versi bloomberg vs kewajiban presiden Joko Widodo

versi bloomberg vs kewajiban presiden Joko Widodo

Memang betul, rakyat boleh bersyukur, tanpa harus syukuran. Dikisahkan oleh berbagai media cetak dan kroninya, dengan judul :

Jokowi Jadi Pemimpin Terbaik Asia-Australia 2016

Saturday, 31 December 2016, 15:52 WIB

Red: Esthi Maharani

EPA/Mast Irham

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat sebagai pemimpin terbaik atau paling unggul di antara para pemimpin Asia-Australia pada tahun 2016 versi Bloomberg. Berdasarkan data dari Bloomberg, Jokowi merupakan satu-satunya pemimpin negara yang memiliki performa positif dalam seluruh aspek yang dinilai, yaitu menaikkan kekuatan nilai tukar (2,41 persen), menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif (5,02 persen skala tahun ke tahun), dan memiliki tingkat penerimaan publik yang tinggi (69 persen).

Data tersebut juga menunjukkan bahwa bila dibandingkan dengan pemimpin negara lainnya yang memiliki ukuran ekonomi setara atau lebih besar, prestasi Jokowi masih menonjol daripada lainnya. Malaysia dan Filipina yang nilai tukarnya negatif sebesar 4,26 persen dan 5,29 persen.

Sementara itu, Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye memiliki catatan merah untuk semua aspek. Fakta tersebut didukung dari data bahwa, nilai tukar won menurun sebesar 2 persen dan pertumbuhan ekonomi yang hanya di angka 2,87 persen, Geun Hye juga memiliki reputasi tingkat penerimaan publik padanya hanya sebesar 4 persen yang menyebabkan Geun Hye dipaksa untuk mengundurkan diri.

Jokowi telah menekankan otoritasnya kepada lembaga-lembaga politik selama 2016, dengan menggabungkan kepemimpinan dan kepiawaian politiknya, dengan data bahwa ia mengendalikan dua per tiga kursi di parlemen. Program keberhasilan tax amnesty juga mampu membiayai program pembangunan infrastrukturnya.

Dari keseluruhan pemimpin yang dinilai oleh Bloomberg yaitu delapan pemimpin negara, Jokowi satu-satunya pemimpin dunia yang memiliki semua indikator positif untuk tiga kategori yaitu fluktuasi kurs, pertumbuhan ekonomi dan rating penerimaan publik.

Sementara itu, penerimaan publik paling tinggi dimiliki oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte dengan rating 83 persen. Ia juga mendapatkan nilai 7,1 persen dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, namun dalam nilai tukar mata uang Peso menurun drastis 5,29 persen atau mendapat rapor merah.

Pertukaran nilai mata uang paling rendah dimiliki oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menurut data telah turun sebesar minus 6,63 persen, paling rendah diantara yang lain.

Kedelapan pemimpin tersebut yang didata oleh Bloomberg adalah Presiden Cina XI Jinping, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull (disebutkan tanpa berurutan peringkat).

Sumber : antara

Ujar piwulang ki dalang Sobopawon, ybs prihatin kalau benar Jokowi mengendalikan dua per tiga kursi di parlemen. Sejumput fakta prestasi Jokowi di tahun 2016 tadi :

Pertama, semakin menjelaskan kalau presiden Joko Widodo tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan perlemen. Mungkin karena Joko Widodo bukan ketua umum parpol, sehingga eksistensinya sebagai presiden, kurang menggigit. Posisi sebagai petugas partai pdi-p, menambah beban moral politik untuk balas jasa, balas budi.

Kedua, mengindikasikan betapa borok dan bobroknya sistem/praktik parlemen. Parlemen atau kawanan wakil rakyat se-Nusantara di DPR, total kopral adalah orang partai. Melihat lain parpol dianggap sebagai lawan politik, yang perlu dilibas sampai ampas terakhir.

Ketiga, membuktikan wakil rakyat yang dipilih rakyat dengan harapan memperjuangkan dan meningkatkan nasib rakyat. Sebagai legislatif wajar kalau bersinerji dengan eksekutif dan juga yudikatif. Mereka merasa sebagai anggota parlemen, otomatis menguasai bangsa, yang berarti secara langsung bisa mengendalikan negara.

Cukup tiga kupasan saja kawan. [HaeN]

regenerasi koruptor kawan partai vs mental generasi “plung lap”

regenerasi koruptor kawan partai vs mental generasi “plung lap”

Jangan salahkan pendidikan politik, jangan tuding revolusi mental ternyata nyatanya tidak ampuh, kurang mujarab, belum manjur, tak terasa cesplengnya untuk mencegah tangkal perilaku korup.

Jika di periode 2014-2019 masih terjadi kasus korupsi atau KKN, salahkan oknumnya. Jangan kambing hitamkan sistemnya.

Namun, ada eloknya kita simak berita dengan judul serta saya kutip 3(tiga) alenia pertama :

370 Pejabat Dipenjara, Jokowi: Pemberantasan Korupsi Belum Berhasil

(sumber : http://www.ti.or.id/index.php/news/2016/12/02/370-pejabat-dipenjara-jokowi-pemberantasan-korupsi-belum-berhasil)

Jumat, 02 Desember 2016 11:34:09 | Berita | (52 view)

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia menilai hingga saat ini upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi belum berhasil, karena masih banyak pejabat negara yang ditangkap karena terlibat kasus ini.

Data yang dipegang Jokowi mencatat hingga saat ini sudah ada 370 pejabat negara yang dipenjara karena kasus korupsi. Rinciannya sebanyak 122 orang anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I sampai eselon III, serta 14 hakim.

Banyaknya pejabat negara yang telah dipenjara ini bukanlah sesuatu yang membanggakan. “Menurut saya semakin sedikit yang dipenjara, itu artinya kita semakin berhasil mencegah dan memberantas korupsi," kata Jokowi dalam keterangannya saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12).

- - - - -

Di lain berita, khususnya media daring, medsos atau apapun sebutannya, pemberitaan kesuksesan Jokowi-JK sedemikan mengundang decak kagum sesame negara ASEAN.

Katakan, korupsi atau KKN di Indonesia belum ada apa-apanya dibanding negara lain. Seperti harga BBM, upah buruh/pekerja, tentunya termasuk biaya politik. Indonesia secara konsisten mampu mengekspor TKW. Imbalannya TKA dari Tiongkok selain memang bebas visa macam turis, memang malah disiapkan gelaran karpet merah.

Sikap patriotik, heroik dari parpol terhadap petugasnya yang korupsi, langsung dipecat dari keanggotan serta hak-haknya dicabut.

Kita tidak berani berandai-andai, apakah generasi pewaris masa depan, jika melihat komposisi koruptor yang sudah dipenjara, menciutkan nyali mereka untuk mencari profesi, lapangan pekerjaan yang melahirkan koruptor. Sengaja masuk parpol yang potensial sebagai sarang koruptor. Walau masuk penjara, masih ada yang bisa “diamankan”. Namanya politik Nusantara. Bahasa politik lebih dominan dibanding bahasa hukum. [HaeN]

setetes air saat dahaga vs korupsi segala saat kuasa

setetes air saat dahaga vs korupsi segala saat kuasa

Jika bangsa ini memandang waktu masa lampau, masa lalu, masa yang telah lewat sebagai pelajaran, evaluasi diri, mawas diri, muhasabah. Diutamakan kilas balik sejarah diri sendiri.Dipercantik dengan mengambil hikmah dan intisarinya, maka saat mengarungi waktu masa sekarang, akan lebih bijak dan arif.  Hindari watak membanggakan jasa nenek moyangnya masa lalu sekaligus jangan mengutuk kezaliman pemerintah yang telah tutup buku.

Lebih bijak dan arif lagi kawan, jika pemimpin bangsa atau panutan bangsa, mampu menjadi milik bangsa. Buah pikiran, hasil gagasan, saran idenya dapat dicerna semua elemen, unsur, komponen anak bangsa. Tidak usah pakai resep, rumusan, formula, naskah akademis dengan bahasa awang-awang agar tampak prestisius, berklas dan bisa untuk tepuk dada.

Lucunya bangsa ini, malah gemar mengulang tindakan, kesalahan dan dosa yang sama dengan sebelumnya. Entah skala harian sampai skala tahunan. Dalihnya, karena beda orang, tak ayal korupsi menjadi menu dan lagu wajib penyelenggara negara. Terkhusus mereka yang kawan partai. Semangat, jiwa otonomi daerah, menjadikan makar politik bisa diwariskan.

Pelaku tindak kriminal, bisa dikategorikan ada pemain lama, muka lama. Kalau di tipikor, selalu muncul wajah baru. Itupun yang bernasib sial, apes, malang, naas terkena OTT KPK. Jadi yang masih aman-aman saja atau masuk daftar antrian, incaran KPK, bisa lebih banyak. Begitu kawan. [HaeN]

geliat rakyat 2017 vs mbeguguk ngutha waton

geliat rakyat 2017 vs mbeguguk ngutha waton

Setiap pergantian tahun masehi, rakyat siap dengan harga baru, khususnya untuk pangan. Penyesuaian harga pangan memang sesuai dalil deret hitung. Naiknya cuma sedikit, tergantung ongkos angkut dan biaya panggul. Sesuai HAM pedagang, naik yang layak adalah perminggu. Sehingga tak terasa di kantong pedagang kalau dompetnya semakin tebal.

Jangan diartikan, mulai dari yang membuat kebijakan akan ada produk baru. Bisa juga plus sampai mata rantai terakhir, sebelum ke tangan pembeli, orang ybs juga butuh makan. Kalau pembeli atau rakyat, yang dibutuhkan adalah sesuap nasi, santapan untuk sehari saja yang dinikmati sekali, sudah bersyukur.

Begini kawan, jangan sampai di tahun 2017, lembaga negara yang menangani ketersediaan pangan nasional, dengan dalih duplikasi, tumpang tindih dengan K/L yang ada, dibubarkan. Pemerintah dengan semangat dan jiwa revolusi mental, mendirikan lembaga anyar, sifat kedaruratan, yang mengakomodir kroni-kroninya. Tak salah jika sekalian menyiapkan amunisi dan membuka jalan untuk pesta demokrasi 2019. [HaeN]