sudah bisa dipesankan rumah masa depan, Indonesia Emas 2045. Bebas tunjuk pilih lokasi peruntukkan. [HaéN]
garam dapur rakyat kualitas impor
Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Islam Indonesia (UII) mengadakan diskusi integritas dengan tema “Tinjauan konstitusional perekonomian nasional: Kajian terhadap menderasnya impor garam?”. Kajian yang digelar pada Rabu (28/3/2018) di Gedung FMIPA UII ini menghadirkan Yuniar Riza Hakiki (Anggota Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII) sebagai pemateri. (sumber: https://www.uii.ac.id/fmipa-uii-selenggarakan-diskusi-integritas-impor-garam/)
“Krisis garam saat ini adalah krisis garam industri, bukan garam konsumsi/garam rumah tangga/garam produksi rakyat. Garam konsumsi cukup produksinya, tetapi tidak dapat digunakan sebagai salah satu bahan baku karena kualitasnya tidak masuk standar industri”, ungkapnya.
Ia mencontohkan misalnya perusahaan pangan tidak dapat menggunakan garam konsumsi yang kadarnya NaCl-nya kurang dari 97%, dan kadar airnya lebih besar dari 0,5%. Sedangkan garam rakyat kadar NaCl-nya kurang dari 94%, dan kadar airnya sekitar 5%. Selain itu garam petani maupun garam produksi PT Garam tidak mencukupi jumlahnya, apalagi sekarang masih musim hujan yang minim sinar matahari.
Jatah garam industri masih jadi garam meja
Minggu, 11 November 2018 / 18:12 WIB (sumber: https://industri.kontan.co.id/news/jatah-garam-industri-masih-jadi-garam-meja)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produksi garam nasional dilaporkan telah mencapai 2,21 juta ton. Penyerapan garam oleh industri dilaporkan telah berlangsung untuk keperluan garam meja, namun belum sampai tahap garam industri.
Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Jakfar Sodikin menyatakan, produksi garam saat ini telah mencapai 2,21 juta ton dan mayoritas berasal dari Madura, Jawa Timur yang kualitas garamnya telah mencapai 97% NaCL.
Tapi, dengan kualitas yang telah mencapai kebutuhan industri, penyerapannya masih sangat minim. "Selain garam meja harusnya sudah bisa dipakai untuk industri, tapi ada perusahaan yang tidak jujur disini," katanya kepada Kontan.co.id, Minggu (11/11/2018).
Tidak jujur dalam hal ini maksudnya adalah industri masih menganggap kadar NaCL garam rakyat masih di kisaran 94%. Oleh karena itu, penyerapan garam rakyat oleh industri yang telah mencapai 500.000 ton per awal November masih diperuntukan bagi garam meja.
Padahal, Jakfar melihat terdapat pangsa pasar besar bila industri juga mau menggunakan garam rakyat untuk kebutuhan Chlor Alkali Plant (CAP).
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), Tony Tanduk membenarkan bahwa penyerapan garam rakyat oleh industri baru digunakan untuk garam konsumsi, garam meja. Namun dalam catatannya, untuk 10 industri garam telah menyerap hingga 600.000 ton garam rakyat.
"Seharusnya bisa lebih besar lagi akhir tahun," kata Tony.
Menurutnya, industri masih menggunakan produk garam impor yang memiliki komponen yang tepat dan sesuai kebutuhan industri. Tony bilang, sebagian besar dari izin impor garam sebanyak 2,8 juta ton - 3 juta ton akan terealisasi pada Desember dekat ini dan mayoritas digunakan untuk industri alkali.
Adapun ia juga terbuka pada peluang impor bisa mencapai 3,7 juta ton pada awal tahun 2019 nanti. "Mungkin saja karena industri nya butuh untuk baku," katanya. [HaéN]
ilmu telan bumi subversi heran masih
Apa saja bisa terjadi di nusantara. Selain siapa saja bisa jadi apa saa berkat ramuan politik. Khalayak tidak tahu kalau ybs adalah “anggota dewan yang terhormat”, jika tidak terjerat OTT KPK. Atau tertangkap tangan selaku pengguna aktif narkoba. Bukan tradisi “siraman air keras” yang menimpa anggota KPK.
Sejarah bisa tampil beda ketimbang fakta, wajar. Fragmén sejarah bisa diamandemén sesuai skenario. Peran pelaku sejarah, suka-suka sutradara atau aktor di belakang layar.
Perang kata, perang urat syaraf, pembunuhan karakter, intimidasi berlapis menjadi bagian integral penjajahan oleh bangsa sendiri. Barang bukti berupa pelaku tersangka politik kriminal, bisa senyap plus lenyap. Kalau sudah demikian, apalah daya kita. [HaéN]
diplomasi politik vs ujaran medsos
Doeloe, kalangan artis tahu terima kasih. Merasa dibesarkan, ditenarkan, dilambungkan oleh awak media. TVRI pemain tunggal. Plus RRI. Media cetak bisa dihafal dikenal apa saja. Lanjut, lonjak ke zaman media arus abal-abal, media anti-sosial. Khalayak baru tahu kalau ybs diduga artis atau anak cucunya. Setelah menjadi berita kabar karena tertangkap tangan selaku pengguna aktif narkoba. Atau terjerat kasus hukum lainnya.
Ironis binti miris. Publik paham jika kinerja kawanan partai, hanya sebatas komentar, komplain, kritik dan aksi mulut lainnya. Secara demonstratif kunjungi korban amuk masa pada saat unjuk rasa, unjuk raga pro-demokrasi.
Lagi-lagi “jasa” perkabaran. Ketahuan punya peran macam“petugas partai” atau periode sebelumnya karena OTT KPK. [HaéN]
rélaksasi diri secara mandiri
Mitigasi gaya hidup slow motion. Koq bisa. Titik singgung sedikit tanpa sengaja memacu memicu bidang singgung bebas membesar. Bukti ybs pakai model tegangan tinggi. Menghadapi pihak yang tampak “lebih tinggi”, malah plonga-plongo. Duduk sama rendah dan merasa rendah diri, pasang wajah plompang-plompong.
Logikanya, jika medsos merontokkan wibawa negara, pasti diratakan dengan tanah. Jangan-jangan medsos dipelihara oleh negara dengan segala aneka ujarannya. Sebagai alat politik yang berdaya guna, berhasil guna. Agar tampak ‘berdikari’ banget, pemerintah memelihara media sosial sebagai ajang tarung generasi pewaris masa depan. Propaganda, aksi pengganda hasil survei tanpa survei, identik rasa peduli, peka, tanggap. Garam dapur rakyat kualitas impor.
Pola hidup berbasis daya beli, daya belanja, daya borong versi BPS.
Barangsiapa yang semula bukan siapa-siapa, berkat ramuan politik berhaluan segala jurusan dan urusan kuasa dunia. Menjadi apa saja, dimana saja, kapan saja. Kisah sukses terukur secara Rp. Berlaku aksi besar pajak ketimbang utang. Pencetak kebijakan politik dan pelaku usaha berada di satu tangan. Tersurat siapa sejatinya pengendali negara.
Akhirnya, penyelesaian konflik yang berlarut, berlanjut dengan menghadirkan konflik anyar, segar. Konflik menjadi bumbu kehidupan yang menentukan kesigapan bangsa. Kian ditempa rasa dengki, dendam politik yang dipraktikkan elite partai. Sengketa politik menjadi menu harian penguasa, daripada. [HaéN]
mahar politik 2024 vs bangun negoro
Proses daripada pesta demokrasi utawa pemilihan umum (pilpres, pileg dan pilkada) terdapat tiga pemangku kepentigan atau penopang kepentingan. Meliputi komisi pemilihan umum (KPU); peserta pemilu yakni partai polirik (parpol) pengusung calon; dan rakyat yang akan menggunakan hak memilih.
Singkat kata, pilpres 2024, Indonesia wajib menemukan sosok baru, figur anyar presiden ke-8. Karena terbukti selama dua periode 2014-2019 plus 2019-2024 terjadilah perulangan jati ketlusuban ruyung = kumpulané wong becik kelebon wong ala.
Kalkulasi politik sudah membuktikan bahwa asas “noto negoro” tak berlaku untuk menerawang syarat utama bakal calon presiden dan/atau wakil presiden. Masyarakat sudah tak berharap datangnya Satria Piningit. Karena banyak pihak merasa dapat wangsit. Sudah tak peduli dengan wahyu akan jatuh di tangan siapa, pihak mana. Karena di zaman now ini, “wong ala” adalah mereka yang kuasa, kuat, kaya. [HaéN]
