batu loncatan ke 2019

batu loncatan ke 2019

Dua kali bongkar pasang Kabinet Kerja Jokowi-JK di periode 2014-2019 menyiratkan dampak nyata politik transaksional di pesta demokrasi 2014. Pihak yang menggoalkan Jokowi-JK sehingga bisa jadi RI-1 dan RI-2 merasa berhak mendapat jatah kursi kekuasaan sebagai penyelenggara negara. Jabatan bergengsi dan prestisius yang diincar adalah jabatan pembantu presiden. Jokowi yang kental dengan darah Jawa,  sedikit banyak terpengaruh faham “Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake, Sekti Tanpo Aji-Aji, Sugih Tanpo Bondho.” Perhitungan waktu yang dipakai Jokowi mengumumkan perombakan Kabinet Kerja menjadi Kabinet Kursi, memasuki tahun ketiga pasca pilpres 9 Juli 2014, yaitu Rabu Pon 27 Juli 2016 sebagai weton Jokowi. Sekaligus memperingati 20 tahun peristiwa Kudatuli 1996.

Hasilnya, si anak manis sebagai pesuruh pdip yang patuh, taat, tunduk, loyal pada oknum ketum pdip, semakin dewasa semakin merajuk ingin lebih. Semakin menunjukkan watak aselinya. Sudah jadi presiden, lupa berdiri, bahkan kebelet jadi presiden lagi. Bukannya pdip miskin nyali dan tajinya kurang tajam. “Atas petunjuk dan restu ketua umum” menjadi ajian, jimat dan primbon hidup kawanan pdip. Nasib pdip tergantung pada selera orang – terlebih ybs oknum ketua umum mempunyai hak prerogratif – bukan tergantung pada sistem.

Jokowi piawai memanfaatkan sikon dimana parpol sudah kehabisan energi ideologi. Kendati diposisikan sebagai pion dalam catur, percaturan politik, justru posisi Jokowi sangat strategis dan taktis. Dukungan nyata parpol hanya pamrih di pesta demokrasi 2019 sebagai kesempatan emas. Memberi amunisi ke Jokowi dengan tujuan ybs akan tertarik dalam gerbong atau syukur-syukur sebagai pasangan Jokowi. Itulah politik. Kalkulasi politik memang menghalalkan segala tindakan, terlebih diperkuat dengan bahasa politik.

Langkah catur Jokowi memasang mantan jenderal di kabinet kursi, merupakan strategi dan tak-tik jitu  “nabok nyilih tangan” sekaligus memperkecil peluang sang jenderal jadi pesaing di 2019. Disinilah beda akal politik Jokowi dengan Megawati. Justru Jokowi belajar dari Megawati dengan cara kontra atau kebalikannya, yaitu memanfaatkan siapa saja calon lawan potensial dengan memposisikannya sebagai pembantu presiden. Diharapkan ruang gerak dan daya jelajahnya terkebiri secara konstitusional. Sekaligus menempatkan loyalisnya pada posisi trategis untuk mengamankan jalan menuju 2019. [HaeN]

aliran politik bawah sadar

aliran politik bawah sadar

Dampak, efek, ekses pingitan kebebasan berpolitik selama era Orde Baru, diluar dugaan. Bukan sekedar di luar akal, nalar, logika anak bangsa yang lebih berorientasi kepada orang daripada kepada sistem. Orang yang selama itu merasa tersanjung, karena mengedepankan gila hormat sekaligus gila jabatan, tetap tak sadar bahwa zaman telah berubah. Rakyat yang mempunyai hak pilih semakin sadar dan cerdas politik.

Bukan tiba-tiba, bukan tanpa sebab, SBY muncul dipermukaan panggung politik Nusantara yang hanya dipenuhi pemain lama dengan hafalan lama. Terjadi pembaruan politik secara drastis. Banyak yang tidak siap. Sejalan perjalanan waktu dua periode SBY, 2004-2009 dan 2009-2014, muncul petarung politik yang modal nekat, berani malu dan tak ukur baju.

Periode 2014-2019 anak manis pdip yang patuh, taat, tunduk, loyal pada oknum ketum pdip, semakin dewasa semakin merajuk ingin lebih. Sudah jadi presiden, lupa berdiri, bahkan kebelet jadi presiden lagi. Bukannya pdip miskin nyali dan tajinya kurang tajam. “Atas petunjuk ketua umum” menjadi ajian, jimat dan primbon hidup kawanan pdip.

Jokowi piawai memanfaatkan sikon dimana parpol sudah kehabisan energi ideologi. Dukungan nyata parpol hanya pamrih di pesta demokrasi 2019. Memberi amunisi ke Jokowi dengan tujuan ybs akan tertarik dalam gerbong atau syukur-syukur sebagai pasangan Jokowi. Itulah politik. Kalkulasi politik memang menghalalkan segala tindakan, terlebih diperkuat dengan bahasa politik.

Langkah catur Jokowi memasang mantan jenderal di kabinet kursi, merupakan strategi dan tak-tik jitu  “nabok nyilih tangan” sekaligus memperkecil peluang sang jenderal jadi pesaing di 2019. Disinilah beda akal politik Jokowi dengan Megawati. Kita masih salut saat itu ajudan presiden RI kelima, beripar dengan SBY (?). [HaeN]

Mewujudkan Kabinet Kursi

Mewujudkan Kabinet Kursi

Rakyat Indonesia yang sudah menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi di era Reformasi, sudah mampu membedakan mana emas mana loyang. Di pihak lain, tampilan peserta pesta demokrasi notabene orang partai politik, sudah terbaca mana yang sejati, tulen, asli, 24 karat dengan mana yang imitasi, sepuhan, polesan, kanibal atau campuran mendongkrak kadar, abal-abal, menang nama atau menang merek, atau yang populis.

Sudah rahasia umum bahwa dampak negatif, efek domino politik transaksional, politik bagi hasil pesta demokrasi 2014 secara perlahan pasti akan terbukti. Praktik politik balas jasa sekaligus balas dendam. Diperparah dengan juara umum pesta demokrasi 2014 atau pemilu legilatif 9 April 2014 tidak siap menang. Tidak siap dengan kader yang layak tanding di pilpres 9 Juli 2014. Lebih miris lagi, mereka tidak punya konsep berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang mengutamakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Pemerintah 2014-2019 sarat dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datangnya bukan dari lawan politik, justru dari orang alam, dari ring satu atau lingkaran yang dekat istana.  Asas “no free lunch” – tidak ada makan siang gratis – menjadi andalan relawan tim sukses Jokowi-JK.  Secara sistematis, masif dan berkelanjutan pemerintah Jokowi-JK mengalami pengeroposan, pelapukan  dari dalam. Koalisi Partai Pendukung Pemerintah ada yang berurusan dengan KPK atau pihak yang berwajib.

Memang Jokowi tidak menggunakan aji-aji yang perbah dipakai saat jadi walikota Surakarta dan saat sebagai gubernur DKI Jakarta, yaitu ‘tinggal glanggang. colong playu”. Artinya akan turun di engah jalan sebelum jatuh tempo. Karena rumput tetangga tidak ada yang lebih hijau. Jokowi malah siap dengan peribahasa “belum meminang sudah menimang”.

Jokowi sudah mampu menerawang peta politik Nusantara. Bagaimana tabiat parpol yang berpengalaman di kawah Candradimuka Orde Baru. Bagaimana modus operandi parpol yang didirikan oleh sisa-sisa reformis. Terlebih parpol tanpa landasan ideologi, yang hanya mengandalkan kekuatan modal dan dana.

Perombakan kabinet kerja episode kedua, walau dengan dalih agar pembangunan ekonomi tidak mangkrak, membuktikan dugaan awal bahwa periode 2014-2019 akan terjadi bagaimana cara memperlakukan lawan politik, melalui perpaduan gaya Orde Lama yaitu “hantam kromo” dengan senyum sang jenderal yang bersiasat “kalau tak bisa dirangkul pakai cara didengkul”. Sejarah sudah membuktikan.

Tidak percuma Jokowi blusukan, kunker (kunjungan kerja), sosialisasi atau turun kesana turun kesini, ngecek harga sembako di pasar tradisional.  Niat Jokowi adalah agar bisa sampai batas akhir periode dan minat kuatnya adalah berlanjut melenggang ke periode berikutnya. Langkah dan gaya Jokowi menjadikan lawan politik sekaligus loyalisnya menjadi tak sempat berfikir. Mereka dininabobokan dengan pembagian jatah kursi kekuasaan. Partai politik yang sudah kehabisan energi politiknya, tanpa sadar telah menjadi kendaraan politik Jokowi. [HaeN]

merdeka Bung! ora takon mbokdé

merdeka Bung! ora takon mbokdé

Terjadi di era Orde Baru, akhir tahun 80-an, tentunya pak Harto masih sugeng. Beliau masih gayeng-gayeng-nya nguras bondo tanpa ampas, tanpa tilas. Licin tandas. Bahkan tempatnya dijadikan rebutan relawan.penjilatnya, tempat harta karun dijilati bergotong royong.

Ternyata masih ada yang tersisa. Seorang pemuda, dengan wajah lugu, menghabiskan waktu duduk di pinggir jalan. Duduk manis seperti ada yang dinantikan kedatangannya. Tangannya tidak sibuk ngotak-atik HP, karena saat itu memang belum ada. Tidak merokok, karena gaya hidupnya masih normal, wajar dan tahu tata susila. Pagi hari saat orang berangkat kerja, sang pemuda tadi sudah menongkrong di pinggir jalan, berpakaian necis, rambut tersisir rapih belah kiri. Model anak gaul zaman itu adalah rambut belah kiri. Kalau potongan dan gaya rambut belah kanan, kuatir dikategorikan copet. Indikasi tukang copet, konon, kalau rambut belah kanan.

Sore orang berbondong pulang, sang pemuda masih setia nangkring dan nongkrong di tempatnya. Pelalu lalang tidak ambil pusing. Walau pemandangan saat itu dianggap anéh dan nganéh-nganéhi kata budaya Jawa. Beda dengan zaman sekarang, kalau disepanjang jalan tidak ada orang anéh yang mejeng, malah dianggap anéh. Jalanan jadi hambar, senyap dan tak sesuai ciri jalan kota.

Usut punya usut, konon ternyata sang pemuda tadi ada yang menjanjikan mau jadi wakil rakyat daerah tingkat II (sekarang tingkat kabupaten/kota). Tidak ada yang tahu, sang pemuda tadi orang partai atau bukan. Ada yang iseng bilang, mungkin dia punya tengjen (tetangga jenderal). Waktu berjalan sendiri, mungkin berakhir janji tinggal janji. Sang pemuda tetap teguh dengan harapannya dengan menunggu, menanti.  

Akhirnya, memori daya ingatnya menjadi over dosis. Kalau yang liwat teriak menyapa : “Ayo Bung!”. Sang pemuda tampak tersadar nyaris histeris. Jangan coba-coba atau iseng teriak : “Merdeka Bung!” Serta merta, dalam posisi apa  pun sang pemuda menjawab tak kalah sewot : “ora takon mbokdé”,

Konon . . . .[HaeN]