revolusi mental Nusantara, uji kejiwaan buat oknum ketua umum parpol

revolusi mental Nusantara, uji kejiwaan buat oknum ketua umum parpol

Sudah kehendak sejarah, karakter politik Nusantara tergantung siapa yang bermukim di balik topeng. Ketua umum parpol jebolan zaman Orde Baru, sebut saja PDI-P, PPP dan Partai Golongan Karya, masih mengemban dosa politik turun-temurun. Tidak adanya musuh bangsa dan negara versi politik, menyebabkan oknum ketum parpol tersebut menjadi pemakan segala.

Pasca 21 Mei 1998, kebebasan berdemokrasi semangkin membuktikan bahwa tujuan berpolitik adalah merebut kekuasaan secara konstitusional liwat pesta demokrasi lima tahunan. Anak bangsa mendirikan parpol jelang pesta demokrasi, dengan harapan bahwa ketum parpol mempunyai tiket ke pilpres.

Posisi ketum parpol cukup sakti, karena hanya dengan restunya, bisa menentukan nasib kader parpol. Siapa yang akan maju di pilkada, siapa yang bakal calon legislatif kabupaten/kota, provinsi dan pusat, harus melalui penjaringan dan penyaringan ketum. Persyaratan administrasi hanya sarat formal belaka. Syarat loyalitas bukan jaminan. Syarat bisa menguntungkan perusahaan sebagai kategori utama.

Ketika ketum parpol menjadi penentu nasib siapa yang jadi presiden 2014-2019, peta politik Nasional menjadi bias dan nyaris dinamis, artinya selalu berubah tanpa kendali, sesuai selera. Tepatnya banyak sponsor. Jebakan titik kritis tersebar secara sporadis. Susah diprediksi arah aliran idealisme bangsa dan negara. Posisi dan wewenang ketum parpol seolah menjadi RI-0, di atas RI-1.

Singkat cerita. Memang kata ilmu bahwa pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan manusia merupakan satu kesatuan mekanisme kejiwaan, sebagai sistem sehingga antar komponen saling mempengaruhi dan menentukan. Olah akal, daya nalar, logika, pikiran atau IQ yang muncul pada setiap manusia politik terjebak dogma “yang ngomong tidak mikir vs yang mikir tidak ngomong”.

Jadi, bagaimana mensinerjikan otak dan mulut, yang jaraknya keduanya dekat, bahkan dalam satu kapling yaitu kepala. Membuka mulut tanpa sensor otak, apa namanya? Olah otak, olah akal, olah pikir, olah nalar kalau hanya dipendam, diperam, direndam saja apa jadinya?

Jika tersangka kasus kriminal terkadang mendapat tes kejiwaan atau pihak berwajib menggunakan alat deteksi kebohongan, metode ini perlu diberlakukan pada ketum parpol. Jelas dan nyata, nasib bangsa, negara dan rakyat dipertaruhkan selama lima tahun. Kita harus berani belajar dari sejarah semester pertama Jokowi-JK.[HaeN]

revolusi mental Nusantara, menjadi presiden saja vs menjadi presiden banget

revolusi mental Nusantara, menjadi presiden saja vs menjadi presiden banget

Cukup pakai logika Jawa yaitu otak-atik matuk. Penerawangan wong Jawa mampu ‘menembus’ batas waktu dan ruang, tanpa komat-kamit baca mantera, tanpa bolak-balik primbon, tanpa kepulan asap dupa. Walau tak ada kaitan dan ikatan moral dengan weruh sadurunging winarah.

Ayam jago berkokok di malam hari, sebagai pertanda. Burung prenjak berkicau bebas di alam, sebagai pertanda. Kupu-kupu terbang masuk rumah, sebagai pertanda. Cicak vs Buaya, sebagai pertanda. Serigala berbulu domba, musang berbulu ayam, kambing bertanduk banteng, dianggap lumrah di industri politik Nusantara. Bahkan sebagai penyegar syahwat politik Nusantara. Sebagai dinamika politik Nusantara menyemarakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain serba berpasangan, kehidupan manusia di dunia serba paralel. Kalau norma ini diterjang, dampaknya nyata di depan mata kita. Jika ada pihak yang mendominasi atau merasa lebih mulia, seperti iblis enggan dan takabur tidak mau menghormati dan memuliakan Adam, tak ayal kehidupan politik terbuang dari akarnya, tercerabut dari akarnya.

2014-2019, politik menjadi panglima, politik sebagai berhala dunia yang bisa mendatangkan kekuasaan, kekayaan dan kekuatan. Kepala negara atau presiden, pilihan mayoritas rakyat, terkebiri dan terbingkai oleh sistem politik banci. Dominasi mayoritas, tidak. Tirani minoritas, tidak. Akhirnya, Jokowi memposisikan dirinya sebagai Jokowi-Jokowian. Presiden-presidenan. [HaeN]

revolusi mental Nusantara, ketika Jokowi mengeong di kandang kambing

revolusi mental Nusantara, ketika Jokowi mengeong di kandang kambing

Joko Widodo (Jokowi) yang memahami ilmu hutan, termasuk mempelajari dan mengenal seluk beluk penghuninya. Ketika hidup di hutan kota, mau tak mau, nasib Jokowi harus mempertimbangkan pengaruh keberadaan makhluk berkaki empat yang bebas berkeliaran atau berkeliaran bebas. Menjadi pucuk pimpinan di ibu kota negara, Jokowi merasakan adanya operasionalisasi “pemerintah provinsi Jakarta” di malam hari. Bahkan geliat pemerintah malam hari mampu menentukan nasib pemerintah pagi sampai sore hari. Walau penduduk Jakarta malam hari tak sebanding jumlah penduduk di hari kerja, saat jam kerja. Jakarta buka 24 jam.

Jokowi tetap berkantor di Jakarta, dengan status meningkat menjadi kepala negara. Batu sandungan, kerikil tajam sulit diprediksi. Di jalan luruspun beberapa kali tergelincir atau merasa nyaman di jalan serong, di jalan pintas, di jalan tikus. Ahli perumus kebijakan sekaligus penjerumus bertebaran di sekitarnya. Para pendorong, penyokong, pendukung saat pesta demokrasi 2014, pasca penyumpahan sebagai presiden RI, menampakkan watak aslinya. Bahkan saat tulisan ini digoreskan, perubahan mental masih terjadi dengan terang benderang. Diperjelas dengan peran media masa.

Semangat banteng ketaton yang menjadi andalan bung Karno, mengalami degradasi sejalan proses waktu. 70 tahun merdeka, semangat tsb berubah menjadi banteng kelemon. Kadar; kualitas, kapasitas jejak sang banteng nyaris senyap. Muncul banteng apkiran, banteng kw2, banteng musiman, banteng sisa ekspor, banteng bayaran, banteng jadi-jadian. Regenerasi tersumbat di pucuk pimpinan partai politik warisan bung Karno.

Ironis, Jokowi tanpa sungkan, tanpa malu diri, tanpa risi merendahkan diri, berbungkuk-bungkuk bandan mencium tangan di kandang banteng yang sesak berjejal dengan kambing segala ukuran. Jokowi merasa nyaman mengeong bak anak manis dielus-elus majikan. Jokowi merasa diri kursi presiden sebagai hadiah dari kawanan kambing. Jangan-jangan jika bung Karno mampir turun ke bumi, akan mengutuki diri sendiri.[HaeN]

Mengajak Anak Mau Dan Berani Berkeringat

Mengajak Anak Mau Dan Berani Berkeringat

Lumpuh Sosial   

Wajar kalau orang tua bangga jika teman main anaknya di jalanan segudang. Tidak peduli siapa atau bahkan tidak sekedar yang sebaya. Orang tua merasa anaknya mampu berinteraksi sosial, bisa menjalin hubungan antar anak di lingkungan sosialnya. Semakin bangga kalau kawan yang bertandang ke rumahnya berlimpah. Jangan diartikan jika anak kita menjadi anak rumahan, tidak dikenal di lingkungan tempat tinggalnya, bukan masuk kategori anak gaul, menjadi lumpuh sosial.

Anak yang dibiarkan bergaul di pasar bebas dunia remaja, walau di lingkungan tempat tinggal yang mudah dikontrol, dikendalikan dan diawasi, tetapi jika tanpa dibekali ilmu dan pengetahuan, ibarat membiarkan anak terjun bebas. Anak bebas gaul bukannya tanpa dampak, bukannya tanpa efek sosial, terlebih yang punya geng anak. Waktu sibuk di luar rumah mendominasi tumbuh kembangnya anak, membentuk karakter anak sejak dini berdasarkan norma jalanan. Tak terasa anak dicekoki aturan main anak jalanan.

Jangan kaget dan heran, saat di rumah, adab anak terhadap orang tuanya, anak tanpa risi dan sungkan menggunakan bahasa gaul, bahasa jalanan. Anak menerapkan norma jalanan di rumahnya. Menganggap orang tua sebagai temannya. Ironis, orang tua, terlebih yang suami isteri kerja, menganggap kedemokratisan anak menjadi hal yang wajar. Pulang kerja orang tua maunya isitirahat, tidak mau direpoti urusan anak. Di hari libur, orang tua inginnya istirahat. Total jenderal, seolah tak ada waktu luang untuk berinteraksi dengan anak.

Pekerjaan Rumah

Dibangunkan pagi berulang kali, anak malah marah-marah. Begitu bangun, tambah marah karena Pekerjaan Rumah (PR) dari sekolahan belum dikerjakan. Semalam sibuk menikmati acara, adegan dan atraksi yang ditayangkan media penyiaran televisi. Atau pulang main malam hari, orang tua sudah tidur, tanpa pikir panjang anak langsung masuk kamar tidur.

Kejadian yang mendasar ini karena menyangkut pembentukan karakter anak, nyaris tipikal terjadi di setiap rumah tangga. Khususnya di perumahan yang dihuni oleh kaum pendatang yang mengadu nasib di ibu kota negara maupun ibu kota provinsi dan kota besar lainnya. Regenerasi sudah terjadi di perumahan, namun seolah terjadi perulangan yaitu orang tua saat melaksanakan kewajiban orang tua terhadap anaknya berdasarkan pengalaman. Apa yang dialami sampai menjadi orang tua, diterapkan kepada anaknya. Semacam copas dalam kehidupan rumah tangga atau berkeluarga.

Perubahan yang dilakukan, lebih ke arah agar anak tidak bikin masalah di rumah, anak dibiarkan tidak gagap teknologi. Anak yang belum faham atau mengenal calistung (baca, tulis, hitung) sudah diberi mainan berbasis teknologi. Anak sudah tidak buta alat teknologi informasi dan komunikasi sejak dini. Orang tua membiarkan anaknya yang masih di bawah umur mengendarai motor. Gaya anak mengendarai motor di jalan lingkungan perumahan, bukan hal yang layak diacungi jempol.

Masalah Bangsa

Di luar lingkungan perumahan yang kami huni, yang tidak mau disebut sebagai penduduk asli, ternyata ada kejadian perpaduan lemah sosial dan pekerjaan rumah. Anak SMP mengacam bapaknya jika tidak dibelikan motor tidak mau sekolah, mau mogok sekolah. Uang muka motor terjangkau, namun angsuran yang menjadi kendala.

Salah satu keluarga di pribumi, anaknya mampu meraih ijazah S1. Karena lokasi tempat kerja yang jauh dari rumah orang tuanya, akhirnya sang anak pilih duduk manis di rumah. Mengikuti anjuran teman mainnya sejak kecil, butuh dan minta modal ke orang tuanya. Mau buka usaha. Sudah ciri etnis ybs, terpaksa jual tanah. Pengorbanan orang tua belum terbalaskan oleh anaknya. Tetap menganggur.

Jika ditarik benang merahnya, ternyata jika anak tidak diajak bekerja sejak dini ada dampaknya. Biasakan anak di rumah bekerja untuk kepentingan diri sendiri, misal merapikan tempat tidur, menyapu kamar, mencuci baju, mencuci pring gelas bekas pakai. Inisiatif dan kreatifitas anak terpicu dan terpacu sejak dini dengan berkontribusi mengerjakan urusan rumah tangga. Mungkin ada sebagian orang tua yang kasihan dan lebih membiarkan anak tumbuh alami. Anak terbiasa disuapi, sudah bermodal ijazah S1 saja masih menunggu perintah, bahkan tidak mau berkeringat. Tidak mau bersusah payah. Jika kondisi ini melanda dan menjadi penyakit generasi muda, jangan salahkan bunda mengandung. [HaeN]

Mencari Format Keluarga Islami

Mencari Format Keluarga Islami

Sopan Kata    

Sore itu, dari teras tetangga secara tak sengaja kudengar Nita, anak klas 6 SD, berbicara dengan suara yang manis, sopan, ramah dan akrab dengan seeorang. Menarik, jarang terjadi, karena kesehariannya kalau Nita bicara dengan kakaknya, orang tuanya maupun embahnya acap menggunakan frekuensi tinggi.

Semakin penasaran, tidak jelas sosok lawan bicara Nita, embahnya bukan, teman sekolah bukan. Sengaja kudekati, ternyata di depan Nita duduk nyaman seekor kucing sambil mengibaskan ekornya. Mereka berdua akrab berkomunikasi dua arah.

Nyaris tiap sore, jika orang tuanya pulang kerja, Nita tak peduli, tetap main dengan temannya. Dipanggil dengan teriakan, dibalas dengan teriakan yang tak kalah nyaringnya. Kerja di pabrik, mengimbangi suara bising mesin terbiasa bicara keras dan jarak jauh. Embahnya Nita yang pensiunan serdadu, suara lantang sudah bukan barang baru. Jelang tidur, Nita ditanya orang tuanya soal PR berbuntut ribut. Susah dibangunkan pagi, Nita mengomel belum kerjakan PR. Berbicara dengan bertengkar susah dibedakan, sembarang waktu dan tempat.

Apakah zaman sudah beredar cepat, hubungan dan dinamika kehidupan dalam keluarga seperti di pasar. Apakah masuk kategori keluarga gaul. Apakah karena suami isteri kerja. Apakah sebagai dampak anak sudah berkeluarga masih numpang orang tuanya. Temparemen keluarga bukan jawaban. Diteropong dengan kacamata budi pekerti, sedikit banyak bisa kita urai jalannya masalah.

Hakekat Keluarga     

Keluarga seperti apa yang akan kita wujudkan, khususnya untuk menghindari terwujudnya masalah keluarga sebagai kebiasaan turun-temurun, sebagai bawaan  lahir batin, sebagai sajian dan menu harian, sebagai dampak bangunan rumah tinggal dan lingkungan. 

Apakah kita mengikuti anjuran dan ketetapan formal dalam UU 52/2009, tertanggal 29 Oktober 2009, tentang “PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA”, khususnya pada pengertian Keluarga, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berkualitas serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Pasal 1 butir 6 menyuratkan : 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Sebagai warga negara, umat Islam bisa memadukan pasal dalam UU 52/2009 dengan sabda Rasulullah SAW : "Empat perkara termasuk dari kebahagiaan, yaitu wanita (isteri) yang shalihah, tempat tinggal yang luas/lapang, tetangga yang shalih, dan tunggangan (kendaraan) yang nyaman. Dan empat perkara yang merupakan kesengsaraan yaitu tetangga yang jelek, istri yang jelek (tidak shalihah), kendaraan yang tidak nyaman, dan tempat tinggal yang sempit." (HR Ibnu Hibban) 

Keluarga atau rumah tangga sebagai komponen utama pembentuk bangsa, dimulai dari kawasan permukiman atau lingkungan tempat tinggal. Rukun Tetangga dibentuk sebagi bentuk perwujudan adab bertetangga. Secara formal Pasal 1 butir 7 UU 1/2011, tertanggal 12 Januari 2011, tentang “PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN” menyuratkan :

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Pasangan suami isteri diharapkan mempunyai rumah untuk membentuk rumah tangga, khususnya untuk mewujudkan rumah tangga bahagia. Rumah tangga sebagai wadah interaksi anggota keluarga. Kita mengacu sabda Rasulullah SAW : "Apabila Allah menghendaki, maka rumah tangga yang bahagia itu akan diberikan kecenderungan senang mempelajari ilmu-ilmu agama, yang muda-muda menghormati yang tua-tua, harmonis dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana, menyadari cacat-cacat mereka dan melakukan taubat." (HR Dailami dari Abas r.a). [HaeN]

revolusi mental Nusantara, koalisi partai politik untuk kekuasaan vs koalisi rakyat untuk bangsa negara

revolusi mental Nusantara, koalisi partai politik untuk kekuasaan vs koalisi rakyat untuk bangsa negara

Joko Widodo (Jokowi) yang menuntaskan pendidikan tingginya di Kota Pelajar, Kota Pendidikan, Kota Budaya, serta sebutan lainnya, tentunya faham mana emas mana loyang. Begitu juga saat menghadapai partai politik pengusungnya yang menjadikannya sebagai calon presiden pada pesta demokrasi 2014. Jokowi sudah mampu memprakirakan mana yang ahli menjilat, mana yang pakar menghujat.  Mana yang ahli menggunting dalam lipatan, menohok rekan seiring.

Jangan heran, ‘revolusi mental’ yang didengungkan, digadangkan serta didendangkan oleh Jokowi untuk menjawab fakta nantinya. Jokowi yakin bahwa mental politik kawanan parpolis pengusungnya tak jauh dari urusan mulut dan perut. Menghadapi bandar politik berikut begundal, bolodupak, cecungguk maupun sekedar penggembira, Jokowi menggunakan bahasa dan adat lawan. Beradaptasi di kandang kambing dengan ikut mengembik. Ironisnya, suara embik sesuai prosedur tetap yang berlaku di internal parpol, sudah dibakukan turun temurun.

Terbukti, koalisi partai politik yang beredar resmi, bukan sebagai perwujudan kawan senasib, rekan sependeritaan, sobat sepenanggungan, sahabat seperjalanan, karib sepengorbanan. Mereka berkoalisi agar jangan dijadikan kambing hitam, jika selama 2014-2019, rakyat hanya sebagai obyek keserakahan, keganasan, dan kefasikan kawanan parpolis.

Koalisi partai politik berbasis politik transaksional, ideologi Rp menjadikan kekuasaan atau lengkapnya berhala Reformasi 3K (kuasa, kuat, kaya) menjadi tujuan utama. Ikhwal kesejahteraan rakyat yang diwakili, itu urusan nomer terakhir. Muncul pun hanya sebatas kalkulasi politis di atas kertas. Makanya muncul ide mulia berbentuk Dana Aspirasi.

Rakyat yang dianggap buta politik, sudah tidak bermental ‘sendiko dawuh mbokde’. Ambang batas kesabaran rakyat sudah di depan mata. Kadar kearifan rakyat sudah di ambang jenuh.[HaeN]

GOLONGAN KARYA DAN PARTAI GOLKAR (renungan 2003)

GOLONGAN KARYA DAN PARTAI GOLKAR (renungan 2003)

Beranda » Berita » Opini

Selasa, 04/03/2003 07:39

KOBARKAN SEMANGAT "AA GYM" : GOLKAR DAN PARTAI GOLKAR

Emosi dan sentimen rakyat NKRI acap kaku, nyaris sebagai harga mati, tak salah kalau dalam urusan tertentu disebut mempunyai kadar toleransi murni 100%. Kekolotan ini dalam banyak babakan kehidupan berbangsa dan bernegara malah menjadi bumerang, menjerat kaki untuk melangkah benar, membungkam mulut untuk berkata benar, mengelabui hatinurani untuk melihat kebenaran. Bahkan dalam format dan koridor politik bisa meracuni masa depan, menyiapkan jebakan maut untuk anak cucu, membuka kuburan untuk generasi penerus.

Tak perlu cari bukti atau rekayasa lapangan, kejadiannya masih berlangsung di depan hidung kita, terutama hidungnya Bung Akbar Tandjung (AT) si terpidana. Semangat korps sebagai alumni HMI dan PTN-nya menyebabkan si Bung AT bisa tetap berkibar di puncak "Pohon Beringin". Beda kalau oknum Partai Golkar ini sebagai kader dan simpatisan NU. Gus Dur yang jadi RI 1 saja bisa dilibas hanya dengan SI MPR. Dengan lapang dada, tak jemu-jemunya rakyat ngelus dodo sambil menahan nafas melihat polah dan kiprah para politikus bak Bung AT. Mereka merajalela di parlemen, membara di istana sampai tingkat pengurusan surat kematian apalagi yang menyangkut hajat rakyat banyak. Kalau semua urusan bisa dipersulit kenapa harus dilancarmudahkan, demikian pemeo kawanan reformis dalam menikmati dunianya. Tak ada kaitannya dengan kenapa bisa digoyang malah dipertahankan.

JEBOLAN ORDE BARU

PKI sebagai kekuatan dominan Nasakom, begitu memasuki babakan Orde Baru diberantas sampai cindil abangnya. Ajaran komunis dinyatakan terlarang dan dilarang beredar dari Sabang sampai Merauke. Sang Proklamator Soekarno terpuruk dalam tahanan kota, sampai akhir hayatnya. Saat Orba emosi dan sentimen etnis Jawa terformat dalam kondisi daripada ramai, lebih baik diam. Becik ketitik, olo ketoro sebagai salah satu hiburan wong cilik menyikapi ketidakberdayaannya. Bahkan Bapak Pembangunan Soeharto mencanangkan semboyan "mendem sing jero, mikul sing duwur". Semboyan ini untuk mengantisipasi lengser keprabon, madep panditonya - yang terbukti pada tanggal 21 Mei 1998.

Tuntutan hukum terhadap Pak Harto hanya adegan formalitas ngayem-ngayemi rakyat, sebagai penyejuk hawa reformasi senyampang rakyat repot-repot nguber sembako - yang di atas nguber-nguber kursi. Ikhwal oplosan emosi dan sentimen bangsa wong timur yang menyebabkan Golkar masih eksis, bahkan ganti baju menjadi Partai Golkar (PG). Kelebihan PG karena tidak berorientasi pada tokoh atau dominasi perorangan, tetapi sudah terpaku kuat pada birokrasi negara, terpatri kuat pada sistem kemasyarakatan - paling tidak memanfaatkan momentum bahkan seganas-ganas anjing tak akan mengiggit tuannya, apalagi mencaplok mentah-mentah, menelan hidup-hidup (memangnya ular). Wacana "pejah gesang nderek Bung Karno" langsung luntur memasuki zaman Orde Baru. Pejabat sampai rakyat yang merasa digesangi (dihidupi) oleh Pak Harto, akan mati-matian membelanya.

Walau zaman telah berubah. Ada beberapa fenomena alam tentang mengapa PG masih "bermanfaat" bagi rakyat, mungkin disebabkan oleh beberapa kondisi, yaitu :

Pertama, PG selalu siap dan siaga jadi tameng hidup, pasang badan menjadi sasaran cecaran dan cerca atas tindak pidana Orba. Nafas kehidupan Orba masih diselamatkan oleh PG dan menjadi bagian dari nafas reformis. Secara struktural personal Golkar apalagi sekarang PG memang tidak diperkuat wong cilik atau sebagai barisan sandal jepit. Kepedulian Golkar terhadap rakyat papan bawah dibuktikan dengan membunuh hidup-hidup demokrasi sampai benih-benihnya. Begitu rakyat bersuara langsung dipetieskan, begitu rakyat bergerak akan berurusan dengan herdernya Golkar yang tersebar sampai tingkat desa/kelurahan (adanya GALi = gabungan anak liar sampai munculnya Petrus, di Yogyakarta, tahun 1970-1980-an). Intimidasi politik melalui berbagai tatanan bermasyarakat, suhunya memuncak menjelang Hari-H pemilu. Aspirasi masyarakat atau hati nurani rakyat disalurkan pada saat peresmian proyek-proyek oleh presiden. Rakyat bisa berdialog langsung dengan kepala negara. Masuk PG jauh hari sudah terpatok ambisinya, sudah terpetakan karir politiknya -tidak hanya sebagai pengisi waktu - minimal numpang liwat bak kutu loncat. Karena sifatnya yang tidak fanatik maka anggota PG bisa saja malang melintang di mana saja. Secara historis struktural penyebaran wabah Golkar lebih merasuk dibanding kanker PKI. Garis koordinasi dan garis komando yang dimiliki PG sulit disaingi oleh parpol lainnya. Bahkan kroco-kroco PG wajib diperhitungkan keberadaannya, mereka bisa militan bahkan tak enggan untuk berhantam kromo. Penyebaran isme PG dengan sistem getok tular, dimulai dari sedulur, teman sekasur.

Kedua, selama Orba dimulai dari pembina, para fungsionaris, tokoh, kader, pengurus, pimpinan, angkatan muda dan mungkin sampai simpatisan atau underbouw Golkar mampu menghimpun dana dari berbagai sumber, dengan berbagai cara. Dana ini kemudian mampu untuk membarter dosa-dosanya semasa Orba. Dana pemilu sebanyak 6 pemilu yang nyaris tanpa plafond menyebabkan PG bisa "membeli" pemilu di era Reformasi. Keunggulan sampingan, media massa pun sebagai corong PG akan berjibaku membenarkan sepak terjang PG. Kemampuan budgeter PG masih merupakan institusi yang belum pailit sehingga mampu menangkal tuduhan penyalahgunaan dana Bulog-gate oleh Bung AT, dengan pengembalian uang tersebut habis perkara. Kondisi ini memang tidak ada yang menandingi.

Ketiga, Golkar sebagai sistem keluarga besar yang kemudian ditinggalkan oleh famili dekatnya baik Korpri, ABRI, konglomerat atau mereka yang menyempalkan diri dari Pohon Beringin - yang merupakan lapis pelindungannya - menyebabkan PG rentan terhadap berbagai friksi. Transparansi modus operandi PG justru membuktikan bahwa PG masih dihuni oleh kawanan bak serigala, yang selalu siap dan siaga memangsa siapa saja. Menghadapi PG harus memakai rumusan Pak Harto yaitu kalau tak bisa dipukul mau tak mau harus dirangkul. Sempalan Golkar bisa juga merupakan afiliasi atau perpanjangan tangan sebagai cara menyelamatkan aset yang selama ini dijarah bersama semasa Orba. Seperti gaya Pak Harto yang mengatakan tak ada sepeserpun uang di sakunya, padahal pemilikan berbagai asetnya bisa dengan nama lain.

Keempat, dalam format politik NKRI yang mungkin dalam kondisi bak membeli kucing dalam karung, karungnya transparan, menyebabkan PG sebagai acuan nyata dalam memprediksi arus bawah tanah yang siap-siap menjebak, tanpa pandang bulu. Ada kondisi dari kelanjutan "zaman edan yen ora edan ora keduman" menjadi format atau wacana "yen ora keduman, liyane kudu ora keduman, podo-podo ora kedumane". Banyaknya partai politik membuktikan dalam hal pembagian kekuasaan, semua dapat atau semua tak dapat sebagai pilihan tegas. Merapatkan barisan atau berbagi kursi dengan lawan sebagai cara dan strategi PG untuk memenangkan Pemilu 2004. Memecah belah lawan politik dengan memanfaatkan momentum emosi dan sentimen dalam beragama pun sebagai sasaran tembak PG.

Kelima, PG memang piawai dalam membagi habis pertanggungjawaban moral atas kesalahannya semasa Orba. Partai yang sedang berkuasa sekarang sibuk-sibuknya memposisikan diri mirip Golkar dimasa Orba. Mereka tak sendiri, banyak kawan seiring yang terjun ke arus pembusukan secara sistematis dan terkoordinasi. Sejarah terkadang berulang, dengan intensitas dan kerapan yang berbeda. Tak ada rotan, akarpun jadi. Selama tak ada panutan skala nasional maka rakyat akan berpaling pada sistem yang bisa melahirkan rasa aman, tentram, sejahtera dan berkeadilan. Dalam kondisi di bawah bayang-bayang PDI-P justru PG berpeluang emas dengan mencetak second opinion. Membiarkan lawan bermain di baris pertahanannya sebagai taktik PG untuk menyodorkan pola permainan rencana B-nya. Begitu lawan masuk perangkap langsung PG memunculkan watak aslinya. Kalau di zaman Orba merebaknya KKN lebih banyak didominasi oleh aparat pusat maka sebagai dampak keterbukaan KKN sudah terbiasa diselenggarakan oleh aparat daerah.

NGIJON DOSA BERLANJUT

Berbagi fenomena alam dan tanda zaman di atas, terdapat pula sisi kelam Golkar yang luluhnya bak half time. Luka yang ditimbulkan sulit diobati dengan obat paten sekalipun. Barter dosanya tak akan tertandingi dengan hutang luar negeri. Tumpukan dosanya tak akan tertebus andai negeri ini bisa digadaikan. Kengerian dan kenyerian masih membekas sampai 7 turunan.

Orba selain membawa atau menanggung beban dosa Orla juga diperparah dengan dosa buatan Golkar. Golkar secara moral politis memang identik dengan Orde Baru. Golkar memang sebagai mesin pencetak dosa, sebagai akumulator dosa Orba. Dosa internal dosa lebih besar dibanding dosa Orba. Golkar dengan sengaja melanggengkan kepemimpinan nasional Orba sehingga anak cucunya mempunyai andil memperpuruk zaman.

Sebagai ujung tombak pemerintahan Soeharto selama 32 tahun, sebagai kendaraan politik Orba menjadikan Golkar mempunyai warisan dosa politik. Sampai kapan pun dosa ini sulit dilupakan rakyat korban tindak tindasan kekuasaan Orba. Tata kepemerintahan dan sistem penyelenggaraan negara era Reformasi masih di bawah bayangan warisan dosa politik Orba. PG selain mampu membagi habis juga mampu menularkan kiat menumpuk dosa ke parpol yang sedang bercokol. Parpol tersebut melakukan duplikasi dosa bawaan Orba.

Bedanya kalau dulu Golkar secara silent operation maka sekarang berbagai parpol melakukannya secara terang benderang, terbuka blak-blakan dan transparan atau secara elegan. Berbagai parpol dalam meraih kursi kekuasaan disemua lini dan jajaran pemerintahan, birokrasi maupun swasta mempunyai modus operandi yang tipikal, lagu lamanya yaitu UUD (ujung-ujungnya duit). Bahkan para alim ulama tak mau ketinggalan kereta dalam urusan dunia.

Ukhuwah hanya sebagai ajaran yang bisa dilenturkan, bisa untuk mengingatkan diri dan lebih bisa untuk menyengat lawan, lebih cocok untuk menggebuk kawan. Mereka sudah siap golok sebelum kebacok. Daripada kesodok kawan setujuan lebih baik menohok kawan seiring, demikian AD dan ART parpol tandingan yang mengatasnamakan reformasi. Kekonyolan ini diperkuat dengan perhitungan untung rugi finansial, ikut pemilu atau rombak nama dan lambang partai. (Sang reformis tertawa terbahak-bahak umpannya termakan).

WARISAN DOSA POLITIK

Seberapa jauh agenda Reformasi mampu menebus warisan dosa politik Orba, atau mungkin malah melanjutkannya dalam berbagai versi, ragam, format tampilan, sistem yang lebih merata dalam kesamaan hak berpartai. Panas setahun bisa ditebus dengan hujan sehari, tetapi dosa selama Orba apa bisa ditebus dengan gonta-ganti presiden. Apalagi kalau (nanti) presidennya alam didik dan bakat bawaannya merupakan wujud kembar sisi lain dari Orba dan reinkarnasi balas dendam Orla (Ingat! Komunis sebagai isme pengikutnya akan lebih fanatik, radikal, sporadis, sadis, menghalalkan segala cara untuk mewujudkan tujuan dibanding ummat pemeluk agama.

Mereka muncul bak cendawan di musim hujan menunggu kesempatan.

Mereka timbul pada saat adanya klas-klas sosial, kesenjangan sosial akibat perubahan iklim politik yang berpihak pada penguasa.

Mereka merambah bak gurita, tak kenal siang malam, bahkan sanak kadang bisa dilibas bila tak sehaluan.

Mereka bermanis muka bersantun kata bagai musang berbulu ayam.)

Bukti yang tercecer di haribaan dan pangkuan rakyat cukup sudah untuk menjawabnya.

Bukti yang tersirat dipenderitaan batin rakyat sudah sarat dengan saksi hidup.

Bukti yang tertera di sekujur tubuh tanah air sulit dihapus walau dengan guyuran tinta emas sekalipun.

Bukti yang tergores di wajah rakyat akibat tekanan dan himpitan hidup sudah susah dirumusjabarkan.

Bukti yang tersisakan dalam onggokan puing-puing kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama.

Bukti yang terbentang seluas perusakan dan kerusakan lingkungan hidup sangat sulit diramalkan dampaknya.

Bukti yang terpampang seberserakannya cerai berai kerangka persatuan akibat beda idiologi yang masih mungkinkah ditauteratkan kembali.

Bukti yang terkumandangkan sampai sejarah masa depan bangsa apakah masih bisa dielakkan.

Bukti yang terwariskan tanpa batas waktu, tanpa daya rekayasa ulang.

Akankah kita biarkan bangsa ini tenggelam dalam lumpur dosa politik masa silam!

Akankah kita biarkan bangsa ini larut dalam pertikaian elit politik yang tak akan kenyang-kenyangnya!

Akankah kita biarkan bangsa ini terkubang dalam genangan darah rakyat yang terkapar sia-sia!

Akankah kita biarkan bangsa ini terbakar dalam bara konflik politik yang mempolitisir SARA yang seolah tak kunjung reda!

Akankah kita biarkan bangsa ini terlilit jerat hutang yang semakin menggunung tanpa batas ukuran!

Akankah kita biarkan bangsa ini tertindas terlindas nafsu angkara penguasa yang mulai meninggalkan rakyat!

Akankah kita biarkan bangsa ini tergadaikan oleh ambisi pribadi demi kepentingan politik sesaat!

Akankah kita biarkan bangsa ini terpuruk ke dalam krisis masa depan yang tak ada ujung akhirnya!

Kesimpulan, fluktuasi "manfaat" PG bagi rakyat bak keberadaan air dan api. Air cukup bisa menyejukan, kalau melimpah bisa mendatangkan malapetaka banjir. Api cukup untuk menghangatkan, kalau berkobar bisa membakar tanpa kabar.

Berarti secara idiologis politis bisa lebih berbahaya dibanding bahaya laten, di antara ada dan tiada. Mungkin perolehan suara PG dalam Pemilu 2004 bisa setengahnya perolehan rata-rata 6 pemilu di zaman Orba. Bukan berarti PG sudah mati separuh, sudah setengah lumpuh - atau bak Kumbakarna yang mrotoli angggota tubuhnya satu persatu ketika perang melawan Laksamana. (hn)