gemulai parpol dadakan, sempalan vs slilit

 gemulai parpol dadakan, sempalan vs slilit

 Oknum pelaku tunggal merasa bisa. Pengalaman main segala medan. Minimal bagian laga mayoritas tunggaal vs tirani minoritas. Berangkat dari kondisi ideologi keluarga pas-pasan. Pas dengan peran dan lakon apa saja. Rintisan, pemanasan dari peladen atau papan bawah. Modus numpang nampang.

 Karakter peran bertentangan dengan kata hati kecil, abaikan. Mau adu gengsi pun, malah makan hati dan langsung nyungsep. Antrian dan stok pemain berjubel. Belum lahir pun sudah terdaftar. Sedekah bumi vs serakah kursi.

 Humor politik dengan tema sampingan: “DPR-RI hanya sanggup tuntaskan 8 dari 23 RUU prolegnas prioritas 2021”. Karena bukan karena oknum ketua hindari konflik. Siratan nilai tawar pasal legislasi. [HaéN]

teladan mbokdé mukiyo, dudu telatan

 teladan mbokdé mukiyo, dudu telatan

 Sengaja, 31 Desember 2021 tayang judul pakai lema “mbokdé” doang. Sekarang 2 Januari 2022, juluk  “mbokdé mukiyo”, dimunculkan lagi. Sosok, tokoh atau personifikasi dianggap merakyat. Lepas bahasa Jawa.  Plesetan substansi memang pas yang berasal dari cakapan harian.

 Otomatis tidak mewakili macam punakawan subversi lokal. Bukan bagian certa rakyat getok tular liar bak ujaran nista diri. Jika mirip dengan kejadian terkini. Atau tendensi merujuk ke laku seseorang. Karakter  yang menjadi rahasia umum. Bukan kebetulan dan bukan sengaja.  

 Kisah kali ini, bahwa ybs mau laku apa saja. Tidak ada yang mau komen dan tidak ada aksi protes.

 Rakyat pemaklum. [HaéN]

PSI: Jokowi Presiden Terbaik Indonesia . . . (apa guna Proklamator)

 PSI: Jokowi Presiden Terbaik Indonesia .  .  .  (apa guna Proklamator)

 PSI: Jokowi Presiden Terbaik Indonesia

Rabu , 22 Dec 2021, 17:01 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan

 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merayakan HUT ke-7 yang dihadiri langsung secara fisik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam acara tersebut, Ketua Umum PSI Giring Ganesha menyebut bahwa Jokowi adalah pemimpin terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia.

"Dengan kerendahan hati saya yang paling dalam, saya ingin mengajak sis and bro yang berada di ruangan ini dan yang sedang nonton live untuk semua berdiri memberikan penghormatan kepada Presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Republik ini, Presiden Joko Widodo," ujar Giring di Djakarta Theatre, Jakarta, Rabu (22/12).

Ia menyebut, Indonesia telah mengalami loncatan kemajuan di berbagai sektor selama kepemimpinan Jokowi. Bahkan, para pemimpin dunia turut menghormati kerja dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Tidak ada kebanggan yang lebih besar daripada melihat bagaimana Indonesia, bagaimana Pak Jokowi semakin dihormati di panggung-panggung internasional," ujar Giring.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, ia mengatakan bahwa masyarakat tak bisa pesimistis di tengah kemajuan ekonomi. Apalagi, Indonesia memiliki demokrasi yang menjadi penopang pemerintahan dalam bekerja.

"Bagaimana kita bisa pesimis kalau faktanya ekonomi kita semakin kuat, kita punya demokrasi, kita punya kemajuan ekonomi, itu akan menjadi modal kuat kita untuk terus maju," ujar Giring.

Jokowi juga berhasil dalam penanganan pandemi Covid-19, meskipun sebelumnya sering dicibir oleh banyak pihak. Karena itu, PSI disebutnya akn terus mengawal dan membantu pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

"Kami percaya Indonesia akan segera bangkit Pak, meloncat lebih jauh, berlari lebih kencang lagi, dan motor kebangkitan Indonesia itu adalah jutaan tangan anak muda yang mengayun dalam kerja," ujar mantan vokalis Nidji itu.

 .  .  .  .  .  .  .   [HaéN]

Presiden: Tahun 2021 Indonesia Belum Pernah Impor Beras

 Presiden: Tahun 2021 Indonesia Belum Pernah Impor Beras

https://www.kominfo.go.id/content/detail/38411/presiden-tahun-2021-indonesia-belum-pernah-impor-beras/0/berita

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210819101708-4-269537/dari-india-sampai-vietnam-ri-impor-beras-rp-266-m-sebulan

 https://repjabar.republika.co.id/berita/qzoucx327/ppnsi-kritik-kebijakan-pemerintah-yang-masih-impor-beras

 PPNSI Kritik Kebijakan Pemerintah yang Masih Impor Beras

Ahad , 19 Sep 2021, 22:43 WIB

 Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Muhammad Fakhruddin

 REPUBLIKA.CO.ID,SUKABUMI -- Perhimpunan Petani dan Nelayan seluruh Indonesia (PPNSI) mengkritisi kebijakan impor yang masih dilakukan pemerintah. Hal ini disampaikan Ketua Umum PPNSI disela-sela Rakernas PPNSI ke V di Hotel Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Ahad (19/9).

 ''Kebijakan impor yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti impor beras, hortikultura, gula dan garam sangat tidak berpihak pada petani dan nelayan,'' ujar Ketua Umum PPNSI Slamet kepada wartawan. Diantaranya pada kebutuhan pokok seperti beras data BPS tahun 2021 menunjukkan tahun 2018 Indonesia mengimpor 2,2 juta ton (1 Miliar US$), tahun 2019 impor 444 ribu ton (184 juta US$), tahun 2020 impor 356 ribu ton (195 juta US$), dan tahun 2021 impor 242 ribu ton (110 jita US$).

 Padahal kata Slamet, Bulog menyatakan stok beras di gudang cukup. Ia juga menyayangkan komentar presiden yang mengatakan bahwa sudah 2 tahun terakhir Indonesia tidak pernah mengimpor beras.

 Namun faktanya impor beras hampir setiap tahun terjadi, bahkan saat presiden menyatakan demikian, impor beras tahun 2021 sudah mencapai 242 ribu ton dengan nilai 110 juta USD. Sejatinya impor disaat stok beras cukup sama saja melakukan pengkhianatan kepada para petani loka.

 Selain itu, Slamet juga mengkritisi belum maksimalnya pemerintah dalam menjaga Nilai Tukar Petani (NTP). Di mana belum pernah melebihi NTP 104 atau hanya rata-rata 101.89 selama 7 tahun terakhir.

 Artinya lanjut Slamet, kesejahteraan petani selama 7 tahun terakhir masih berada pada titik yang sama. Data NTP terbaru pada pada bulan Juli 2021 turun 0,11 prrsen dari NTP di bulan Juni 2021 menjadi 103,48. Sementara Inflasi bulan Juli 2021 mengalami kenaikan 0,08 persen yang artinya petani mendapatkan dua pukulan secara bersamaan dimana disaat kesejahteraannya menurun daya belinya pun mengalami penurunan.

 Slamet juga mencatat pada akhir 2020 data BPS menunjukkan terjadi peningkatan signifikan impor kopi, teh dan rempah-rempah sebesar 55 persen dibanding bulan sebelumnya. Ia pun mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi padahal sejak dahulu Indonesia dikenal karena kekayaan kopi, teh dan rempah-rempahnya.

 PPNSI ungkap Slamet, ingin hadir bersama petani untuk berjuang menjayakan kembali kopi, teh dan rempah-rempah Indonesia. Nasib komoditas perikananan dan pergaramanpun tidak jauh berbeda.

 Menurut Slamet berbagai kendala masih banyak ditemukan seperti kendala konektivitas infrastruktur yang belum terpadu sehingga menyebabkan supply barang antar daerah masih sangat terbatas. Alhasil masih banyak komoditas-komoditas yang bisa dihasilkan secara mandiri namun untuk penyediaannya bagi bahan baku industry lebih banyak dipenuhi oleh komoditas impor.

 ''Kehadiran PPNSI akan terus bersinergi dengan berbagai stakeholder untuk membantu pemberdayaan para petani dan nelayan dalam mengembangkan usahanya menuju korporasi petani,'' cetus Slamet. Sekaligus memberikan advokasi kepada mereka untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

 Mohon perhatian pemirsa untuk dibaca saja  .  .  . [HaéN]

saya pancasilais 7 (tujuh) turunan, sigap diri jadi presiden

 saya pancasilais 7 (tujuh) turunan, sigap diri jadi presiden

 Kalau dilacak jauh sejarah penetapan hari lahir Pancasila. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016, Pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus setiap  tanggal  1 Juni  selaku Hari Libur Nasional. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa.

 Pihakan yang getol nyapres 2024. Penuhi syarat admnistrasi penentu. Bukti bukan sekedar  7 (tujuh)  turunan trah notonegoro. Lebih daripada itu. Sesuai judul. [HaéN]

wong Jawa kakèhan gedrug-gedrug

 wong Jawa kakèhan gedrug-gedrug

 Bukan ramalan dan jauh dari tanda-tanda zaman. Asumsi sejarah bisa diplesetkan. Karena hanya ada  rumusan saja yang tersurat di Preambule UUD NRI 1945. Maka, pertama, pewaris noto negoro merasa tak ada Pancasila. Kedua, tidak ada sanksi moral kalau tak pakai sila-sila. Lebih gaya modis pakai asas nasakom teranyarkan. Merasa sejajar dengan bangsa besar penduduk tapi minim ajaran politik. Minus daya religiusitas  spiritual.

 Sensitivitas anak bangsa Narasi nusantara lokal, murni pribumi, bumiputera tulen, putera-puteri aseli daerah yang masih doyan nasi, sesuai gelombang pasang politik yang menerpa jidatnya. Melihat orang jalan cepat, langsung ikut reaksi cepat. Menyimak lawan jenis melintas di depan hidungnya, langsung kembang kempis. Membaca ujaran kebencian, belum-belum sudah terangsang untuk menyonyorkan diri.

  Kembali ke “ruwet rentenging urip, endapkan di kakimu”. Date modified laptop 1/15/2018 6:31 AM.  Masih nikmat dinikmati jelang 3 (tiga) tahun. Jika kita masih merasa, bisa merasa agaknya nasib tidak seperti kemarin, seperti biasanya. Hidup ini dikejar waktu, tidak kenal waktu, kehabisan waktu yang memang selalu bergerak. Tak ada jalan lain, kecuali langkahkan kakimu di muka bumi. Jejak tapakkan kakimu di muka bumi, gantungkan harapanmu hanya semata kepada Allah SWT. [HaéN]

ahli buras tapi buras

 ahli buras tapi buras

 Ahli buras lebih dimaknai hak asasi buka mulut untuk berbahasa tutur. Sarana unjuk diri, siapa aku. Di dunia peradilan, silat lidah, debat kusir, pokrol bambu mampu membolak-balikkan fakta. Aklamasi sepakat mufakat atas keputusan bersama. Pasal baik-benar dan atau bagus-betul bersift non-normatif. Sesuai harga pasar. Dipengaruhi sentimen negatif publik.

 Sedigdaya-digdayanya kawanan pancasilais nusantara, karena bukan-ras (buras). Tidak punya bukti hitam di atas putih silsilah diri. Tujuh turunan ke atas. Tidak punya hak politik, terbatas hak demokrasi. Sertifikat atau sebutan resmi lain secara yuridis formal bak jaminan mutu kebangsaan.

 Ampuh selaku kartu masuk dunia hitam. Bawa bukti diri sebagai orang baik-baik, keturunan keluarga baik-benar. Soal keblusuk, kebablasan tanpa sadar. Cek kartu tanda anggota petugas binaan partai politik berkebutuhan khusus. [HaéN]