Halaman

Kamis, 17 Agustus 2017

dilema revolusi mental, tertolak mentah-mentah vs tertelan mentah-mentah



dilema revolusi mental, tertolak mentah-mentah vs tertelan mentah-mentah

Ramuan ajaib revolusi mental menjadikan sang pengelola merasa aman-aman, nyaman tenteram, duduk manis, bebas dari perombakan. Kinerja kemenko PMK menjadi sebanding dengan kinerja kementerian teknis.

Bukan itu masalahnya. Memang ciri periode 2014-2019 bahwa penguasa yang didominasi cita rasa bisa milang tatu : ngétung lan nggetuni kapitunané. Terlebih menghadapi akhir paruh waktu banyak pihak sudah siaga satu.

Tata niaga politik semakin marak berkat tindak turun tangan ahli pengatur lalu lintas. Pemerintah bayangan dari bentuk lain dinasti politik, atau sisi nyata sirkulasi, mata rantai crime birokrasi.

Biaya politik tingkat nasional tak lepas dari intervensi investor politik mancanegara, khususnya dari negara terbanyak populasinya. Negara adidaya yang memang sudah jadi langganan, tentu tak akan berpangku tangan.

Seperti di dunia olah raga, untuk merebut gelar juara bisa dirintis dari bawah. Yang susah, sulit justru adalah mempertahankan gelar jawara.

Di pentas, panggung, industri, syahwat politik Nusantara,  seseorang bisa saja mendadak jadi juara. Tanpa perlu berkeringat, berpeluh. Tidak perlu berjibaku. Modal biaya politik telah menghantarkannya ke kursi kekuasaan.

Indonesia nyaris terhipnotis pencitraan pada kandidat – dengan pola investasi politik – yang  terpilih, khususnya pada pilkada, seolah sebagai pejabat publik bebas KKN. APBD bagi ybs hanya uang receh yang tak akan dicuwil. Karena sang investor klas dunia, sudah menyediakan bonus dalam standar M.

Uang bukan segala-galanya. Tetapi karena uang bisa untuk segala-galanya. Jargon ini manjur di industri politik. Dari hasil survei tanpa survei oleh lembaga survei tarif rekanan, karakteristik inflasi biaya politik di Indonesia pasang surutnya sulit diprediksi. Fakta ini disebabkan oleh persaingan antar kader yang masih di bawah standar normal. Faktor lain, .akibat macetnya kaderisasi dikarenakan atau kebijakan partai yang tebang pilih.

Cerdas ideologi anak bangsa, putera asli daerah, orang dan/atau manusia Nusantara sedang dipertaruhkan hidup-hidup. Sepertinya pengkaderan identik dengan mewariskan kekuasaan ke anak cucu. Ditambah sistem feodal yang masih menjiwai semangat berideologi atau berpartai politik, mengikat atau menjadi ikatan moral. Tak salah kalau sistem ideologi yang berbasis Pancasila terurai mengikuti sub-sub sesuai silanya. Setiap parpol menjelma menjadi spesialis, khususnya spesialis mengejar kekuasaan secara konstitusional.

Stereotip politik uang atau apa saja modus operandi parpol dalam memikat hati rakyat,  tidak menjadikan rakyat, khususnya yang sudah mempunyai hak pilih, menjadi cacat politik. Praktik politik uang di hiilrnya, berkategori recehan, diwujudkan dalam bentuk serangan fajar. Lembaga survei agaknya belum pernah merilis dampak politik uang terhadap calon pemilih dalam menentukan pilihannya.[HaèN]

Rabu, 16 Agustus 2017

rakyat wis kadung getun kedhuwung nanging ora mutung mbokdé



rakyat wis kadung getun kedhuwung nanging ora mutung mbokdé

Sekali lagi, bahwasanya rakyat dan bangsa Indonesia masih mempunyai rasa atau budaya serba maklum. Memirsani begundal, brandal, pecudang aparat partai politik di panggung politik yang ditayangkan oleh media massa berbayar, tidak berkomentar. Merasa ora ilok gur iso mbengok. Luwih mulyo ndongaké sing becik kanggo liyan sing lagi keblinger.

Suara rakyat, yang notabene bisa ratusan juta, nyaris tak akan terdengar gemanya, gaungnya, apalagi sampai mengudara. Diolah tayang ulang oleh media massa, khususnya media televisi swasta. Hebatnya awak media pengendus dan pengganda berita onar, dengan rajin mewawancarai oknum “asu gedhé” yang sedang naik daun. Kalau perlu jadi bintang tamu utama, khusus, terhormat di acara diskusi, dialog, debat dengan tujuan mulia yaitu membodohi rakyat.

Masalahnya sekarang, “asu gedhé” sedang merajai pentas, panggung, palagan, industri, syahwat politik Nusantara. Ada pak lik/mbok dé yang kapiran.

Kamus terbuka menyebutkan dengan ringan bahwa kedhuwung : getun sawise kelakon.

Padahal, bukan rakyat saja yang bisa getun. Pihak penguasa malah bisa milang tatu : ngétung lan nggetuni kapitunané.

Walau rakyat sudah sudah hafal dan sadar akan kapusan meneh, tetapi tetap nglakoni urip sak madya. Ora wani ngarani. Iso mangan dino iki, wis syukur lan bungah atiné. [HaèN]

gol bunuh diri Jokowi pada laga kandang pilpres 2019



gol bunuh diri Jokowi pada laga kandang pilpres 2019

Seolah-olah, kalau wong Jawa bilang ‘olah-olah’ artinya njangan.  Masak sayur. Terkadang ‘olah-olah’ bisa diasumsikan berkreativitas. Kalau ‘obah-obah’ maksudnya barang di tempat namun bisa bergerak-gerak.

Kembali ke naluri alami sebagai pengolah kata menjadi menu santapan jiwa raga berkebangsaan. Sebagai rakyat tentu tanpa diminta tetap berdoa bagi keselamatan nusa bangsa.

Bersyukur karena selama ini tidak terdaampak langsung dari bencana politik. Tidak salah kalau olahan barisan pekerja, petugas, penggila, pegiat, pelaku dan sebutan semaksud partai politik menjadi senjata makan tuan.

Memang bisa dirasakan bahwa dengan ramuan ajaib revolusi mental, langkah catur dan gebrakan dadu politik Jokowi plus minus JK, cukup sederhana. Lihat saya tindak laku relawannya, mereka saling libas. Jokowi hanya terkekeh. Bolo dupak Jokowi memang ahli bermain, berperan ganda dalam maksud ambil sisi keuntungan dari dua kutub, dua kubu yang berseteru, berseberangan.

Sudah menjadi rahasia umum, hadapi tengah paruh akhir periode 2014-2019, banyak pihak sudah siaga satu.  Sistem pemilu serentak 2019, antara pemilu legislative bareng dengan pilpres. UU Pemilu digodog dengan mengakomodir semua pihak yang berkepentingan. Tak terkecuali pihak asing yang katanya sebagai model investor politik.

Sah-sah saja presiden ke-7 RI ikut pilpres 2019. Jangan lupa, bahwa seolah-olah, aroma irama syahwat politik Nusantara seperti masuk hutan atau daerah tak bertuan ‘jalmo moro jalmo mati’. Karepe mbilung.

Hebatnya, langkah cerdas pendukung Jokowi, dengan bangga mereka mencarikan pasangan atau duet cawapres yang tampak cerdas.

Disinilah langkah awal Jokowi untuk mati langkah. Karena justru nama besa sang bakal calon wapres, bisa-bisa bisa menentukan nasib. Apa lacur sudah jadi pelacur masih diuber satgas pangan, dianggap melakukan gerakan separatis jender.  [HaèN]

Indonesia masih hijau tapi rekam jejak bak tuan/nyonya 72 tahun



Indonesia masih hijau tapi rekam jejak bak tuan/nyonya 72 tahun

Kita boleh bangga binti girang, bahwasanya sebagai satu-satunya negara di dunia yang menganut asas tunggal Pancasila. Tak heran binti takjub, jika banyak fakta langka, kejadian unik, perkara ajaib, peristiwa antik maupun pasal ganjil dan/atau genap.

Semisal, siapa yang menanam belum tentu dia yang akan memanen, memetik hasilnya maupun menikmati manfaatnya. Kecualai ada catatan amal di sisi Allah swt. Waktu bersamaan, siapa yang berkeringat malah orang lain yang naik pangkat, menjadi pejabat.

Gaji tukang batu per hari, tampak dan memang di atas upah buruh/pekerja per bulan. Hebatnya lagi kawan, siapa atau pihak mana yang berbuat maka malah orang lain yang akan menanggung akibat.

Hal yang wajar terjadi di industri politik Nusantara. Padahal, di pentas politik, walau “salah” tetapi banyak peminatnya, maka akan menjadi benar, minimal wajar. Sebaliknya, jika ada unsur pidana “benar” tetapi karena penganutnya cuma sedikit, bisa dianggap atau masuk kategori “salah”. Walhasil, bahwa “baik dan benar” itu karena didukung secara aklamasi, banyak yang memilih.
.
Akhirnya, kalau zaman Orde Baru ada istilah atau jargon “atas petunjuk bapak presiden”, di era atau periode 2014-2019 ini yang terjadi presiden lapor ke atas dan halo-halo ke bawah. Maksudnya – tanpa maksud apa-apa. [HaèN]