DEMO TOLAK BANJIR

Beranda » Berita » Opini

Senin, 07/03/2005 08:14

DEMO TOLAK BANJIR

Dibutuhkan ratusan bahkan ribuan relawan dengan aksi teaterikal, komidian dan penampakan mistis untuk unjuk raga tolak bala bersama anti banjir. Banjir kiriman, banjir lokal, banjir salah alamat, banjir tiban, banjir kambuhan, banjir tak kunjung surut, banjir musiman sampai rekayasa banjir. Bangsa kita memang ahli dalam tolak bala dan ramal-meramal. (hn)

GARONG DITERIAKI MALING

Beranda » Berita » Opini

Kamis, 24/02/2005 09:55

GARONG DITERIAKI MALING

Transparency International Indonesia (TII) telah melakukan survey persepsi korupsi 2004 dengan kepastian hasil bahwa parpol dan DPR sebagai lembaga paling korup (sumber : Republika, Jumat, 10 Desember 2004). Berdasarkan adat istiadat Suku Tiban yang menghuni desa Rawa Urug, kecamatan Bekas Banjir, kabupaten Tanah Tak Bertuan maka yang merasa korupsi di jajaran parpol dan DPR merasa tersinggung nuraninya.

Mereka tersinggung dengan pemberitaan yang kontraproduktif. Bayangkan. Mereka selama ini berperan sebagai garong, dengan hasil bisa disantap tujuh turunan, koq cuma dibilang sebagai maling kesiangan, copet kesasar, pemalak salah jalan, pengutil kapiran, tukang todong modal dengkul, dsb. Bukan levelnya. Selain itu mereka akan pasang kuda-kuda dan mempraktekkan segala cara dan penuh upaya mengantisipasi sentuhan hukum. Jelas merupakan beban berat bagi aparat penegak hukum. Syukur kalau Jaksa Agung belum diganti sesuai skenario mereka. (hn)

20 parpol : 1 parpol = 60% : 40%

Beranda » Berita » Opini

Kamis, 09/08/2007 09:15

20 parpol : 1 parpol = 60% : 40%

Berdasarkan perhitungan suara KPU Provinsi DKI Jakarta, Fauzi Bowo-Prijanto meraup suara antara 56,62 persen hingga sampai 65,47 persen di seluruh wilayah Jakarta. Sedangkan pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar rerata memperoleh 34,53 persen hingga 43,37 (http://liputan6.com/), bukan berarti :

pertama, pemenang adalah sutradara, bandar atau dalang di belakang layar sesuai skenario jangka panjang;

kedua, kesetiaan utawa loyalitas kader partai menunjukkan bahwa jumlah bukan ukuran, yang penting sedikit tetapi berbobot;

ketiga, DKI sebagai ibukota negara tetapi bukan barometer / tolok ukur keberadaan dan eksistensi Orde Baru;

keempat, agaknya akan dibutuhkan guberrnur siang hari dan gubernur malam hari;

kelima, periode berikutnya bagi penduduk yang bekerja di DKI tetapi bertempat tinggal di luar DKI diberi hak untuk mencoblos akan memperlihatkan peta potensi sesungguhnya;

keenam, memang Jakarta untuk semua, tingal siapa mendapat kapling terbanyak;

ketujuh, bagaimana membagi kekuasaan untuk koalisi, jangan-jangan akan ada 20 wakil gubernur bayangan atau bahkan 20 gubernur bayangan;

kedelapan, pekerjaan rumah di depan hidung adalah mensukseskan pilpres 2009;

kesembilan, perlu dipersiapkan calon independen atau perorangan yang didukung / diusulkan dari rakyat (bukan melalui wakil rakyat);

kesepuluh, DKI bisa bebas banjir jika dataran rendahnya dijadikan empang, DKI bebas kemacetan jalan raya dengan sistem ban berjalan, utawa ibukota NKRI dipindah ke daerah pegunungan (hn).

konversi calon parpolis ke calon independen

Beranda » Berita » Opini

Senin, 27/08/2007 08:26

konversi calon parpolis ke calon independen

menurut yang merekayasa kata, dunia belantara anak dan kanak usia belajar pun sudah terkontaminasi iklim persaingan sesama pesaing, hidangan dan menu jajanan jalanan mengandung bahan pengawet mayat, penculikan aktivis papan bawah, ikut unjuk raga tuntut anggaran pendidikan, sekolah bobrok nyaris ambruk tanpa gempa siap digusur, sampai ke tatanan yang lebih mapan.

setelah tidak jadi anak, walau masih bisa bertabiat kekanak-kanakan, banyak tantangan yang harus dicoba, dan cobaan yang menantang.

namun iklim persaingan menjadikan mereka takut disaingi siang malam.

takut rejekinya berkurang, takut kursinya digoyang, takut jabatannya dijarah orang, takut masa depannya remang-remang, ............ pokoknya serba takut.

ikhwal inilah yang mendasari mengapa para parpol tidak menghendaki adanya calon independen yang maju di pilkada terutama pilkara, belum-belum sudah takut (hn).

SUDAH GAHARU . . . . .

Beranda » Berita » Opini

Senin, 22/11/2004 08:12

SUDAH GAHARU .....

Sudah gaharu, cendana pula.

Usai Orde Baru, bencana pula.

Demikian, bencana politik masih kita rasakan getarannya pasca Reformasi. Munculnya koalisi di DPR melahirkan KKN Bersatu, yaitu Koalisi, Kolusi dan Nepotisme. Paling tidak segala sepak terjang eksekutif (RI-1) serta merta akan dicounter pihak DPR.

Pokoknya tak mau kalah tampil di media massa. Kapan pihak DPR mempunyai inisiatif untuk membangun bangsa. Apa yang bisa dinikmati rakyat selama 100 hari kerjanya. Selamat. Para wakil rakyat. Hidupnya tak akan melarat. (hn).

partai terakhir reformasi

Beranda » Berita » Opini

Rabu, 11/04/2007 08:23

partai terakhir reformasi

apa yang tabu di era Orde Baru (Orba), begitu beralih ke era Reformasi bisa menjadi transparan, elegan dan manusiawi. KKN yang seawal dan semula didominasi oleh oknum yang dekat dengan poros kekuasaan dan penguasa Orba, sekarang telah merata dan merambah ke berbagai penjuru perkehidupan berpolitik.

6 kali pemilu di era Orba sudah bisa ditebak siapa pemenangnya dan siapa yang memenangkannya. Di era Reformasi, baru 3 (telu) RI-1 yang menjadi korban uji coba. secara sadar kita mengulang sejarah bahwa politik sebagai panglima, politik adalah segala-galanya, politik menjadi berhala baru. kemutlakan petinggi parpol golkar, merangkap RI-2 2004-2009, sangat paham bahwa parpol adalah pencetak penyelenggara negara. semasa Orba, golkar yang belum partai, memang sebagai kendaraan politik Pak Harto sekaligus pabrik menteri, gubernur, kader karbit, dedengkot jenggot. jangan memperolok atau mengolek-olok partai, hiba mr. MJK ketum partai golkar.

balas jasa vs balas dendam sulit dipungkiri bahwa era SBY + MJK sebagai era transisi, sebagai musim pancaroba. di era ini NKRI diuji masih mau bersatu atau tidak. sumber potensial perpecahan, atau apapun sebutan ilmiahnya, adalah manusia politik Indonesia. manusia politik sebagai sumber berbagai sumber bencana. mulai adanya koalisi kebangsaan sampai bencana alam ala lumpur lapindo.

orang hanya menyorot kinerja barisan pembantu presiden, tidak menyoal bagaimana martabat legislatif dan atau yudikatif. bagi kader parpol yang tidak kebagian jatah utawa kursi di era SBY + MJK, bukan berarti telah dan sudah masuk kotak dalang atau mati langkah. masih ada hari esok.

masih banyak jalan dan upaya untuk memakmurkan negeri ini. jika negeri ini makmur, seperti harapan NKRI 2030, berarti rakyatnya memang makmur. bukan bahwa nusantara adalah kumpulan kecil orang makmur, persatuan perwakilan orang makmur. asal jangan orang makmur sebagai atraksi suguhan untuk turis mancanegara. (hn)

tahun politik vs tahun maramus

Beranda » Berita » Opini

Selasa, 11/03/2008 03:46

tahun politik vs tahun maramus

Jika ada yang mengatakan bahwa 2008 sebagai tahun politik, terlebih yang bilang SBY kita rakyat NKRI harus mahfum bin maklum. Sisi satunya menyuratkan dan menyiratkan bahwa kita sedang memasuki tahap maramus, seperti berita edar dari berbagai media massa (hn).