SENSASI POLITIK

SENSASI POLITIK

Pelaku nikah siri tidak terdata, bila ketahuan, tetapi karena pelakunya tidak punya bobot politik dan sosial, tidak punya niai jual, jelas tidak akan diekspose dan menjadi sasaran empuk pemberitaan media massa. Perlunya kode etik jurnalistik untuk memberitakan “berita sampah” yang lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya [HaeN]. 12 desember 2012

TERJEBAK KEPENTINGAN BISNIS

TERJEBAK KEPENTINGAN BISNIS

Umat Islam sudah faham dampak meminum minuman keras, karena kandungan alkoholnya. Secara individu bisa tahan diri untuk tidak coba-coba makan/minum santapan dan sajian haram. Namun karena panggilan Rupiah, banyak pihak tidak bisa menahan diri untuk memperdagangkan minuman keras, bahkan meramu, meracik atau mengoplos miras secara tradisional. Terlebih jika berada di habitat yang mengganggap miras bukan barang haram. UU Miras hanya untuk umat Islam secara nasional [HaeN]. 19 desember 2012

Kembalikan Rupiahku

Kembalikan Rupiahku

Ironis nyaris tragis, sudah berapa dasawarsa rakyat Indonesia tidak mempunyai mata uang dengan nilai nominal satu rupiah (Rp 1)! Apalagi beredar mata uang sen, ketip, ataupun ringgit. Uang logam Rp 100 tergeletak di jalan tak ada yang ambil, pemulung pun tak melirik. Jangan beri pengamen atau pengemis Rp 100, bisa dikembalikan Rp 500.

Di sisi lain, dengan uang di saku, kita bisa beli motor baru, tinggal pilih. Bahkan, pemilik uang plastik atau uang gesek dengan tenang melenggang. Betapa kita disetir dan didikte oleh rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing bergantung pada mekanisme pasar, semakin membuktikan betapa lemah posisi tawar rupiah.

Ini bukan sekadar penyederhanaan mata uang atau redenominasi, melainkan bagaimana memosisikan rupiah bermartabat dan bermanfaat di mata rakyat. Pemerintah melalui BI tidak sekadar mengendalikan nilai nominal rupiah. Jangan sampai terjadilagi cabai merah dijual per satuan. Jangan sampai terulang sembako menghilang dari pasaran. Jangan sampai bahan bangunan mengumpat saat dibutuhkan pembangunan. Jangan sampai spekulan rupiah menguasai perekonomian bangsa, khususnya rakyat yang miskin. ■ REPUBLIKA KAMIS, 15 DESEMBER 2011

Menyoal Pendakwah Televisi

Politika     Dibaca :148 kali , 0 komentar

Share on emailShare on facebookShare on twitterShare on printMore Sharing Services1

Menyoal Pendakwah Televisi

 Ditulis : Herwin Nur,  23 Juli 2014 | 01:04

Saat mendengarkan siraman rohani bakda sholat Dzuhur berjamaah di masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, senin 21 Juli 2014, salah satu fokus ceramah disampaikan berulang, menjadi renungan tersendiri. 

Karena ceramah langsung disampaikan usai sholat selesai, walau diawali dengan pengumuman dari pengurus masjid, tak urung jamaah kurang konsentrasi untuk menyimak, sibuk untuk dzikir dan berdoa. 

Sang penceramah yang bertitel S3 dan dosen PTAI di Jakarta (maaf, penulis tidak ingat namanya) mengulang pengalamannya. Acara regional tentang Islam di Jakarta. 3 guru besar dari negera tetangga (Malaysia, Singapura dan Brunei) yang menginap di hotel, yang menyaksikan tayangan dakwah di saluran televisi Indonesia, mengajukan pertanyaan sekaligus pernyataan yang sama, yaitu : 

“Dakwah di tv anda, 90% disampaikan dalam bentuk laugh (bhs Jawa artinya dagelan, jelas penceramah) dan sisanya 10% substansi itupun masih dipertanyakan. Apakah pendakwah tidak mengalami seleksi oleh majelis ulama di negara  anda? Apakah pendakwah tidak memiliki sertifikat ustadz?” 

Tanya jawab yang terjadi, kita sudah bisa menduga. Kita memang sedang diuji lahir batin, karena tayangan acara, adegan dan atraksi selama bulan Ramadhan di media penyiaran televisi yang berbasis Islam dikemas sesuai selera pengusaha/pemilik stasiun tv. 

Ustadz yang tampil sudah “diseleksi” sesuai prosedur di stasiun tv ybs, kriteria pertama dan utama adalah kemampuan menaikkan peringkat alias mempunyai nilai komersial. Kalau perlu pelawak diberi busana ustadz, agar tampak afdol dan meyakinkan. 

Umat Islam sejauh ini memang terbiasa atau menganggap bahwa dakwah adalah kewajiban ustadz, dilakukan di masjid, lebih banyak dilakukan searah. Jamaah hanya duduk manis sebagai pendengar. 

Atau lebih runyam, pendidikan agama Islam sebagai kewajiban pemerintah, sebagai mata pelajaran maupun mata kuliah di bangku pendidikan formal. Kalau ingin mendalami agama Islam, masuk pondok pesanren, masuk PTAI. Pemerintah lebih fokus pada pendidikan umum, bukan pendidikan keagamaan. 

Umat Islam tidak bisa mengandalkan dukungan program/kegiatan pendidikan agama Islam dari pemerintah. Di pihak lain, umat Islam jangan beharap banyak pada kiprah dan kinerja organisasi kemasyarakatan Islam, walau secara formal fokus pada dunia pendidikan dan dunia kesehatan, karena dalam prakteknya lebih gemar terjun ke dunia politik transaksional. 

Jika kondisi faktual dan aktual ini dibiarkan berlanjut, di mana media penyiaran televisi melihat dakwah sebagai segmen komersial dan organisasi kemasyarakatan Islam atau bahkan partai politik Islam mengolah dakwah secara politis, sejarah masa depan Islam sudah terbaca [HaeN/wasathon.com].

KORUPSI BERSUBSIDI vs SUBSIDI BERKORUPSI

Beranda » Berita » Opini

Senin, 17/03/2008 05:05

KORUPSI BERSUBSIDI vs SUBSIDI BERKORUPSI

Untuk meraih gelar koruptor klas teri pun butuh nyali, apalagi untuk menyandang koruptor klas paus. Pada hakekatnya semua insan dikaruniai nafsu, makanya punya bakat, insting dan naluri untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bidang garap dan ruang lingkup korupsi dimulai dari kondisi yang paling sederhana dan nyata. Manusia dengan sengaja memasuki kategori agar bebas dari hukum Allah, antara lain merasa belum umur atau aqil baliq, tertidur melebihi kapasitas dan jam tidur orang sehat, lupa tak ingat tempat dan waktu terutyama tak ingat dirinya sendiri, hilang ingatan secara permanen atau rekayasa genetika, dalam keadaan darurat bak makan buah simalakama, dsb sesuai perkembangan nalar, logika, daya pikir manusia.

Asal ingat saja, main api atau main air, kecil terasa kurang, besar atau banyak malah belum mengenyangkan, kata siapa. Sejelek-jeleknya manusia, tak terkecuali yang panjang akal, memang tak mau mati kelaparan di atas tumpukan pangan. Utawa jauh miskin di atas aliran dan timbunan uang. Maksud hati hanya minum seteguk air samudera, memang seolah tak ada yang kehilangan. Maksud hati hanya sekedar menggengam api, memang tak menghanguskan. Apalagi dekat sumber air atau sumber api yang dapat diperbarui atau diregenerasi. Orang yang semula adem-ayem kerja di lingkungan bawah, lama kelamaan daripada adem lebih baik sekalian basah kuyup.

Akhirnya orang bisa menyiapkan secara dini kemungkinan korupsi. Korupsi diawali dari niat. Apapun bisa dikorup. Bahkan perangkat atau pasal antikorup bisa dikorup. Pelaku korupsi yang biasa disebut koruptor sangat beragam, tergantung keahliannya. Dulu mana gula atau semut (hn).

Teror Pembunuhan Karakter

Teror Pembunuhan Karakter

Teror di Indonesia sudah memasuki kuadran multisasaran-multidimensi. Sasarannya tidak sekedar menghilangkan nyawa orang, sudah sampai pada memberi stigma pada umat Islam. Media yang dipakai tergantung sasaran, masuk dan memanfaatkan sistem pemerintahan, media massa, media sosial dan organisasi masa [HaeN]. 

UTAMAKAN PRAKTEK

UTAMAKAN PRAKTEK

Menyangkut penyakit masyarakat yang berbasis moral tidak bisa ditangani secara formal dan harus ditangani secara menerus, tidak perlu menunggu korban baru bereaksi. Gugus tugas antipornografi dikuatirkan sarat dengan rapat, sekedar wacana, sibuk dengan perdebatan pro dan kontra siapa berbuat apa, ribut merumuskan rencana aksi, sampai menentukan pasal hukum terkait. Dengan dalih budaya lokal, adat istiadat, kebebasan berkespresi, nilai seni, hak asasi manusia maka gugus tugas akan jalan di tempat.

Mitigasi bencana pornografi tidak bisa sekedar razia oleh Satpol PP atau gebrakan dari FPI. Pemerintah atau semua pihak wajib membuat perkuatan moral untuk menangkal penjajahan melalui berbagai ragam pornografi. Virus pornografi tidak pandang bulu, tidak mengenal waktu menggerogoti moral bangsa. Masyarakat, rakyat harus proaktif, bereaksi dan beraksi. Tidak perlu menunggu komando pemerintah [HaeN]. 21 Maret 2012