JAMINAN SOSIAL TAK SEKEDAR TENGADAH TANGAN

Beranda » Berita » Opini

Selasa, 10/05/2011 11:06

jaminan sosial tak sekedar tengadah tangan

Kendati UUD 1945 melaui Pasal 28H, ayat (3) menyuratkan : Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; diperjelas dengan UU 39/1999 tentang “HAK ASASI MANUSIA”, Pasal 41, ayat 1 menyuratkan : Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh, bahkan di Pasal 62 disuratkan bahwa : Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Pasal 1 ayat 1, UU 40/2004 tentang “SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL”).

Bukan secara otomatis setiap rakyat atau bahkan anak berhak mendapatkan jaminan sosial. Mulai kemampuan keuangan negara sampai bahwa warga juga peduli pada nasib diri sendiri dengan meningkatkan kemampuan produktif. Bangsa dan rakyat Indonesia terbiasa dimanja oleh kemakmuran tanah air, terbuai oleh kemalasan bangsa Melayu yang ditanamkan oleh pihak penjajah Belanda.

Zaman sekarang, jika tanah air terlanda bencana alam, konflik sosial, kerusuhan berbasis SARA, radikalisme mengatasnamakan agama, bentrok fisik di lapangan, banyak pihak selalu menyalahkan Pemerintah. Mulai dikatakan bantuan lambat sampai tingkat kepedulian yang rendah. Pemerintah provinsi, terlebih pemerintah kota/kabupaten dengan mudah menyalahkan Pemerintah atas berbagai kasus yang menimpa daerahnya ( a.l. banjir, jalan rusak, limpahan sampah, dll).

Sedang ramai masalah UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang tentunya merupakan permainan politik tingkat tinggi. Sedangkan yang jadi subyek jaminan sosial, memang tidak bisa berkontribusi dalam penyusunan UU BPJS. Kendati ada dengar pendapat, tetap tak menyentuh strata rakyat yang butuh jaminan sosial. Strata rakyat sangat bervariasi, minimal seperti yang ditampilkan dalam sensus penduduk.

Semangat otonomi daerah, sehingga daerah punya kewenangan a.l. dalam menetapkan Upah Minimum Regional - Upah Minimum Provinsi, sampai kedalaman tingkat kabupaten/kota, bahkan ada yang dibedakan dalam kelompok. Kondisi ini mengilhami, kalau dalam artian perlukah negara memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya, diartikan justru menjadi tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten. 2 sisi yang harus diperhatikan dengan seksama, yaitu :

Sisi pertama : kemampuan Pemerintah kota/kabupaten dalam menyediakan dana jaminan sosial melalui APBD, serta dapat menggalang dari berbagai sumber dana (terutama dari zakat, amal sadaqoh). Jaminan sosial jangan diartikan sebagai tunjangan pengangguran, tepatnya sebagai program/kegiatan pemerintah kota/kabupaten yang bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kapasitas penduduk. Lapangan kerja memang susah diperbanyak, tapi masih ada harapan diperluas. Pemkot/pemkab tinggal mensinerjikan program/kegiatan yang sudah ada, tidak menciptakan yang baru.

Sisi kedua : penduduk, sebagai individu maupun komunitas, tidak perlu berbelaskasihan dan meratapi nasibnya. Dengan semangat gotong royong, mau sedikit berkeringat, semua ikhtiar bisa dijalankan. Generasi muda banyak yang kerja instan, dalam arti kerja ringan tapi bisa langsung meraup Rp. Inilah yang menjadikan bangsa kita tidak tahan banting, tidak mau bersusah payah dulu, tidak mau banting tulang peras keringat. Maunya disuapi. Maunya tinggal tengadah tangan, siap menerima bantuan. Maunya menunggu uluran tangan belas kasihan pihak lain.

Jadi jamininan sosial bisa berbentuk Rp (semacam sinterklas bagi hadiah), atau memberi kail/cangkul agar rakyat bisa melakukan kegiatan produktif [HaeN].

Mahkota buat Raja/Setan Jalanan

Mahkota buat Raja/Setan Jalanan

Reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah untuk mengendalikan harga BBM yang diserahkan ke mekanisme pasar, malah menunjukkan daya nalarnya. Daya kritis rakyat hanya melihat segi keuntungan bagi dirinya. Rakyat tak mau berkeringat berangkat/pulang kerja, dalam ikhtiar menguber rezeki.

Siapa saja, pihak mana saja yang mendominasi konsumsi BBM tidak disimak dengan bijak. Walau korban bertambah akibat pengguna motor/mobil yang belum berhak, rakyat tak ambil pusing. Berbagai dalih dan alasan dengan mudah meluncur tanpa filter dari mulut wong cilik.

Ironis dan bikin miris, jika elemen masyarakat yang mampu menjangkau harga jual motor/mobil, walau kredit harian, namun tidak mampu menjangkau harga jual BBM.[HaeN]

100 hari, legislatif vs eksekutif

Beranda » Berita » Opini

Rabu, 06/10/2004 13:56

100 hari, legislatif vs eksekutif

Yang siap kalah dan siap menang, nasibnya sama. Akan saling berbenturan. Yang siap kalah jelas tak mau kalah malu. Cara apa pun seolah wajar dan konstitusional. Yang siap menang was-was ada penyerobot. Menang pun belum tentu bisa bernafas nyaman. Tapi rakyat masih bisa untuk bersatu. DPR, DPD dan RI 1 / RI 2 pilihan langsung rakyat. (hn)

ORDE REFORMASI

Beranda » Berita » Opini

Jumat, 10/11/2006 09:25

ORDE REFORMASI

Semangat RI-1 untuk membentuk UKP-PPR membuktikan sinyalemen apakah pasca lengserkeprabon Bapak Pembangunan H.M. Soeharto, serta merta dan sontak kita memasuki Orde Reformasi.

Kalau orde identik dengan kepemimpinan nasional, semisal ada Orde Lama dan Orde Baru, maka kita telah meliwati masa Orde Reformasi (zaman B.J. Habibie utawa RI-1 ke 3). Format Reformasi apa masih bisa laku dan diberlakukan. Kawanan Reformasi ketika harus masuk kotak banyak yang tidak rela bin ikhlas. Bahkan yang tidak kebagian peran menjadi pecundang resmi, terselubung maupun mencari lahan tersendiri dengan asas ekonomis dan enak.

Dalam jalur politik memang tidak ada kawan tahan lama, tidak ada lawan tahan gengsi; tidak ada sekutu satu kata, tidak ada seteru baku kata

AKAL POLITIK

Beranda » Berita » Opini

Jumat, 26/09/2003 07:06

AKAL POLITIK

Manusia sering terjebak oleh akalnya sendiri. Mulai merasa dirinya sebagai makhluk berakal - atau paling berakal dibanding semua makhluk ciptaan-Nya - sampai bisa mengakali dirinya sendiri. Akhirnya dia tak mengetahui, apakah yang dipikirkan, diomongkan dan atau yang dikerjakan berlandaskan akal atau tidak. Semua serba otomatis dan fasih berbuat seolah tanpa kendali dan kontrol akal.

Goresan sejarah peradaban membuktikan bahwa pertama kali manusia memanfaatkan akalnya untuk mengakali alam agar tetap eksis dimuka bumi ini. Sejarah berikutnya menorehkan fakta bahwa agar tetap lebih eksis maka sesama manusia harus saling mengakali.

Siapa yang paling berakal akan jadi raja.

Siapa yang lemah akal akan disantap sampai kehabisan akal.

Ketika manusia sudah jenuh dengan akalnya, mereka mencari alternatif. Mulai dari membuka primbon kraton sampai mengais-ngais informasi di internet. Kata mujarab untuk menjawab teka-teki adalah dengan mendirikan partai politik. Jangan heran, NKRI kini banyak orang menggunakan sisa-sisa akalnya untuk berpartai politik. (hn)

GAGAP POLITIK

Beranda » Berita » Opini

Jumat, 19/09/2003 06:56

Gagap Politik

Menghadapai Pemilu 2004 banyak politisi kambuhan maupun politikus tiban menjadi gagap politik. Jurus-jurus yang diceploskan menunjukkan isi perut, menggambarkan kadar otak dan menyiratkan kantong bolong. Bahasa yang dipakai adalah bahasa orang sekarat, tinggal menunggu tanggal main untuk kegusur dan kegeser. Bukan bahasa hati nurani, apalagi hati nurani rakyat. (hn)

JANJI POLITISI vs JANJI BIROKRASI

Beranda » Berita » Opini

Kamis, 13/07/2006 03:06

JANJI POLITISI vs JANJI BIROKRASI

Melek politik ditandai bukan pada banyaknya partai politik, tetapi pada daya tanggap masyarakat terhadap kemelut dan pergolakan politik. Masyarakat sudah bukan menjadi obyek perdagangan politikus utawa politisi.

Hasil Pemilu 2004 membuktikan tokoh populer lebih berdaya tarik katimbang parpol beken. Parpol yang platformnya mengedepankan dan sekaligus mengatasnamakan rakyat bukan jaminan untuk laku bin laris. Usulan kepala daerah melalui prosesi parpol menunjukkan dominasi parpol. Mau tak mau, hendak tak hendak, ingin tak ingin