wayang purwa, domba sesat vs jangkrik aduan

wayang purwa, domba sesat vs jangkrik aduan

Hanya ada di lakon wayang purwa. Dikisahkan secara jenaka bahwasanya Batara Guru yang inap di Kayangan, yang dianggap dewanya pada dewa. Naluri bisnis sex tetap membara. Bisa bangkit menyerupai manusia dan atau orang. Maksudnya, bisa kontak dengan manusia bumi. Membuat keturunan di beberapa negara anggota PBB.

Kata ahli yang lebih lihai, tempat kejadian perkara hanya sebatas cerita Ramayana dan Mahabarata. Tidak ada yang aneh. Agar imajinasi ini terasa nyata, akhirnya dibuat pakem trinoto. Uraiannya tak bisa diuraikan, tergantung lakon dan pesanan penggemar wayang.

Hemat energy, kita simak tajuk: “éfék domino éra mégatéga, gembala penyesat vs gembala penghasut”. Alenia pertama saja:

Di padang dan hutan ideologi Nusantara, gembala dengan segala keahliannya, semakin mendapat tempat. Dukungan berlimpah dari investor politik lokal, interlokal, regional, nasional, multinasional tak kunjung surut. Efék domino perjanjian dengan setan lama maupun persepakatan dengan setan di éra mégatéga, tentu tak ada yang gratis. Operasi 24 jam, sebelum anak bangsa Nusantara menjadi pengikut setianya.

Seperti belum nyaring bunyinya. Mau tak mau, langsung simak alenia terakhir:

Benang merah bangsa penjajah dengan periode 2014-2019, adanya misi terselubung dengan sistem gaya zionis. Umat beragama tauhid, tak perlu murtad. Namun dengan setia, loyal, patuh, tunduk – dengan pola bonus idélogi non-Pancasila, tak pakai lama vs tidak perlu mikir –  menjalankan ajaran mereka. Iming-imingnya tak sekedar urusan perut, isi perut. Bisa sampai urusan harian bawah perut. Nikmat dunia tersaji di depan mata dengan anéka mégaréka.

Akankah gembala dimaksud bagian dari trinoto. Tak ada yang menyadari. Bagaimana dengan nasib anak cucu ideologis, biologis, sosiologis Batara Guru. Roh kultus anak tetangga yang dianggap menjiwai kehidupan domba berkaki dua. Juga tak ada yang mau tahu. Tahu-tahu. [HaéN]

kampanye politik, semakin basi semakin sarat janji

kampanye politik, semakin basi semakin sarat janji

Adalah di periode 2014-2019, pemerintah mampu menghadirkan, menyajikan pilkada serentak dan pemilu serentak. Segudang ahli, pengamat politik adu kiat. Nyatanya masih terjadi pasangan tunggal yang ikut pilkada serentak. 

Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada Rabu, 17 April 2019. Tak masalah terjadilah bak  tanding ulang pilpres 2014. Beda di cawapres dua pasang kontestan.

Rakyat jadi lupa fakta bahwasanya negara bukan milik partai politik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh pemenang pesta demokrasi.

Pembaca boleh lupa, bahwasanya saya pernah menayangkan olahkata di blogspot bertajuk :

o      gonjang-ganjing tahun politik, curi start kampanye vs gali kuburan sendiri;

o      Kampanye Hitam vs Skenario Istana’

o      koalisi kampanye negatif, duduk sama menjinjing vs berdiri sama memikul;

o      sisi kelam kampanye negatif, politisi butuh dana vs pengusaha butuh kebijakan publik.

Apa saja pokok dan substansi kampanye politik di pilkada maupun atau bahkan pemilu 2019, tentu bukan barang baru. Faktor pembeda hanya pada cara berujarnya saat debat politik. Antara pejawat dengan rival hanya beda klas syahwat politik.

Artinya, sama-sama bersaing memperebutkan kursi kekuasaan yang sama. Cuma beda kendaraan politik. Kandidat pejawat bukannya tak sport jantung. Rakyat yang akan menggunakan hak pilihnya bak makan buah simalakama.

Masih ingatkah akan karakter dasar sebagai negara yang masih, sedang, selalu, akan berkembang adalah:

Pertama. Butuh dana yang tak terhitung untuk meraih kekuasaan.

Kedua. Butuh biaya yang tak teranggarkan untuk mempertahankan kekuasaan.

Ketiga. Butuh modal pembangunan negara yang ‘tak terduga’ selama menjalankan kekuasaan.

Jadi, mau dikemanakan lagi Pancasila . . . [HaéN]

Dialéktika Kampus, Pancasila vs Pancasila

Dialéktika Kampus, Pancasila vs Pancasila

Mengapa nasib Pancasila berubah dari dasar negara, ideologi nasional menjadi pilar. Ingat 4 pilar berbangsa, bernegara, bermasyarakat: Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.

Rakyat masih ingat kemanfaatan Perpres 54/2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat UKP-PIP. Tahun pertama muncul kisruh honor bagi petinggi organisasi, khususnya presiden kelima RI. Dilengkapi mundurnya sang ketua. Setelah itu, kalah dengan berita negara lainnya yang lebih penting.

Mengingat masih maraknya perilaku tipikor dan didominasi penyelenggara negara, maka pemerintah ingin membuktikan bahwa tipikor tidak identik dengan anti-Pancasila serta bukan masuk kategori tidak kejahatan politik.

Pemerintah mengalihkan isu dan menurunkan rasa tanggung jawab. Akhirnya, dengan skenario yang dianggap mujarab melalui Permenristekdikti 55/2018 tentang Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa,  atau UKMPIB. Motifnya tentu tidak untuk bagi honor. Membagi rata, memeratakan beban yang menjadi tanggung jawab pemerintah ke kampus. Mahasiswa plus organisasi ekstrakampus dibuat sibuk bergiat sehingga daya kritisnya terkomunikasikan, tersalurkan, terkontrol secara internal. Memudahkan kendali pemerintah.

 Asumsi pemerintah adalah agar nantinya people power atau aksi masa, gerakan rakyat bisa diredam sebelum membara. [HaèN]

Buruk Praktik Politik, Kampus Dibelah

Buruk Praktik Politik, Kampus Dibelah

Dalih apapun yang menjadi faktor pertimbangan dalam memutuskan dan menetapkan Permenristekdikti 55/2018 tentang UKMPIB, secara awam menyuratkan dan menyiratkan bahwa praktik politik bahkan perwujudan Pancasila sebagai ideologi negara  bemasalah. Pemerintah, penguasa tidak mampu menjadi panutan.

Efek domino NKRI sebagai negara multipartai menyuburkan asas negara milik partai politik. Akhirnya, kedaulatan berada di tangan rakyat, saat praktik menjadi berada di bawah kendali pemenang pesta demokrasi.

Kita simak hukum berbanding lurus kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Barangsiapa yang karena panggilan tugas Ibu Pertiwi semakin jauh dari rakyat, akar rumput, maka nilai-nilai Pancasila akan semakin luntur. Tergerus secara sistematis.

Semakin membubung urusan negara, akan masuk dan berbaur dengan lalu lintas dunia. Kebijakan politik mau tak mau harus mengakomodir kepentingan global. Di dalam negeri, kebijakan pemerintah bisa merupakan “pesanan” pihak multinasional.

Kampus yang menjadi motor penggerak kesadaran rakyat hanya dipandang sebelah mata. Stigma radikalisasi menjadi jurus ampuh. Maunya pemerintah, kampus menjadi anak mama, anak manis yang penurut. Tidak banyak menuntut. Betul, utamakan kuliah tepat waktu. Bukan berarti acuh tak peduli terhadap dinamika bangsa dan negara yang seolah bergerak bebas. Kampus menjadi sasaran kebijakan terselubung, berlapis, ganda. [HaèN]

émangnyé Indonésia, isané ngapusi lan goroh

émangnyé Indonésia, isané ngapusi lan goroh

Katé siapé. Sudah kehendak sejarah bahwasanya jago katé té waniné ning omahé dhéwé. Di belakangnya, siap nyundang, nyander. Di depan, barisan garda cepak siap bela juragan. Apanya yang kurang. Asal menjadi anak manis sesuai skenario.

Bukan salah Nusantara sarat menu dan bumbu politik. Untuk sukses meraih kursi negara maupun daerah, perlu kendaraan politik yang segala medan dan cuaca. Siaga 24 jam. Ramah ke atas, sigap sikut-sikutan ke samping dan téga injak-injak bumi. Tidak ada yang salah.

Anak kecil making ikan, umpan minim. Ikan yang didapat, diberitakan panjang sak kilan, satu jengkal ybs. Asumsi politis, jika si pemancing orang dewasa, diprakirakan panjang ikan sekitar satu hasta anak kecil. Meningkat drastis, jika yang memancing ahlinya, terlebih penguasa, akan disiarluaskankan sebagai laporan kinerja, panjang ikan mendekati satu depa bayi. Tidak ada yang aneh.

Di luar dugaan. Koalisi dua pemacing di tempat yang sama, waktu yang sama. Akhirnya, umpan sama-sama dimakan oleh ikan yang sama. Terjadilah keributan internal. Demi tegaknya keadilan, datanglah mereka ke tukang adil. Keputusan si pengadil, ikan dibagi tiga. Yang tengah untuk hakim sebagai ongkos perkara. Bagian kepala untuk pemancing yang paling banyak buka mulut. Bagian ekor, jelas untuk penuntut yang ahli mengekor. Tidak ada yang lucu.

Akhirnya, walau belum berakhir. Anak bangsa pribumi terbiasa dengan basa-basi politik. Politik basi karena disajikan oleh penguasa, aroma iramanya tetap memikat.  Semakin basi semakin sarat janji. [HaéN]